Mohon tunggu...
RM. Rasyid Febriansya
RM. Rasyid Febriansya Mohon Tunggu... -

Graduated Bachelor of International Affairs with Honours from Universiti Utara Malaysia, passionate with Politics, International Relations and Diplomacy.

Selanjutnya

Tutup

Sosok

Prabowo Menang 62%?

18 April 2019   13:46 Diperbarui: 18 April 2019   18:32 409
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Quick count merupakan metode teruji dan terukur secara ilmiah untuk memprediksi suara yang masuk saat pelaksanaan Pemilu. Dengan pengambilan sampel yang tepat, metode quick count dapat memprediksi karakter populasi dengan keakuratan yang tinggi.

Sejarah Pemilu di Indonesia mencatat, lembaga-lembaga survei independen yang selama ini menampilkan perhitungannya selalu mempresentasikan perbandingan data yang cukup akurat dan sangat konsisten, yang dikemudian hari tidak jauh berbeda dengan real count dan rekapitulasi suara oleh KPU. Dalam proses sampling quick count, digunakan metode Stratified Random Sampling dan Multistage Random Sampling sehingga hasil akhirnya akan memberikan data yang akurat sesuai perolehan di lapangan.

Tidak percayanya tim koalisi 02 terhadap quick count yang saat ini sudah memasuki 90% suara bukan tanpa sebab. Simpatisan 02 memberikan justifikasi bahwa quick count yang ada sudah di-setting dan hasil suara yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf dikarenakan adanya kecurangan.

Kecurigaan BPN 02 terhadap proses Pemilu ini sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum. Dapat diketahui, mengenai teknis persengketaan Pemilu sudah tercantum di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 2017. Untuk pihak yang dirugikan, dapat melaporkan sengketa melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum  (DKPP), untuk permasalahan administrasi melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang sudah diberikan kewenangan Yudikatif, juga sengketa mengenai perhitungan suara mutlak ada di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan mengenai permasalahan yang menyangkut pidana, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) berwenang melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pidana.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosok Selengkapnya
Lihat Sosok Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun