Definisi Curang yang Disulap menjadi Kebaikan di Dalam Film "Dirty Vote"

dari isu kepentingan kontroversi keputusan, dan legitimasi mk, sebagai pelindung konstitusi .

• dapat suara lebih dari 50%

belum bikin otomatis menang, ada 2 syarat lain paslon harus menang, dilebih dari setengah jumlah provisi, atau minimal 20 provinsi.

mungkin kita akan bertanya-tanya kenapa dirty vote di rilis dimasa-masa tenang ?

sang sutradara mengatakan, agar film ini bisa menjadi tontonan yang reflektif  sebagai edukasi untuk masyarakat publik dan memicu banyak ruang diskusi .

kita diminta menyimak film ini bukan sebagi pendukung dari salah satu paslon melaikan sebagai warga negara indonesia.

Film Dirty Vote adalah sebuah dokumenter politik yang mengungkap desain kecurangan dalam Pemilu 2024 di Indonesia. Film ini dibuat oleh jurnalis investigasi Dandhy Dwi Laksono dan menampilkan tiga pakar hukum tata negara yang adalah Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. Dirty Vote telah dirilis pada 11 Februari 2024 di akun Youtube PSHK Indonesia dengan durasi 1 jam 57 menit.

      Film ini menggambarkan bagaimana politik dapat menjadi kotor dan penuh intrik, serta bagaimana kekuasaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Dirty Vote menampilkan berbagai rintangan dan kecurangan yang dilakukan oleh lawan politik seorang calon politik yang berjuang untuk memenangkan pemilihan umum. Dalam film ini, penonton akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang menegangkan dan penuh intrik, serta akan melihat bagaimana politik dapat menjadi ajang pertarungan kepentingan pribadi, tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat.

Pendapat tentang film Dirty Vote beragam. Bagi sebagian orang, film ini merupakan dokumenter eksplanatori yang penting dalam pendidikan politik masyarakat. Namun, bagi sebagian lain, film ini dapat membuat framing negatif berbasis pernyataan yang tidak sehat dalam kultur politik

      Film Dirty Vote juga menyebutkan berbagai hal yang mendorong pembuatnya, salah satunya adalah persidangan di Mahkamah Konstitusi yang menurunkan syarat umur calon wakil presiden.