Rekontruksi Paradigma Demokrasi Wujudkan Politik Egaliterisme Demi Stabilisasi Pilkada yang Sehat

Partikel kunci dari definisi ini, yang terkait dengan prinsip egalitarianisme, adalah kontrol masyarakat dan kesetaraan politis. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa demokrasi bisa diterapkan pada setiap kolektifitas, dan tidak membatasi demokrasi pada wilayah politik yang didefinisikan secara sempit. Kolektifitas di sini bisa berupa sebuah Negara, sebuah komunitas lokal, sebuah organisasi, sebuah keluarga, dan sebagainya. Dengan demikian, demokrasi dapat diterapkan pada semua aspek kehidupan kolektif, Negara, sosial, ekonomi dan lain-lain. Dari sini dapat ditegaskan bahwa politik egalitarianisme adalah membangun komitmen kebersamaan dalam kehidupan politik dengan keharusan mengesampingkan unsur-unsur primordialisme yang menyelimuti manusia. Membangun politik egalitarianisme secara nalar dapat dipahami sebagai meneladani kepemimpinan politik Nabi yang berpredikat uswatun hasanah yaitu kepemimpinan moral yang sarat akan nilai-nilai kemanusiaan universal seperti persamaan, keadilan, kemerdekaan.

Membangun masyarakat egaliter menjadi agenda transformasi sosial kaum aktivis reformis, yang sangat dipengaruhi dan dibentuk oleh etos emansipasi sosial. Perjuangan mengusung pembelaan terhadap kaum tertindas, egalitarianisme, keadilan sosial, demokratisasi ekonomi dan politik. 

Masing-masing pribadi manusia memiliki nilai kemanusiaan universal. Dokumen pendukung pandangan ini adalah penegasan al-Qur'an bahwa kejahatan kepada seorang pribadi adalah sama dengan kejahatan kepada manusia sejagad, dan kebaikan kepada seorang pribadi adalah sama dengan kebaikan kepada manusia sejagad. Inilah dasar yang amat tegas dan tandas bagi pandangan kewajiban manusia untuk menghormati sesamanya dengan hak-hak asasinya yang sah. 

Konstruksi pembangunan politik yang berkarakter egalitarian adalah rekruitmen pemimpin politik, pemerintahan, penyelenggara Negara dan lain sebagainya secara proporsional, profesional, dan berkeadilan. Kepemimpinan yang distruktif, justru menghancurkan kepercayaan rakyat dan sekaligus menghancurkan Negara yaitu, salah satu indikatornya, kepemimpinan yang hepokrit, yaitu tidak adanya kesatupaduan antara perkataan dan perbuatan. Sumpah dan janji ketika kampanye tidak menjadi kenyataan setelah ia berkuasa. Maka dari itu, salah satu faktor utama keberhasilan pemerintahan adalah konsep keteladanan yang konsisten pada nilai kemanusiaan, yang mengejewantah pada kerja-kerja kemanusiaan hal ini menjadi keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh para pemimpin.  

Prinsip egalitarianiseme dapat berdiri kokoh jika dibangun di atas pondasi keadilan. Pentingnya penegakan keadilan ini menjadi aikon perjuangan para aktivis, karena keadilan merupakan sesuatu yang harus senantiasa diperjuangkan dan ditegakkan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia. 

Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip persamaan (egalitarian) antara sesama manusia. Tidak adanya perbedaan dalam bernegara karna dimata hukum semua warga negara itu sama, penghapusan kelas dalam negara indonesia adalah misi yang fundamental. Karena itu, tidak ada seorang pun yang berhak memperoleh perlakuan khusus di depan hukum. 

Sikap pemerintah yang diskriminatif dalam menegakkan hukum, di mana rakyat jelata diberi hukuman yang seberat-beratnya, lalu membiarkan para konglomerat dan elit penguasa yang melakukan pelanggaran hukum. Hal ini merupakan awal dari kehancuran suatu bangsa.

Bentangan narasi perlawanan akan penghapusan kelas sosial pada masyarakat akan terus menjadi perbincangan hangat bagi kaum revolusioner, nilai demoktrasi begitupun egalitarianiseme akan menjadi nilai finis untuk melahirkan tatanan masyarakat yang harmonis dan nantinya akan mengejewantah pada peradaban yang berkemajuan. Hal ini sebenrnya sudah diperbincangkan dan sudah di ramalakan oleh Marx, ramalan Marx yaitu sistem kapitalis hancur bukan disebabkan oleh faktor-faktor lain, melainkan karena keberhasilannya sendiri. Sistem kapitalis yang diterapkan dinilai Marx mewarisi daya self destruction, suatu daya dari dalam yang akan membawa kehancuran bagi sistem perekonomian liberal itu sendiri. 

Marx mengatakan sistem kapitalis suatu sistem yang "sudah busuk dari dalam" dan tidak mungkin diperbaiki. Untuk membawa masyarakat pada kehidupan yang lebih baik, tidak ada jalan lain, sistem liberal atau kapitalis tersebut harus dihancurkan dan diganti dengan sistem yang lain yang lebih manusiawi, yaitu menerapkan sistem nlai-nilai kemanusiaan. 

Lebih tajam lagi adageium Marx, sejarah segala masyarakat yang ada hingga sekarang pada hakikatnya adalah sejarah pertentangan kelas. Di zaman kuno ada kaum bangsawan yang bebas dan budak yang terikat. Di zaman pertengahan ada tuan tanah sebagai pemilik dan hamba sahaya yang menggarap tanah bukan kepunyaannya. Bahkan di zaman modern ini juga ada majikan yang memiliki alat-alat produksi dan buruh yang hanya punya tenaga kerja untuk dijual kepada majikan. 

Bermasyarakat dalam alur kehidupan dibedakan atas dua kelas yaitu ada masyarakat kelas kaya (the haves) dan kelas masyarakat tak berpunya (the haves not). Semua kelas-kelas masyarakat ini dianggap Marx timbul sebagai hasil dari kehidupan ekonomi masyarakat. Menurut pengamatan Marx, di seluruh dunia ini di sepanjang sejarah, kelas yang lebih bawah selalu berusaha untuk membebaskan dan meningkatkan status kesejahteraan mereka. Sekarangpun (maksudnya di masa Marx) tak terkecuali, tetap ada perjuangan kelas.