Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Sebagai Kepentingan Nasional Indonesia dalam Presidensi G20

PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN SEBAGAI KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DALAM PRESIDENSI G20

Masalah/Isu

Tujuan kerja sama ini adalah untuk menyatukan pendapat antara negara maju dan berkembang sehingga solusi yang dihasilkan bermanfaat bagi semua pihak—bukan hanya negara maju. Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Afrika Selatan, Brasil, Inggris, Tiongkok, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Turki, Prancis, Rusia, Uni Eropa, India, dan Indonesia adalah anggota dari Forum G20. Selain itu, Presidensi G20 Indonesia akan membahas enam agenda penting yang berkaitan dengan jalur keuangan. Ini termasuk strategi keluar untuk mendukung pemulihan yang adil, diskusi tentang efek scarring untuk menjamin pertumbuhan masa depan, sistem pembayaran di era digital, keuangan berkelanjutan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional. Strategi yang digunakan untuk mengatasi krisis yang disebabkan oleh pandemi, yang mencakup penurunan produktivitas dan investasi, serta peningkatan tingkat pengangguran dalam jangka menengah dan panjang, dikenal sebagai efek kerusakan. Jadi, untuk membantu pendanaan UMKM, inklusi keuangan menjadi topik penting di forum G20. Melalui forum ini, Indonesia dapat berkontribusi pada kemajuan. ekonomi global yang kuat dan stabil, seimbang, inklusif (Kementrian Keuangan Republik Indonesia,2022). Kepentingan Indonesia dalam Presidensi G20

G20 memiliki posisi penting sebagai forum internasional yang mewakili 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan 85% perekonomian dunia. Sebagai anggota G20, Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan perdagangan internasional yang lancar, memajukan ekonomi negara berkembang, dan mewujudkan ekonomi global yang adil, inklusif, berkelanjutan, dan tidak diskriminatif. Akibatnya, dalam menghadapi dominasi negara besar atau kelompok regional seperti Amerika Serikat atau Uni Eropa, Indonesia harus terus mendukung multilateralisme dan pendekatan konstruktif dalam mengembangkan kerja sama ekonomi. Penting bagi Indonesia untuk meningkatkan pencapaian ekonomi melalui sektor investasi dan perdagangan. Ini dapat dicapai melalui kerja sama dalam G20, memanfaatkan jaringan global, meningkatkan peran investasi dan perdagangan dalam pertumbuhan global, dan melakukan evaluasi. Karena terdapat berbagai peristiwa yang akan menunjukkan kemajuan pembangunan Indonesia sekaligus potensi investasi di Indonesia, manfaat Presidensi G20 bagi Indonesia ialah menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa "Indonesia is open for business". Oleh karena itu, Indonesia akan memiliki kesempatan untuk mendorong perekonomian lokal dengan menjadi presiden G20. Ini akan membantu sektor pariwisata, akodomasi, transportasi, dan ekonomi kreatif, serta UMKM lokal (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022). Tidak ada negara lain di forum G20 selain Indonesia, yang merupakan anggota ASEAN. Dengan PDB di atas US$ 1 Triliun, Indonesia juga menjadi kekuatan pasar baru yang telah ditetapkan dan muncul (G20.org, 2022). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Indonesia akan mendapat manfaat dari menjadi presiden G20. Manfaat ekonomi termasuk peningkatan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun rupiah, penambahan PDB nasional hingga 7,4 triliun rupiah, pelibatan UMKM, dan penyerapan 33 ribu tenaga kerja di berbagai bidang (Aida & Kurniawan, 2022). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan bahwa keuntungan yang akan diterima Indonesia termasuk penciptaan lapangan kerja dengan jumlah besar dari 157 pertemuan yang akan dilakukan, seperti yang dilaporkan oleh laman Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Indonesia juga dianggap sebagai ekonomi dan sistem ASEAN terbesar.Menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Selasa (19/4/2022), Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Buleleng, Dewa Ketut Suardipa, menyatakan harapan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang direncanakan akan diadakan di Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung pada November mendatang, yang diharapkan akan membantu menghidupkan kembali pariwisata Bali.Dewa Suardipa menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik kegiatan KTT G20 yang akan diadakan. Meskipun demikian, diharapkan Pemerintah Provinsi Bali dapat memberikan manfaat dari kegiatan tersebut kepada Kabupaten Buleleng, terutama Bali Utara. Salah satu dampak yang diantisipasi ialah terkait dengan pariwisata. dimana kegiatan tersebut melibatkan negara-negara menengah dan memiliki dampak ekonomi yang sistematis.

Dampak Negatif

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 berkomitmen untuk mendorong agenda pemulihan global yang kuat, inklusif, dan tangguh sesuai dengan tema "Recover Together, Recover Stronger" di tengah krisis multidimensi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan tantangan global lainnya seperti perubahan iklim. Indonesia memenuhi kriteria fasilitas, daya tarik, aksesibilitas, dan kelembagaan yang diperlukan untuk menjadi tuan rumah KTT G20. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Presidensi G20 Indonesia memengaruhi jumlah wisatawan asing yang datang ke Bali. Untuk mencapai tujuan ini, metodologi analisis studi literatur digunakan untuk mendapatkan informasi dari sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan sumber lainnya yang relevan. Sumber-sumber ini kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban atas pertanyaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa presidensi G20 memiliki efek positif pada jumlah turis asing. Namun ada pula beberapa dampak negatif yang perlu di perhatikan :

Beban Ekonomi Jangka Pendek

Pengeluaran Negara yang Besar: Persiapan dan pelaksanaan KTT G20 membutuhkan anggaran yang sangat besar, dan hal ini dapat membebani keuangan negara, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih belum pulih sepenuhnya akibat pandemi. 

Kenaikan Harga: Selama penyelenggaraan KTT, meningkatnya permintaan barang dan jasa dapat menyebabkan kenaikan harga, terutama di daerah penyelenggaraan. Hal ini dapat membebani masyarakat umum, terutama yang berpendapatan rendah.

  Dampak Lingkungan

 Peningkatan Emisi : Mobilitas yang tinggi selama KTT, baik dari delegasi maupun masyarakat, dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan kualitas udara.

Produksi Sampah: Meningkatnya aktivitas selama KTT juga dapat menghasilkan banyak sampah, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan.

Pelanggaran Hak Assai Manusia

Pembatasan Kebebasan: Dalam upaya menjaga keamanan dan kenyamanan KTT, seringkali dilakukan tindakan yang menghambat kebebasan berekspresi dan berkumpul, yang dapat menghambat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi.

Pembatasan Kebebasan: Dalam upaya menjaga keamanan dan kenyamanan KTT, seringkali dilakukan tindakan yang menghambat kebebasan berekspresi dan berkumpul, yang dapat menghambat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi.

Kesenian Sosial

Perbedaan Perlakuan: Perasaan tidak adil dan kekejian sosial dapat meningkat jika masyarakat umum dan para utusan KTT diperlakukan dengan cara yang berbeda.

Konsentrasi Pembangunan: Jika pembangunan infrastruktur dan fasilitas untuk KTT menjadi fokus utama, hal itu dapat mengabaikan kebutuhan masyarakat di daerah lain yang lebih penting.

Mitigasi Dampak Negatif

Untuk meminimalisir dampak negatif dari penyelenggaraan KTT G20, beberapa langkah mitigasi dapat dilakukan, antara lain:

 Perencanaan yang Matang: Untuk memastikan bahwa semua pihak menikmati manfaat KTT dan mengurangi dampak negatifnya, proses perencanaan harus melibatkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pengelolaan Keuangan yang Transparan: Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan KTT dikelola secara terbuka dan akuntabel.

Pengelolaan Keuangan yang Transparan: Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan KTT dikelola secara terbuka dan akuntabel.

Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan: Dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas, perlu diutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Masyarakat perlu diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan KTT, serta mendapatkan informasi yang jelas mengenai manfaat dan risiko yang terkait dengan penyelenggaraan KTT.

Solusi/rekomendasi kebijakan

 Kebijakan pembangunan ekonomi G20 di bawaht Presidensi Indonesia berfokus pada tema "Recover Together, Recover Stronger." Ini mencakup enam agenda utama dalam jalur keuangan: strategi keluar untuk mendukung pemulihan, mengatasi efek jangka panjang pandemi, sistem pembayaran digital, keuangan berkelanjutan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama multilateral dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Selain itu, G20 juga mendorong pengembangan ekonomi biru, hijau, dan sirkular untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan apakah kemajuan teknologi dalam industri keuangan dapat membantu mempercepat inklusi keuangan. serta upaya pemerintah untuk meningkatkan akses ke lembaga keuangan, terutama bagi kelas menengah ke bawah. Analisis kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan sektor DFS, analisis data, dan studi pustaka di seluruh dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama terkait dengan inklusi keuangan dan pembiayaan UMKM selama pertemuan dua hari untuk membahas komitmen GPFI untuk terus memanfaatkan peluang di era digital. Kedua, pentingnya memperkuat pedoman pembiayaan UMKM. Ketiga, pentingnya meningkatkan peran dan potensi pemuda dan perempuan untuk mencapai ekonomi inklusif. Keempat, perlunya upaya mendorong pemanfaatan digitalisasi untuk mencapai inklusi keuangan melalui penerapan G20 High Level Initiatives. Bahwa pola diplomasi ekonomi yang mencakup perdagangan, komersial, dan finansial dibentuk oleh rencana strategis nasional Indonesia di forum G20. Studi baru ini menunjukkan sifat diplomasi ekonomi Indonesia di forum G20 sebagai negara yang berkembang. Peran dan diplomasi ekonomi Indonesia bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, regional, dan internasional melalui koordinasi kementerian; promosi perdagangan, yang merupakan kombinasi dari upaya politik dan ekonomi; dan promosi investasi secara aktif oleh Kemlu, terutama melalui duta besar dan BKPM. Dengan ditunjuk sebagai Presiden G20 pada tahun 2022, Indonesia memiliki banyak peluang untuk memasukkan masalah strategis ke dalam agenda prioritas yang sesuai dengan kepentingan negara-negara berkembang dan sejalan dengan kepentingan nasional. Karena G20 mewakili sekitar 2/3 penduduk dunia, 75% perdagangan global, 80% investasi global, dan setidaknya 85% Product Domestic Bruto (PDB) global, keberadaan G20 menjadi semakin strategis dan sangat berpengaruh terhadap tata kelola ekonomi dan keuangan dunia. Agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia yang selaras dengan Sustainable Development Goals (SDG) diharapkan mampu menjadi navigator bagi arah pengambilan kebijakan dalam skala nasional. Konsep pembangunan diharapkan dapat membawa trickle berdasarkan fenomena ekonomi. Untuk menentukan komponen mana yang paling berdampak pada PDB, penelitian ini menggunakan regresi data panel. Parameter yang digunakan adalah PDB, FDI, produktivitas, tenaga kerja, dan tingkat inflasi dari 2012 hingga 2017 yang diperoleh dari Indikator Pembangunan Dunia, Bank Dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja dan produktivitas berdampak positif yang signifikan terhadap PDB, sementara FDI dan inflasi sama sekali tidak berdampak positif terhadap PDB. Dengan demikian, pemerintah dapat berkonsentrasi pada peningkatan PDB.

         Raras Dwi Damayanti

         NPM 1123210146

Universitas Pancasila

“rarasdwi265@gmail.com”