Menjembatani Partisipasi Warga : Telegram Sebagai Jembatan Transformasi Pemerintah dan Publik di Kamboja dan Indonesia

Penting bagi pemerintah untuk memandang Telegram sebagai lebih dari sekadar sarana komunikasi digital. Platform ini memiliki kapabilitas untuk membuka pintu transparansi, mempercepat arus informasi, dan mendekatkan interaksi antara warga dan pemerintah. Oleh karena itu, inisiatif pengembangan infrastruktur digital menjadi kunci dalam mendukung adopsi efektif Telegram dalam konteks pemerintahan publik.

Pengembangan infrastruktur digital harus melibatkan aspek-aspek seperti peningkatan akses internet, pembenahan jaringan, dan penyediaan layanan digital yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini akan memastikan bahwa seluruh warga memiliki akses yang setara terhadap platform ini, mengatasi disparitas yang mungkin muncul akibat keterbatasan akses internet di beberapa wilayah.

Dalam pandangan yang lebih luas, langkah-langkah strategis ini bukan hanya tentang memaksimalkan penggunaan Telegram, tetapi juga tentang memperkuat dasar demokrasi dan mewujudkan masyarakat yang lebih partisipatif serta inklusif di masa depan. Dengan berfokus pada pengembangan infrastruktur digital, program literasi digital, dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan masyarakat, pemerintah dapat memimpin perubahan menuju pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan berdaya guna. Seiring berjalannya waktu, diharapkan bahwa Telegram akan menjadi katalisator bagi transformasi positif ini, menggiring masyarakat menuju era pemerintahan digital yang lebih efektif dan inklusif.