Pemerintahan publik yang efektif membutuhkan partisipasi aktif dari warga negara, sebuah aspek yang masih rendah tingkatnya di Kamboja. Sebagai negara berkembang, Kamboja menghadapi tantangan unik dalam tata kelola, meskipun sudah mengadopsi strategi pertumbuhan, kesetaraan, efisiensi, dan keberlanjutan untuk mencapai visi Kamboja 2050. Namun, infrastruktur digital di Kamboja masih belum sepenuhnya matang, menciptakan ketidaksetaraan dalam akses internet dan literasi digital di kalangan warga negara. Paradoks terjadi di mana pemerintah berusaha mengadopsi teknologi digital, tetapi masyarakat belum sepenuhnya siap untuk terlibat secara digital dalam pemerintahan publik.
Dalam konteks ini, Telegram muncul sebagai platform alternatif yang menjanjikan untuk meningkatkan transparansi, kesetaraan sosial, dan keterlibatan publik di Kamboja. Sebagai platform pesan instan yang mudah digunakan melalui perangkat seluler, Telegram menyediakan obrolan grup, obrolan pribadi, dan saluran publik, memfasilitasi komunikasi efisien antara warga dan pejabat pemerintah serta mempermudah akses ke layanan publik. Kecepatan platform ini, yang memungkinkan umpan balik dan dialog real-time, terbukti krusial dalam meningkatkan keterlibatan warga. Penciptaan nilai publik juga memainkan peran penting sebagai faktor mediasi dalam menghubungkan persepsi kemudahan penggunaan dan kegunaan dengan tingkat keterlibatan warga.
Dalam upaya meningkatkan keterlibatan warga, pemerintah perlu memberikan prioritas pada pengembangan platform digital yang ramah pengguna. Telegram dapat menjadi alternatif yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan warga di negara berkembang seperti Kamboja, diharapkan dapat memperkuat demokrasi dan membangun masyarakat yang lebih partisipatif serta inklusif dalam jangka panjang.
Namun, penggunaan Telegram di Kamboja juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Akses internet yang terbatas dan literasi digital yang rendah menjadi hambatan utama yang perlu diatasi oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat infrastruktur digital dan meningkatkan literasi digital warga, memastikan kesiapan mereka menghadapi era digital. Keamanan platform digital juga menjadi aspek penting yang harus dijamin untuk membangun kepercayaan warga terhadap penggunaan Telegram dalam pemerintahan publik.
Tantangan lainnya mencakup kurangnya partisipasi dari warga yang mungkin kurang tertarik atau tidak memiliki akses ke platform digital. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa partisipasi warga melalui Telegram tidak meninggalkan kelompok-kelompok yang kurang terwakili atau kurang mampu. Dukungan dari pejabat pemerintah yang terampil dalam teknologi digital juga menjadi krusial, dan oleh karena itu, pelatihan keterampilan digital bagi pejabat dan warga dapat menjadi solusi efektif. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan juga menjadi langkah penting untuk menyediakan pelatihan dan sertifikasi keterampilan digital.
Pemanfaatan media sosial dan saluran komunikasi lainnya dapat membantu mempromosikan penggunaan Telegram dan meningkatkan kesadaran warga akan manfaatnya. Kampanye sosial dan acara publik menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan Telegram dan memberikan informasi tentang cara menggunakannya secara efektif.
Negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam tata kelola publik dan keterlibatan warga adalah Indonesia. Meskipun memiliki populasi besar dengan latar belakang yang beragam, Indonesia juga menghadapi akses terbatas ke infrastruktur digital, yang dapat menjadi hambatan bagi partisipasi warga dalam pemerintahan publik. Namun, Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam transformasi digital, dengan pemerintah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mempromosikan e-governance dan keterlibatan warga.
Telegram dapat menjadi alat berharga bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan keterlibatan warga dan pengiriman layanan publik. Antarmuka yang ramah pengguna dan kemampuan umpan balik real-time dari Telegram dapat membantu mengatasi kesenjangan digital dan meningkatkan akses warga terhadap layanan publik. Fitur privasi Telegram juga dapat membantu membangun kepercayaan antara warga dan pemerintah, suatu aspek yang sangat penting untuk tata kelola publik yang efektif.
Untuk memaksimalkan potensi Telegram dalam pemerintahan publik di Indonesia, pemerintah perlu memprioritaskan pengembangan infrastruktur digital dan program literasi digital bagi warga. Kolaborasi dengan institusi pendidikan dan pusat pelatihan menjadi kunci untuk menyediakan pelatihan keterampilan digital dan sertifikasi bagi pejabat pemerintah dan warga. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa semua warga memiliki akses yang sama ke alat-alat digital dan dapat berpartisipasi dalam pemerintahan publik.
Selain itu, pemerintah juga dapat memanfaatkan media sosial dan saluran komunikasi lainnya untuk mempromosikan penggunaan Telegram dalam pemerintahan publik dan meningkatkan kesadaran warga akan manfaat dan potensi Telegram. Kampanye sosial dan acara publik dapat menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan Telegram dan memberikan informasi tentang cara menggunakannya secara efektif.
Secara kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa Telegram bukan hanya sekadar platform pesan instan, melainkan sebuah alat potensial yang dapat mengukir peran signifikan dalam tata kelola publik dan meningkatkan keterlibatan warga suatu negara. Untuk mewujudkan potensi tersebut, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis yang komprehensif, merangkum inisiatif pengembangan infrastruktur digital dan program literasi digital.
