Spanduk minta dukungan dan ajakan menyukseskan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang terpasang di Kantor KPU, Jakarta. (KOMPAS/HERU SRI KUMORO)
Pemilihan Kepala Daerah yang akan diselenggarakan serentak pada tanggal 9 Desember 2015 besok, akan menjadi sejarah baru bagi pertumbuhan demokrasi di negeri ini. Bagaimana tidak, sekitar 852 pasangan calon akan berkompetisi di 265 daerah yang terdiri dari 21 pasangan calon Gubernur dan wakilnya, 714 pasangan calon Bupati dan wakilnya, dan sebanyak 117 pasangan calon Walikota dan wakilnya. (Sumber KPU, 2015).
Berikut ini ada sembilan pertimbangan yang diajukan oleh penulis yang bisa dijadikan sebagai indikator dalam memilih. Jika tidak ada calon yang memiliki keseluruhan syarat berikut, sepertinya calon yang paling banyak memiliki indikator tersebut bisa menjadi pilihan Anda. Bagaimanapun, golput tidak akan memberikan perubahan apa pun pada sistem politik kita saat ini.
Karena seberapa pun perolehan suara sah, itulah yang akan menentukan kepala daerah, bukan seberapa banyak surat suara yang kosong. Meskipun demikian, golput adalah hak masing-masing. Perubahan akan semakin cepat ke arah yang lebih baik, jika kita memberikan kesempatan kepada orang-orang terbaik untuk menjadi pemimpin.
Inilah sembilan indikator yang bisa Anda gunakan untuk memilih calon kepala daerah:
1. Pilih calon yang tidak diusung oleh "Partai yang terkenal Korupsi, apalagi korupsi daging Sapi". Karena korupsi, daging sapi jadi mahal di negeri ini, ndak ada gunanya pemimpin kita hebat, padahal untuk makan enak seperti sapi saja harganya mereka politisir, sapi yang seharusnya bisa diproduksi oleh peternak lokal, malah diminimalisir, hanya untuk memberi peluang mereka mengimport sapi luar, tentu dengan harga "mark up". Untuk partai "papa minta saham" silahkan tentukan sendiri. Biasanya calon yang diusung Partai ini bermasalah, googling saja, ini era digital terbuka.
2. Pilih calon yang sering berlawan dengan mafia, pemodal, pengusaha hitam. Jangan pilih calon yang sering bentrok dengan masyarakat. Karena calon yang sering berkawan dengan elit hitam akan menjadikan rakyat sapi perah. Searching saja track recordnya.
3. Pilih calon yang muda, tapi yang tidak biasa menipu massa, karena yang tua sudah banyak tanggungan dan banyak pertimbangan dalam bergerak, jangan-jangan juga banyak hutang. Kalaupun harus memilih yang tua, pastikan dia adil kalau istrinya lebih dari satu. Anda pasti tahu tipe yang sering membodohi massa, misalnya "menyebut menebang pohon tidak merusak lingkungan, korupsi bukan dosa, merekam kejahatan harus minta ijin, karena pakai rok makanya diperkosa", itu semua membodohi masyarakat.
4. Pilihan tidak berdasarkan agama, ras apalagi bentuk pakaian. Saat ini agama sudah tidak mujarab dijadikan kacamata dalam menganalisis politik. Kita masyarakat awam sering dibuai politisi yang memakai agama untuk mengumpulkan suara, disaat lain mereka mengumpulkan pundi-pundi lewat korupsi buku suci.
5. Pilih yang berwawasan lingkungan, minimal calon tersebut pernah menolak korporasi atau perusahaan perusak lingkungan. Jika tidak, maka bisa saja calon tersebut didanai oleh perusahaan perusak lingkungan. Tujuannya: akan menjamin keberadaan perusahaan tersebut jika nanti sudah terpilih. Lagian untuk apa memilih calon yang biasa-biasa saja, kalau Anda punya kesempatan untuk memilih calon yang bisa melestarikan lingkungan, menutup perusahaan perusak lingkungan, dan membuka ekonomi kreatif. "Sumberdaya alam akan habis, tapi kreatifitas manusia tidak terbatas", begitu ahli menyebutnya. Jadi tidak ada alasan untuk mengeksploitasi alam habis-habisan. Pilihlah calon yang menganggap banjir itu adalah persoalan bersama, bukan persoalan orang yang terkena banjir saja.
6. Pilih calon yang kemarin tidak ikut-ikutan buat upacara merdeka 17 Agustus ala koboy, buat survey palsu, dan memberi papan bunga ucapan selamat kepada calon koboy. Karena calon yang seperti ini tentu saja haus kekuasaan, apa pun dilakukan untuk berkuasa, bukan untuk rakyat. Masa sih ada gunernur jadi-jadian karena tidak menerima Presiden hasil pemilu, emang Anda mau besok dia jadi pemimpin terus tidak mengakui rakyat, dan buat boneka sebagai pengganti rakyat yang tidak diakuinya tersebut?
7. Jika seakan-akan tidak ada calon yang benar, jangan golput, kalaupun tetap golput itu hak Anda. Kalau ada incumbent berkompetisi dengan calon yang baru, sedapat mungkin pilih saja calon yang baru, itupun kalau incumbent selama ini tidak bermanfaat untuk masyarakat. Kalau incumbent dirasa sudah bermanfaat dan calon lain belum tentu baik, maka pertimbangkan poin nomor 2 untuk memilih incumbent.
8. Pilih yang tidak sedang dililit perkara hukum, nanti malah setelah duduk bakalan masuk penjara, kan gak enak. Biasanya yang terlilit hukum akan sering bagi-bagi uang atau money politic, mungkin untuk berbagi dosa, mungkin dia percaya dengan begitu dosanya bisa berbagi dengan masyarakat. Jangan terima uangnya, kalaupun sudah terlanjur diterima, jangan pilih karena diberikan uang. Pilih dengan banyak pertimbangan, terlanjur menerima uang money politic bukanlah kontrak politik yang tidak bisa dilanggar, bahkan Anda bisa melaporkannya kepada Panwaslu atau Polisi, itupun kalau masih sempat.
9. Pilih calon yang pernah memperhatikan daerah Anda, jangan pilih yang tidak pernah memberikan komentar, statemen, analisis atau pendapat tentang daerah Anda. Masa kita memilih calon yang gak pernah tau tentang daerah kita yang tiba-tiba mau jadi kepala daerah. Tidak ada salahnya memilih calon dari daerah lain walau tidak putra daerah, kalau calon tersebut lebih layak dan lebih berpihak ke masyarakat ketimbang kepada isi sakunya sendiri. Jangan primordialisme banget, putra daerah bukan jaminan lebih pro perubahan.
Semua pertimbangan atau mungkin juga indikator diatas bisa digunakan untuk memilih calon kepala daerah besok. Jika tidak ada yang memenuhi seluruh kriteria tersebut diatas, maka setidaknya pilihlah calon yang lebih banyak memiliki kriteria dari 9 hal tersebut. Semoga berguna, selamat berpesta demokrasi, "Salam demokrasi, wujudkan demokrasi sepenuhnya ditangan rakyat".
Â
Oleh: Ranto Sibarani, S.H.
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Sumatera Utara
