Persoalan Umum Masyarakat yang Buta akan Hukum Perdata

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin tinggi supremasi hukum yang tereflekasi dalam penegakkan hukum dan keadilan bedasakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum, seperti Indonesia maka kehadiran Hukum menjadi penting karena segala tindakan yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan pada hukum, maka hukum menjadi panglima dan dijadikan pedoman dalam kehidupan bernegara.

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. 

Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang. Hukum itu ialah peraturan-pertauran yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terdapat peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukum tertentu.

Hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara adalah hukum administrasi negara atau hukum perdata, bergantung pada sifat dan kedudukan pemerintah dalam melakukan tindakan hukum tersebut. Pemerintah memiliki dua kedudukan hukum, 

yaitu sebagai wakil dari badan hukum publik (publick rechtspersoon public legal entity) dan sebagai pejabat (ambtsdrager) dari jabatan pemerintahan. Timbulnya hukum dikarenakan manusia hidup bermasyarakat oleh sebab itu hukum perdata hadir untuk mengatur hak serta kewajiban pribadi dalam hidup bermasyarakat dan mengatur siapa yang dimaksud dengan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Hukum perdata dikenal sebagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban individu dengan badan hukum. Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan yang memilki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu. 

Berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya pengaruh kekuatan politik liberal di Belanda yang mencoba berupaya melakukan perubahan-perubahan yang mendasar didalam tata hukum kolonial, kebijakan ini dikenal dengan sebutan de bewiste rechtspolitiek Berdasarkan asas konkordansi, maka kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia.

Keberadaan Hukum acara perdata yang merupakan warisan pemerintah Hindia Belanda belum mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis. 

Upaya untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas keberadaan hukum acara perdata telah dilakukan melalui pengaturan yang tersebar di beberapa undang-undang antara lain seperti Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkmah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009. 

Pengaturan yang tersebar dibanyak tempat ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaanya, apalagi pengaturan mengenai hukum acara ini tidak diatur secara rinci sehingga memerlukan peraturan pelaksana. Sayangnya peraturan pelaksana yang dibutuhkan untuk mengatur hal-hal teknis yang diamanatkan oleh undang-undang sehingga berdampak pada kesulitan dalam praktik pengadilan.

Dengan adanya asas-asas hukum acara perdata nasional tersebut, maka setiap adanya perubahan hukum harus berorientasi kepada asas-asas hukum tersebut sehingga mampu menciptakan hukum yang mengayomi tanpa adanya diskriminasi dan juga melindungi masyarakat dari kewenang-wenangan kekuasaan,