Tahun 2013 lalu, saya bersama tim melakukan penelitian untuk memeriksa unsur-unsur kritikal dalam jaringan penyelundupan manusia. Penelitian dilakukan di Selat Malaka, mengambil lokasi di beberapa pusat aktivitas penyelundupan di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Tujuannya adalah untuk menghasilkan solusi guna menanggulangi masalah-masalah keamanan negara yang ditimbulkan oleh penyelundupan manusia. Proses untuk sampai ketujuan itu sangat rumit, lama dan berat tantangannya. Kami menghadapi kendala untuk bisa melanjutkannya. Namun demikian temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian masih tetap relevan dan patut untuk disebarluaskan ke masyarakat luas.
Umumnya orang awam sulit membedakan antara praktek penyelundupan manusia (human smuggling) dan perdagangan manusia (human trafficking). Keduanya sama-sama mengandung unsur penipuan dan eksploitasi manusia. Kebodohan dan kemiskinan membuat orang-orang mudah masuk kedalam perangkap agen hingga mau diselundupkan untuk kemudian di jual ke pihak-pihak yang membutuhkan.Namun berbeda dengan perdagangan manusia, pada penyelundupan manusia tidak mesti proses yang terjadi seperti itu.
Pada penyelundupan manusia unsur-unsur tindakan yang terpenting adalah sukarela, transaksional dan tidak sepenuhnya bersifat eksploitatif. Dalam prosesnya sudah terbentuk kesepakatan antara agen dan orang-orang yang menyelundup bahwa masing-masing akan bertanggungjawab atas keamanan diri sendiri. Tawar menawar biaya juga terjadi antar keduanya. Bila dikaitkan dengan konsep ekonomi maka penyelundupan manusia bisa dikatakan sebagai sebuah gejala supply demand.
Umumnya agen mengatakan bahwa keterlibatan mereka dalam jaringan penyelundupan manusia karena ada banyak permintaan dari orang-orang untuk diselundupkan dan untuk mendatangkan uang. Memang benar ketika diperiksa dari sisi orang-orang yang menyelundup umumnya mengatakan bahwa mereka memilih jalan ini dengan sadar, tanpa paksaan. Alasan-alasan yang dikemukakan diantaranya yang terpenting karena tidak bisa menikmati hak-haknya secara wajar, tidak mampu membayar pelayanan yang legal, atau mengalami kendala untuk memenuhi syarat-syarat legal (biasanya berupa dokumen). Mereka tidak merasa bahwa pilihannya keliru, meskipun tau jalan itu berbahaya, bahkan pada akhirnya juga meminta biaya yang mahal.
Kemiskinan dan kebodohan boleh jadi merupakan sebab, namun bukan itu yang terpenting pada penyelundupan manusia. Perubahan yang dramatis pada sebuah rejim, diskriminasi, penindasan, konflik etnik, agama, perang saudara dan perang antar negara merupakan rangkaian sebab naiknya permintaan untuk diselundupkan. Situasi keamanan yang rentan, dan ransangan-ransangan kekerasan menimbulkan kebutuhan pada kolektivitas dan individu-individu tertentu untuk menyelundup guna mendapatkan status sebagai pengungsi atau suaka. Dalam konteks-konteks ini orang-orang yang menyelundup tidak mesti datang dari keluarga miskin dan tidak terdidik. Sebagian bahkan memiliki status sebagai saudagar kaya di tempat asalnya. Mereka tidak memakai jalur legal karena berada dibawah ancaman, akibat perbedaan pandangan politik atau sedang dalam incaran aparat keamanan untuk ditangkap atau ditempatkan sebagai musuh di tempat asalnya.
Direktur Polisi Air (Polair) Polri Brigjen Iman Budi Supeno mengungkapkan, perairan Indonesia rawan menjadi sarana penyelundupan manusia, kebanyakan dari mereka berasal dari Pakistan dan Myanamar. [1] Pada awal tahun 2013 ditemukan sekitar 500 warga Rohigya yang nekad masuk ke wilayah Malaysia dengan cara berenang karena ancaman kekerasan di dalam negerinya.[2] Pernah pula dilaporkan adanya penyelundup yang masuk ke Indonesia karena merasa terancam oleh keberadaan kelompok teroris, Osama bin Laden.[3] Dalam rentang tahun 2010 hingga 2013 terjadi kenaikan yang bermakna pada aktivitas penyelundupan manusia ke Indonesia, umumnya orang-orang yang diselundupkan berasal dari kawasan perang, khususnya dari Timur Tengah, seperti Iran, Afganistan, dan Pakistan.
Maka dari sisi orang-orang yang menyelundup perlu dibedakan antara pengguna jasa (customers) dan korban penyelundupan manusia (victims). Untuk yang pertama tujuan mengalahkan resiko, dan itu sudah disadari dan diketahui oleh para aktornya. Namun karena melihat kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik mereka mau menanggung akibatnya. Dalam konteks yang kedua situasinya agak berbeda. Mereka terdiri dari orang-orang yang sedang dalam keadaan tidak berdaya, terdesak, kadang juga dibawah ancaman. Pernah ditemukan mereka yang masuk keperairan Indonesia secara ilegal adalah warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia, dan sedang berusaha menyelamatkan diri dari kekerasan dan penindasan di Malaysia. Mereka diselundupkan dari Semenanjung Malaysia ke Dumai tenggelam di sekitar Port Dickson, wilayah negara bagian Negeri Sembilan, 14 orang dinyatakan tewas, 7 orang selamat, tidak ditemukan passport pada para korban.[4]
Umumnya negara-negara yang menghadapi masalah penyelundupan manusia memakai pendekatan kedaulatan negara sebagai landasan untuk melakukan penghukuman. Dengan pendekatan ini orang-orang yang diselundupkan dihadapkan pada kebijakan keamanan militer, sama seperti aktor kejahatan lintas batas lainnya, seperti penyelundup barang-barang berbahaya dan terorisme. Pilihan tindakan ini telah menimbulkan isu baru berupa tanggungjawab kemanusiaan dari sebuah negara. Penghukuman secara militer juga bisa menimbulkan masalah lain berupa klaim-klain kedaulatan dari negara yang berbatasan. Kasus antara Indonesia dan Australia bisa menjadi ilustrasi. Australia di bawah kepemimpinan Perdana Mentri Tony Abbot dipandang oleh Indonesia telah mengambil sebuah keputusan dramatis, dengan mengusir paksa kapal-kapal nelayan yang membawa pencari suaka dan pengungsi agar masuk kembali ke perairan Indonesia untuk dibantai secara militer. Tujuannya tentu saja agar mereka bisa lepas tangan karena kejadiannya di perairan Indonesia.
Pada penyelundupan manusia juga perlu dibedakan menyelundup karena tidak memiliki pilihan atau keterpaksaan (necessity model) dan menyelundup atas dasar kalkulasi rasional atau aksi yang terencana (rational model). Pada model yang pertama menyelundup lebih sering berkaitan dengan situasi-situasi ancaman, penipuan, dan pemerasan. Sedangkan pada model yang kedua merupakan pilihan sadar, disengaja dan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sudah diperhitungkan sebelumnya.
Dari sisi pengelola juga terdapat beragam sifat pada organisasi penyelundupan manusia. Ada yang tidak teroganisir, setengah teroganisir, namun ada pula yang sudah membetuk sebagai perusahaan dengan pelibatan agen-agen yang bertingkat dengan aturan main yang stabil. Kami menyebutnya organized human smuggling. Pada jaringan yang terorganisir kapal-kapal yang digunakan untuk mengangkut tidak lagi hanya berupa tongkang atau kapal nelayan sederhana. Kapal-kapal besar milik perusahaan legal juga di gunakan dengan membayar sewa yang sangat tinggi. Jaringan penyelundup jenis ini sudah memiliki pelanggan biasanya orang-orang yang ingin bekerja di kawasan industri, perkebunan, pertambangan atau jenis usaha yang besar–besar lainnya yang bersedia menerima tenaga kerja ilegal.
Ini artinya agen-agen dalam jaringan penyelundupan manusia sungguh kompleks, bahkan perusahaan besar dan legal sekalipun bisa ikut masuk kedalamnya. Para penyelundup juga tidak melulu orang-orang bodoh. Mereka bisa juga terdiri dari orang-orang yang berpengetahuan dan berkemampuan teknologi tinggi, bahkan berilmu di bidang intelejen. Pernah dilaporkan adanya pendatang gelap yang terdiri dari para aktivis yang beroperasi di Australia, masuk ke wilayah perairan Indonesia secara ilegal dengan maksud mendukung kemerdekaan rakyat Papua [5] (Berita Antara17 Agustus 2013). Juga pernah diberitakan ada belasan warga negara Korea yang masuk diam-diam ke Indonesia lalu tertangkap sedang melakukan aksi kejahatan cyber di sebuah rumah yang mereka sewa. Hari-hari belakangan juga ditemukannya lima orang ”asing” berkewarganegaraan Cina, yang menyelusup secara ilegal ke Indonesia, bahkan sampai bisa melakukan aktivitas diam-diam di lahan milik TNI
Mengapa mereka menyelundup ke negara lain? Pada kasus-kasus yang disebutkan belakangan tidak lain dan tidak bukan untuk memenuhi tugas atau menjalankan misi tertentu yang tidak ada sangkut paut dengan kemiskinan dirinya ataupun penindasan yang dialami di negara asal. Mereka masuk secara diam-diam, untuk tujuan-tujuan kekuasaan, dalam rangka mengisi kebutuhan militer atau kepentingan politik tertentu atau dalam rangka menimbulkan ransangan-ransangan ketidakamanan kepada negara target.
Secara demikian kita dapat mengatakan bahwa penyelundupan manusia merupakan sebuah gejala multi fungsi untuk mencapai keamanan pada seseorang, sekelompok orang, bahkan suatu bangsa/negara. Keuntungan uang dari penyelundupan manusia tidak melulu ada di pihak agen penyelundup. Para penyelundup pun terdiri dari orang-orang yang sedang mencari keuntungan uang, sebagai orang bayaran yang menjalankan tugas-tugas khusus. Berkemungkinan pula penyelundupan manusia mengandung tujuan-tujuan ekspansi ekonomi dan hegemoni.
Suatu sumber menyebutkan ribuan pekerja Cina berdatangan ke Indonesia secara diam-diam. Mereka banyak ditemukan di Bayah (Pandeglang, Banten) dan di Papua.[6] Sebagian berhasil ditangkap oleh jajaran kepolisian dari Polda Banten. Saat ditemukan mereka sedang berada di sekitar dermaga PT Cemindo Gemilang (PT Gama) Bayah. Jauh sebelum temuan-temuan ini telah mencuat isu banyaknya tenaga kerja asing ilegal asal India di Batam yang sempat menimbulkan kerusuhan di sebuah perusahaan galangan kapal akibat kecemburuan buruh pribumi. Kapan dan bagaimana orang-orang asing ini bisa masuk ke Indonesia diam-diam dan dalam jumlah yang banyak membutuhkan sebuah penyelidikan sendiri. Yang jelas kehadiran warga negara asing ilegal yang makin beragam-ragam asal negaranya dan jumlahnya terus bertambah telah mengubah status Indonesia, yang semula sebagai negara transit (singgah) penyelundupan manusia menjadi negara destinasi/terget penyelundupan manusia.
Maka untuk Indonesia hari ini penyelundupan manusia sudah harus dilihat sebagai permasalahan darurat. Hal ini bukan saja ditinjau dari segi kerawanan wilayah, yang terdiri dari banyak teluk, sungai dan hutan belukar yang menghadap ke laut lepas. Tingkat kewaspadaan yang rendah dari pemerintahan lokal dan aparat keamanan yang bertugas di daerah-daerah rawan penyelundupan merupakan satu masalah tersendiri. Pertimbangan-pertimbangan ekonomi politik kadang juga menghalangi pemerintah untuk bersungguh-sungguh dalam memerangi penyelundupan manusia. .
Ancaman yang ditimbulkan oleh penyelundupan manusia menjangkau area yang kritikal untuk kelangsungan hidup negara, mulai dari keamanan teritorial hingga kedaulatan negara sampai ke ancaman keamanan manusia dan keberlangsungan pembangunan ekonomi negara. Sebuah pemerintahan negara yang tidak sensitif terhadap permasalahan penyelundupan manusia membahayakan untuk kelangsungan hidup negara itu dan kelangsungan hidup penduduknya. Mari sama-sama kita menjaga wilayah NKRI dari penyelundupan manusia. Waspadai kehadiran orang-orang asing, ketahui apakah kehadirannya untuk tujuan-tujuan yang wajar atau untuk maksud yang bisa merugikan keamanan nasional.
-------------------------------------------------------------
[1] http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/02/15/mi8gw0-perairan-indonesia-rawan-penyelundupan-manusia,15 Februari 2013
[2]http://www.tribunnews.com/internasional/2013/01/01/500-warga-rohingya-berenang-menuju-malaysia 1 Januari 2013
[3] http://www.tribunnews.com/regional/2013/07/05/dihantui-osama-7-warga-pakistan- lari-ke-indonesia,5 Juli 2013
[4] http://www.tribunnews.com/internasional/2010/06/23/14-wni-tewas-setelah-kapal-tenggelam-di-malaysia, 23 Juni 2010.
[5] http://id.berita.yahoo.com/indonesia-australia-komunikasikan-pelayaran-aktivis-tanpa-izin-081118094.html
[6] .//www.repelita.com/diam-diam-ribuan-pekerja-cina-sudah-memenuhi-banten-dan-papua/
