Meskipun urusan teknis bisa di lempar ke vendor, ke anak magang, pegawai kontrak dll tetapi, sekali lagi, jika pegawai atau pejawab eselonnya, atau si penentu kebijakan tidak mengerti perspektif dunia digital secara menyeluruh, hasilnya adalah kebijakan yang tidak relevan, ngaco.
Solusinya mungkin pemerintah bisa membuat sistem kerja yang berbeda khusus KOMINFO. Karena sekalipun jika kualitas pengembangan kompetensinya yang dimaksimalkan, saya masih pesimis jika sistem atau struktur kerja masih memakai pola yang biasanya.
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!