    Memanasnya hubungan antar golongan dalam masyarakat dan mencuatnya kembali politik identitas adalah akibat dari sebuah tindakan yang salah dari elit negeri ini. Sikap arogansi dan " sotoy" mereka, atau sok tahu istilah anak muda, telah  mendorong elit politik menghianati amanat yang dititipkan oleh bapak bangsa, hanya demi meraih kekuasaan. Panca Sila sebagai dasar negera tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. UUD 1945 diubah ubah seenaknya. Krisis politik yang terjadi sekarang adalah akibat penghianatan terhadap nilai nilai yang dititipkan oleh para bapak pendiri bangsa.
    Karena krisis ini terjadi di zaman presiden Jokowi, maka beliau pula yang dapat  menyelamatkan republik ini dari kehancuran yang sungguh nyata ada di depan mata kita. Konflik tidak akan terhindar jika penyelesaianya semata mata mengacu pada azas legalitas formal, melainkan harus mengacu pada wisdom, seperti yang diteladani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Inilah moment of truth untuk  membuktikan apakah pak Jokowi hanya sebagai presiden atau sebagai  presiden dan pemimpin bangsa.
   Menurut penulis, untuk mencegah konflik yang berkepanjangan ada dua hal yang dapat dilakukan oleh elit negeri ini, yaitu, solusi jangka pendek dan jangka panjang.
1. Solusi jangka panjang : Kembali ke UUD 1945 yang asli, tanpa syarat.
   Ada pihak yang membuat Republik Indonesia tersesat ditengah perjalanan dalam mencapai tujuannya. Mereka lebih suka menggunakan peta jalan  ciptaan bangsa lain, yaitu demokrasi liberal. Padahal founding fathers telah menentukan peta yang menuntun Indonesia ini menuju negara adil makmur bernama  demokrasi panca sila serta UUD 1945 sebagai Juklaknya. Pepatah mengatakan bahwa kalau  tersesat dalam perjalanan, maka kembalilah ke pangkal jalan. Pangkal jalan yang dimaksud adalah Panca Sila dan UUD 1945 yang asli.
2. Â Solusi Jangka Pendek: Power sharing
   Power sharing dalam demokrasi liberal tidak ada, karena mereka menganut prinsip the winner takes all. Namun dalam demokrasi panca sila hal itu dimungkinkan.
  Sejatinya konflik sebelum dan pasca Pilpres dipicu oleh "dua pihak" yang mempertahankan nilai nilai yang mereka anut, bukan lagi semata mata pada siapa presiden terpilih. Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto dianggap representasi dari masing masing penganut nilai tersebut. Kekalahan salah satu pihak dalam Pilpres ini diartikan oleh pihak yang kalah sebagai kehilangan martabat. Kehilangan martabat menyangkut harga diri. Jika orang kehilangan harga diri, maka taruhannya besar. Azas legalitas formal tidak akan ada artinya lagi.
   Untuk mengatasi hal itu, maka jika benar Jokowi  memenangi Pilpres tahun 2019, maka beliau harus rela berbagi kekuasaan dengan Prabowo Subianto, begitu juga sebaliknya. Caranya, dengan membagi dua paruh kekuasaan presiden yang berlangsung lima tahun itu. Paruh pertama, 2,5 tahun, pak Jokowi tetap sebagai presiden RI. Paruh berikutnya selama 2,5 tahun, pak Prabowo Subianto mendapat giliran menjabat presiden.  Hanya dengan wisdom yang tidak tertulislah, bangsa ini selamat dari pertikaian yang tak berkesudahan.
  Intinya, konflik yang menyebabkan chaos dapat dicegah dengan wisdom dan menggunakan formula win-win solution. Seperti diajarkan oleh bapak bapak pendiri bangsa. Para pemimpin bangsa harus sesegara mungkin duduk bersama untuk membicarakan power sharing tersebut. Penulis yakin haqqul yakin bahwa dengan kerelaan pak Jokowi dan para petinggi negeri ini dalam berbagi kekuasaan, maka semua pihak di negeri ini  menjadi pemenang. Aceh, Riau, Sumbar, Jambi, Bengkulu dan didaerah daerah lain yang dimenangkan oleh Prabowo pasti menyambut Jokowi sebagai presiden mereka. Sebaliknya daerah daerah Sumut, Lampung, Jateng, Jatim, dan daerah lain yang dimenangkan oleh petahana Jokowi, pasti juga menyambut Prabowo menjadi Presiden mereka. Ngluruk tanpa bala. Perang tanpa tanding. Menang tanpa ngasorake.
 Â
