Saat ini, sejumlah daerah di Indonesia harus menghadapi lonjakan kasus Covid-19, dengan Jawa Barat sebagai wilayah yang memiliki jumlah terbanyak sejak 27 Juli 2021, yakni mengalami penambahan 8.589 kasus.
Melihat tingginya kasus Covid-19 belakangan ini, Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo mengatakan bahwa ada indikasi Indonesia akan menjadi episentrum atau pusat penyebaran Covid-19. "Kalau kita tidak mampu beradaptasi, maka bisa jadi Indonesia menjadi wilayah episentrum penularan virus Covid-19," tegasnya.
Menurut Imam, sangat disayangkan masih banyak masyarakat yang tak patuh pada protokol kesehatan. Bahkan, sebagian kalangan tidak percaya pada kajian keilmuan atau hal-hal yang jelas-jelas berlandaskan sains.
Masalah berikutnya hingga saat ini Indonesia juga belum bisa menghasilkan vaksin sendiri, sehingga pengadaan vaksin kita masih bergantung pada pihak luar dan harus 'balapan' mendapatkan akses ke pembelian vaksin ini bersama negara-negara lain yang juga belum bisa membuat vaksinnya sendiri. Pun dengan kondisi demikian, ironisnya masih saja ada warga yang enggan divaksin.
Situasi ini cukup diperumit dengan persoalan lain yang memang sudah ada di Indonesia dari sebelum pandemi, seperti: Kemiskinan, daya tahan tubuh masyarakat rendah, dan stunting.
Berbagai faktor risiko ini menguak potensi Indonesia jadi pusat baru penyebaran virus Covid-19.
"Jangan-jangan di dalam negeri, bisa jadi episentrumnya akan mengerucut di wilayah-wilayah tertentu yang disiplin prokesnya paling rendah, orangnya paling tidak saintifik, paling tidak percaya pada kajian-kajian ilmiah dan keilmuan," ujar Imam.
Ketua Tim Mitigasi PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Adib Khumaidi, menyatakan bahwa Indonesia saat ini belum sampai puncak pandemi Covid-19 gelombang pertama. Dan ia memprediksi, Indonesia akan menjadi episentrum Covid-19 dunia jika tak ada perubahan. "Apabila Indonesia menjadi episentrum Covid-19 di dunia, akan berdampak semakin buruk pada ekonomi dan kesehatan negara kita," kata Adib
Adib menyebutkan isu kematian ratusan dokter dan tenaga kesehatan di Indonesia selama pandemi virus Covid-19 turut menambah pekerjaan besar di pihaknya, untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan yang proporsional.
Dokter di Indonesia yang meninggal akibat terpapar virus Covid-19 telah mencapai 117 orang, mereka tersebar di sejumlah wilayah Indonesia dengan angka kematian dokter terbanyak terjadi di provinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara.
"Angka kematian dokter yang semakin cepat dan tajam ini menunjukkan masyarakat masih banyak yang abai terhadap protokol kesehatan yang sudah dikampanyekan oleh para tenaga kesehatan dan pemerintah," ujarnya.
Cegah Jadi Episentrum
Ketua DPR RI Puan Maharani menyikapi, bahwa dengan angka yang tinggi ini, seharusnya pemerintah bisa mengantisipasi kasus lonjakan Covid-19. "Pulau Jawa saja yang fasilitas kesehatannya sudah relatif merata kuantitas dan kualitasnya serta jumlah tenaga kesehatan cukup banyak kerepotan, bagaimana dengan luar Jawa jika terjadi lonjakan kasus Covid-19 gelombang kedua?"
Puan mengimbau agar pemerintah pusat segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengantisipasi lonjakan ini, mengingat Satgas Penanganan Covid-19 Nasional telah mencatat terjadi peningkatan kasus Covid-19 di luar Pulau Jawa-Bali sebanyak 24,7% dari total kasus nasional.
Menurut Puan, saat ini banyak pihak telah merasakan dampak meledaknya gelombang kedua penularan virus Covid-19 di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Maka, Puan meminta pula pemerintah untuk melakukan sejumlah tindakan preventif bagi daerah-daerah di luar Pulau Jawa-Bali, agar mereka tidak menjadi episentrum baru penularan virus Covid-19.
Berdasarkan data yang telah Puan peroleh, penularan di beberapa daerah di luar Pulau Jawa-Bali, sudah mencapai 100 persen lebih dalam sepekan terakhir. "Jadi, jangan sampai kejadian di Pulau Jawa sebulan terakhir ini terulang di luar Pulau Jawa. Perlu diingat, dengan fasilitas kesehatan yang tak sebaik Pulau Jawa, penularan yang tinggi di luar Jawa akan sangat mengkhawatirkan," kata Puan.
Maka dari itu, Puan mengingatkan pemerintah daerah untuk mengawasi wilayahnya masing-masing, khususnya yang tergolong zona merah atau yang sedang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu memfasilitasi tempat isolasi terpusat di wilayah masing-masing untuk menangani kasus yang terjadi.
Dia menilai meskipun fasilitas kesehatan (faskes) telah disiapkan, namun kalau laju penularannya di hulunya tidak diredam, maka pasien tetap tidak akan tertampung. Puan juga meminta tindakan pemeriksaan dan pelacakan untuk ditingkatkan secara masif per daerah.
"Karena semakin cepat pemeriksaan masif dilakukan, maka semakin cepat pula gambaran persebaran kasus per daerah diketahui. Hasilnya akan menjadi salah satu landasan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan, di skala hulu sampai ke hilir untuk melandaikan kasus," ujarnya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H