Revolusi pada abad ke-19 dan ke-20 memainkan peran penting dalam mengecilkan dan meratakan dunia, mengembangkan analisis tingkat lanjut, dan mendorong otomatisasi. Dengan dimulainya Revolusi Industri keempat, digitalisasi mengubah cara berperang, menyediakan layanan, mentransfer uang, dan menjalankan bisnis. Banyak dari transformasi ini diwujudkan dalam cloud. Saat ini, komputasi awan mengubah cara masyarakat memproses data, sehingga menimbulkan tantangan baru. Persaingan teknologi mendasari ketegangan antara dua kekuatan besar: Amerika Serikat dan Tiongkok.
Perlombaan mereka untuk mendapatkan jejak cloud global yang lebih besar memicu ketegangan mengenai bagaimana aliran data harus diatur. Saat ini, arsitektur global untuk tata kelola data masih sangat terbelakang. Amerika Serikat dan Tiongkok memiliki visi yang berbeda mengenai bagaimana data harus dilindungi dan dipertukarkan secara global. Model Amerika dan Tiongkok juga ditantang oleh "visi ketiga" dari Uni Eropa dan India, yang merupakan pemain digital besar di negara mereka sendiri.
Perang Dingin Digital yang terjadi mencakup persaingan dalam pengembangan dan penguasaan teknologi kunci seperti 5G, kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan keamanan cyber. Kedua negara berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin dalam sektor-sektor ini, karena mereka menyadari bahwa teknologi memiliki dampak strategis yang besar terhadap keamanan nasional, ekonomi, dan pengaruh global. AS dan Tiongkok saling bersaing dalam mempengaruhi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik untuk memilih sisi mereka dalam persaingan ini. Mereka menggunakan diplomasi teknologi, investasi, dan pengaruh politik untuk memperluas jaringan mereka dan memperoleh keuntungan strategis di kawasan tersebut.
Sebagai teknologi komputasi "on-demand", cloud menyediakan infrastruktur bagi perangkat lunak untuk berjalan dan diakses dari jarak jauh dan kapan saja. Cloud juga menyediakan kekuatan komputasi yang diperlukan untuk menjalankan dan menskalakan teknologi baru seperti komputasi kuantum, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin. Selama dekade terakhir, teknologi cloud telah menjadi pendorong utama digitalisasi bisnis, penyediaan layanan publik , dan pengelolaan konflik.
Karena semakin pentingnya komputasi awan bagi keamanan dan pengembangan, pasarnya diperkirakan bernilai $ 2,321 miliar pada tahun 2032 . Potensi ekonomi tersebut menjadikannya medan pertempuran utama dalam persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok---dan penyedia layanan cloud (CSP) terkemuka di kedua negara. Untuk saat ini terdapat beberapa perusaahan teknologi terbesar milik amerika serikat yang telah mendominasi pasar global diantaranya seperti, Amazon, Microsoft, dan Aplhabet. Namun, Perusahaan China seperti Alibaba dan Tencent, dengan cepat mengejar ketertinggalannya.
Persaingan AS-Tiongkok dalam komputasi awan juga bersifat geopolitik, karena teknologi awan menimbulkan pertanyaan terkait kedaulatan, sistem politik, hak, dan regulasi. Teknologi cloud memfasilitasi aliran data lintas batas melalui kabel bawah laut. Akibatnya, jika seseorang atau suatu entitas memilih untuk menggunakan CSP tertentu, mereka secara tidak sengaja akan tunduk pada hukum di negara CSP tersebut. Selama dekade terakhir, pentingnya teknologi cloud secara geopolitik semakin meningkat.
CSP Tiongkok tunduk pada kontrol negara yang lebih besar. Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menggunakan teknologi canggih untuk memantau data domestik dan menegakkan sensor. Pada tahun 2020, RRT menambahkan Undang-Undang Keamanan Siber tahun 2017, menerapkan sensor yang lebih ketat, dan menetapkan standar nasional untuk melokalisasi infrastruktur cloud di Tiongkok. Hal ini tidak hanya berdampak pada CSP Tiongkok yang bekerja di Tiongkok tetapi juga CSP Tiongkok yang beroperasi di luar negeri.
Ketika CSP Tiongkok beroperasi di luar negeri, mereka tetap tunduk pada peraturan dan undang-undang Tiongkok, yaitu yang terkait dengan sensor dan pengawasan negara. Meskipun perusahaan-perusahaan Tiongkok sebelumnya telah menolak permintaan data penegakan hukum, pemerintah dapat mengesampingkan penolakan tersebut dan mengakses data perusahaan. Berbeda dengan visi Amerika mengenai tata kelola data, model Tiongkok akan memberikan negara kekuasaan untuk meneliti data sebelum sampai ke masyarakat, sehingga memperkuat kontrol negara.
CSP Amerika dan Tiongkok tunduk pada sistem regulasi dan norma yang sepenuhnya berbeda. CSP Amerika mencerminkan tata kelola yang berpusat pada pasar yang menekankan aliran data bebas. Pandangan AS yang dapat dikatakan sangat kapitalis dan tekno-positivis telah mendasari munculnya internet, seperti yang kita kenal sekarang. Meskipun undang-undang federal tertentu melindungi data warga negara dari pemerintah, undang-undang tersebut tidak berlaku untuk perusahaan swasta. Oleh karena itu, Amerika Serikat belum menetapkan undang-undang federal yang komprehensif untuk perlindungan data.
Pada tahun 2018, Amerika Serikat mengesahkan Cloud Act, yang mengizinkan pihak berwenang mengakses data yang disimpan di server perusahaan teknologi Amerika, meskipun data tersebut disimpan di luar Amerika Serikat. Hal ini memberikan pemerintah AS akses terhadap data tidak hanya warga negara AS, namun juga orang asing yang menggunakan layanan CSP AS.
Di dunia yang berpusat pada visi tata kelola data AS, data akan mengalir dengan bebas. Namun karena penyedia layanan komunikasi terbesar adalah perusahaan Amerika, negara bagian AS akan memiliki akses terhadap sejumlah besar data di seluruh dunia, yang dapat berdampak pada pengaruh geopolitik.
CSP Tiongkok tunduk pada kontrol negara yang lebih ketat. Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menggunakan teknologi canggih untuk memantau data domestik dan menegakkan sensor. Pada tahun 2020, Tiongkok menambahkan undang-undang Keamanan Siber tahun 2017, menerapkan sensor yang lebih ketat, dan menetapkan standar nasional untuk infrastruktur cloud yang dilokalkan di Tiongkok.
Hal ini tidak hanya berdampak pada penyedia layanan komunikasi Tiongkok yang beroperasi di Tiongkok, tetapi juga berdampak pada penyedia layanan komunikasi Tiongkok yang beroperasi di luar negeri. Ketika penyedia layanan komunikasi Tiongkok beroperasi di luar negeri, mereka masih tunduk pada peraturan dan undang-undang Tiongkok, yaitu yang terkait dengan sensor dan pengawasan negara.
Persaingan ini menimbulkan tantangan baru dalam tata kelola data global karena Amerika Serikat dan Tiongkok tidak setuju tentang cara terbaik untuk melindungi dan menyebarkan data secara global. India dan Uni Eropa, dua pemain digital utama di negara masing-masing, menantang model Amerika dan Tiongkok dengan "visi ketiga".
