[caption id="attachment_347862" align="aligncenter" width="780" caption="Presiden Jokowi saat konpers di teras Istana Bogor, Jawa Barat. (foto: Kompas.com)"][/caption]
SEJAK penangkapan salah satu Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) pada Jumat pagi kemarin, Komisi Anti-Rusuah itu mendapat dukungan masif dari publik tanah air, tak terkecuali para tokoh dan artis yang pada pilpres kemarin tercatat sebagai pendukung utama Jokowi, sebut saja Todung Mulya Lubis, Fadjroel Rahman, Abde Slank dan para tokoh lainnya. Pernyataan yang keluar dari mereka pun umumnya sama, bahwa penangkapan BW oleh Bareskrim Mabes Polri merupakan bentuk kriminalisasi terhadap KPK. Maka dari itu Jokowi dituntut harus bersikap tegas terkait masalah ini.
Setali dengan pernyataan para tokoh diatas, publik pun yakin bahwa penangkapan BW tidak bisa dilepaskan dari kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) sang Calon Kapolri yang menjadi tersangka Gratifikasi/Rekening Gendut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi belakangan Bambang Widjojanto di kediamannya di Depok, Jawa Barat, menyampaikan kepada awak media, bahwa penangkapan dirinya atas tuduhan kasus menyuruh saksi memberi keterangan palsu di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010 tak berdiri sendiri melainkan berhubungan erat dengan penetapan Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka. Malah menurut BW, kasus yang menimpa dirinya bukan lagi sebagai upaya pelemahan KPK, namun sudah satu level diatasnya yakni upaya Penghancuran KPK. Pernyataan para tokoh dan apa yang dikatakan BW, seolah mempertegas bahwa memang benar adanya pihak-pihak yang berusaha untuk meng-kriminalisasi bahkan ingin menghancurkan KPK.
Pertanyannya kemudian, siapakah pihak-pihak yang ingin mengkriminalisasi bahkan ingin menghancurkan KPK ?, apakah Polri secara institusi, PDIP dan Papol Koalisinya, ataukah BG dan oknum-oknum polisi yang berada di belakangnya ?. Pada titik ini, saya kira jangan cepat berspekulasi bila kita tidak punya cukup bukti untuk menjawabnya.
Terlepas dari pertanyaan-pertanyaan diatas, yang sudah pasti dan tertanam begitu kuat dalam benak publik adalah bahwa kejadian yang menimpa Komisioner KPK merupakan ancaman serius terhadap penegakan pemberantasan korupsi di republik ini. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan bila publik ramai-ramai menunjukkan keberpihakan nyata kepada Lembaga Anti-Rusuah tersebut. Apalagi KPK dianggap oleh publik sebagai lembaga yang track recordnya dalam pemberantasan korupsi sejuah ini cukup memuaskan.
Keberpihakan publik kepada KPK bukan sekedar keberpihakan biasa, namun lebih dari itu, publik menuntut kepada Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara agar bersikap tegas dalam menyikapi kemelut yang sedang menimpa KPK, bukan sekedar mengeluarkan pernyataan yang normatif sebagaimana saat Jokowi menyampaikan keterangan pers di teras Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1/2015), yang dianggap oleh publik tak lebih dari pernyataan seorang ketua rukun tetangga (RT).
Sikap tegas yang diharapkan oleh publik dari Presiden Jokowi yakni berani mencopot Komjen Budi Gunawan dari Kepala Lemdikpol dan mencabut pencalonan yang bersangkutan sebagai Kapolri sebab tersangkut kasus korupsi, serta mencopot Irjen Budi Waseso dari posisinya sebagai Kepala Bareskrim Polri karena dianggap tidak profesional. Tentunya desakan publik ini bukanlah persoalan mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Sebab desakan dan tekanan yang dialami Jokowi terkait konflik KPK dengan Polri ini bukan hanya datang dari publik semata, namun sudah barang tentu tekanan itu juga datang dari partai-partai koalisinya, yang mengusulkan BG sebagai Calon Kapolri. Belum lagi dihadapkan pada partai-partai dalam barisan oposisi yang akan mengambil peluang dari setiap keputusan yang diambil Jokowi. Apalagi kita ketahui bersama bahwa Jokowi tidak memiliki kekuasaan politik dalam partainya. Apabila tidak berhitung dengan cermat, maka bisa dipastikan Jokowi akan mengalami situasi politik yang mungkin lebih dahsyat dari situasi yang terjadi saat ini.
Akhirnya keterangan pers yang dilakukan oleh Jokowi dalam menyikapi persoalan hukum yang menimpa BW (KPK) dan BG (Polri) dengan meminta kedua institusi itu menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan, dan proses hukum yang berjalan pun harus diperlakukan secara objektif serta tanpa menimbulkan gesekan antar institusi. Menurut saya merupakan sikap yang tepat, karena tidak terkesan "meng-anak-emaskan" salah satu diantara kedua institusi penegakan hukum itu. Setidaknya untuk saat ini, dimana Jokowi berada dalam tekanan publik dan tekanan pihak-pihak yang lain.
Salam..:)