Penguatan Desa Menuju Kejahteraan

Tahun ini, dana desa terjadi kenaikan. Tahun 2016 lalu saja, sebesar Rp 46,9 triliun untuk 74.754 desa menjadi Rp 60 triliun yang diperuntukan 74.954 desa, dan bahkan tahun depan 2018, anggarannya akan dinaikan dua kali lipat menjadi Rp 120 triliun (Koran Tempo, 19/10/2017). Dari dana khusus yang disiapkan, kita dapat melihat tekad pemerintah untuk bersungguh-sungguh membangun kesejahteraan melalui desa. Semoga.

Selanjutnya, kita memandang desa sebagai komunitas yang selalu menautkan pemerintah dan warganya. Upaya mewujudkan membangun kesejahteraan desa, tidak serta-merta modal fisik (dana, infrastruktur dan sumber daya alam) dibutuhkan tetapi beriringan dengan modal sosial dalam masyarakat. (soetomo, 2014:45)

Pertama, Kearifan lokal mengambarkan kemampuan masyarakat untuk mempertahankan dan meningkatkan eksistensi kehidupan melalui berbagai bentuk, tetapi tetap nuansa upaya mewujudkan kesejahteraan bersama. Adanya kesadaran dan kemampuan yang dimiliki. Akan timbul dorongan untuk memahami tentang budaya lokal dan kondisi sosial kekinian. Sehingga bersama melakukan perubahan kearah baik.

Kedua, Prinsip harmoni dipakai bukan semata-mata kondisi yang mengandung kemakmuran ekonomi (kebutuhan fisik), melainkan menggambarkan suasana terpenuhi kebutuhan non fisik dan sosiologis. Artinya, mewujudkan kehidupan tentram, adil dan aman. Memunculkan kebanggaan dan percaya diri atas budaya sendiri. Terhindar dari pengaruh luar yang negatif. Akhirnya pikiran, perasaan, perkataan dan perbuatan masyarakat benar-benar harmoni untuk berjalan bersama mewujudkan kesejahteraan.

Ketiga, gotong-royong merupakan cerminan solidaritas sosial yang tinggi. Rasa kebersamaan, bekerja tanpa pamrih, dan menyelesaikan permasalahan yang hasilnya bermanfaat semua orang. Terdapat asas timbal balik, bahwa setiap individu manusia sebagai saudara, saling membantu, tolong menolong karena sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Identitas ini lah yang merupakan kepribadian bangsa indonesia. Artinya, perwujudan kesejahteraan bukan melalui tindakan individual, melainkan tindakan bersama-sama (gotong-royong).

Penutup

Adanya jaminan yuridis, bukan berarti bahwa usaha membangun desa telah tercapai. UU desa hanya merupakan pintu masuk bagi pemenuhan kesejahteraan masyarakat desa seluruh Indonesia. Selanjutnya, penguatan modal fisik dan modal sosial desa menjadi penentun keberhasilan berjalanya agenda penyelesaian masalah sosial dalam masyarakat, sehingga benar-benar kesejahteraan itu terasa dalam kehidupan masyarakat.

Mengakhiri tulisan ini, penting untuk disarikan. Melalui aturan yang jelas dan tepat, membutuhkan niat yang baik (good will) serta terjalin koordinasi dan kerjasama bersifat teknis yang baik dan benar antara pemerintah dan masyarakat di desa. Jangan sampai anggaran 750 juta sampai 1,6 milyar per desa tidak tepat sasaran yang disebabkan tidak sesuai dengan perencenaan dan aparatur pemerintah (desa) justru "gagap". Tanpa upaya seperti ini, komitmen nawacita lebih bersifat utopis daripada realistis.