PJ Gubernur DKI Jakarta dengan Kebijakan yang Kerap Ditentang Masyarakatnya

Setelah berakhirnya masa pemerintahan gubernur di tahun 2022, Presiden menunjuk beberapa orang untuk menjadi PJ (Penanggung Jawab) di 20 provinsi Indonesia. Salah satunya adalah kota DKI Jakarta yang dimana Heru Budi ditunjuk sebagai PJ DKI Jakarta, sebelum menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta, dia menjabat sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan sejak tahun 2017, dan juga mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI yang menjabat pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada tahun 2015 dan 2017, dan juga pernah menjabat sebagai Walikota Jakarta Utara pada tahun 2014 sampai 2015. 

Setelah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2022, banyak netizen yang menganggap Heru Budi kerap membuat keputusan yang kontroversial dan merugikan sebagian banyak orang, seperti menahan kunci dan memutus fasilitas air listrik rusun kampung bayam, pemotongan uang kartu lansia jakarta dari 600 ribu menjadi 300 ribu dan pencabutan sepihak oleh banyak penerima, merubah logo dan slogan jakarta menjadi lebih jadul, mengaku APBD 81 T kurang, tetapi menganggarkan wajahnya dipasang di banner berbagai tempat di jakarta, menghapus layanan internet gratis jakwifi di berbagai tempat, mengganti nama jaklingko menjadi mikrotrans, membatalkan proyek lrt rute jis yang harusnya jadi solusi akses transportasi umum ke jis, dan yang terbaru adalah mencabut beasiswa kjmu sebanyak 12 ribu mahasiswa, menyisakan 7 ribu mahasiswa.

Meskipun memiliki pengalaman yang luas dalam berbagai jabatan di pemerintahan, kinerja Heru Budi sebagai Penanggung Jawab DKI Jakarta telah menimbulkan kontroversi. Banyak keputusan yang diambilnya dinilai merugikan masyarakat, seperti pemotongan fasilitas dan pengurangan program yang telah ada sebelumnya. Hal ini menyebabkan kekecewaan di kalangan netizen dan menimbulkan pertanyaan tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintahan. Diperlukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan serta dialog yang lebih terbuka dengan masyarakat untuk memperbaiki masalah yang ada.

Rananda Adrian Reyfaldi, Mahasiswa Program Studi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital, Universitas Negeri Jakarta angkatan 2022