Krisis Air Bersih NTT, Sudah Lakukan Apa Saja?

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, disebutkan bahwa pemerintah membutuhkan kurang lebih 216 triliun untuk pembangunan infrastruktur tata kelola air. Namun, biaya yang disetujui oleh PDAM hingga 2024 hanya 34 triliun. 

Pembiayaan yang tidak menunjang ini menyebabkan terhambatnya pembangunan infrastruktur yang lagi-lagi tidak memberikan solusi cepat dalam menangani krisis air bersih di NTT.

Kerusakan ekosistem hutan dan daerah aliran sungai menjadi tantangan besar pula dalam menghadapi krisis air bersih. NTT menjadi salah satu provinsi yang memiliki banyak titik api di Indonesia. 

Pada tahun 2019 misalnya, terdapat 14.352 titik api yang menyebabkan kebakaran hutan mencapai seluas 328.722 ha. Tidak hanya karena kebakaran hutan, aktivitas perusahaan tambang di kawasan hutan lindung turut menjadi penyebab. 

Belum adanya kebijakan dan sikap tegas dari pemerintah terhadap aktivitas dan izin usaha pertambangan di wilayah yang menjadi sumber mata air terus menjadi kekecewaan bagi masyarakat NTT. Wilayah yang seharusnya termasuk dalam zona lindung justru tidak dilindungi oleh pemerintah.

Butuh Solusi Tepat Penanggulangan Krisis Air Bersih di NTT 

Tentu saja, sebagian besar kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih membutuhkan solusi yang tepat untuk menanggulangi krisis air bersih di lokasinya. Hal penting yang harus diingat adalah kolaborasi dari berbagai pihak terutama antara pemerintah dan masyarakat daerah perlu dilakukan demi mengatasi permasalahan krisis air bersih yang terus berlanjut. 

Pemerintah daerah dapat menerapkan teknologi desalinasi dalam rangka menanggulangi krisis air bersih di NTT. Desalinasi merupakan proses mengubah air laut menjadi air tawar yang layak minum dengan cara menyaring kandungan garam yang ada pada air laut. Desalinasi tidak hanya memberikan manfaat dalam mencukupi kebutuhan air bersih namun juga dapat menghentikan laju penurunan tanah akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan.

Selain desalinasi, kebijakan dalam mengatasi pembangunan area berkepentingan di wilayah yang mengandung sumber air perlu ditegakkan. Mengapa hal ini penting? Karena masih banyak pembangunan area pertambangan di lokasi yang dapat menjadi sumber air bersih bagi masyarakat NTT. 

Pemerintah harus sadar bahwa air merupakan public goods, yaitu apabila dikonsumsi oleh seseorang maka tidak akan mengurangi kesempatan orang lain untuk ikut mengkonsumsinya. Oleh karena itu, intervensi pemerintah dalam kebijakan penyediaan air bersih maupun pembangunan berkaitan dengan sumber air perlu dilakukan perubahan pendekatan, yaitu dari pendekatan ekonomi menjadi pendekatan sosial, sebab peran air yang penting bagi manusia.

Bersamaan dengan itu, lagi-lagi NTT perlu mengadakan perbaikan kinerja PDAM dan peningkatan program PAMSIMAS. PDAM di NTT masih memiliki banyak kelemahan, antara lain adalah keterbatasan SDM, banyak aset yang dalam kondisi rusak, hingga tidak memiliki SOP pengadaan yang benar.