Perebutan kekuasaan militer Myanmar pada hari Senin menyusul ketegangan berminggu-minggu dengan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan pemerintahnya., dilaporkan mizzima.com/news, Myanmar hari ini 01/02/2021
Suu Kyi dan para pemimpin sipil tinggi lainnya ditahan oleh tentara pada hari yang sama dengan sesi parlemen baru pertama yang akan diadakan sejak pemilihan nasional November lalu.
Suu Kyi tetap menjadi sosok yang sangat populer di Myanmar meskipun reputasi internasionalnya sangat ternoda karena tindakan keras terhadap minoritas Rohingya tanpa kewarganegaraan di negara itu pada tahun 2017.
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) miliknya menyapu jajak pendapat tahun lalu dengan telak, menang dengan selisih yang lebih besar daripada pemungutan suara tahun 2015 yang membawa mantan peraih Nobel itu ke tampuk kekuasaan.
Tetapi militer negara itu, yang telah memerintah negara itu selama sebagian besar dari 60 tahun terakhir, mengatakan pemungutan suara itu ada ketidakberesan.
Mereka mengklaim telah mengungkap lebih dari 10 juta contoh penipuan pemilih dan menuntut komisi pemilihan yang dikelola pemerintah merilis daftar pemilih untuk pemeriksaan silang.
Ketegangan meningkat setelah Jenderal Min Aung Hlaing - kepala militer dan bisa dibilang orang paling kuat di Myanmar - memberikan pidato yang memperingatkan bahwa konstitusi negara dapat "dicabut" jika tidak dihormati.
Tank militer pekan lalu juga dikerahkan sebentar di jalan-jalan pusat komersial Yangon, ibu kota Naypyidaw dan di tempat lain, bersama dengan protes terhadap hasil pemilu oleh pendukung pro-militer.
Tentara telah mengumumkan keadaan darurat dan mengatakan akan mengambil alih kekuasaan selama 12 bulan.
Myint Swe, mantan jenderal yang menjalankan komando militer Yangon yang kuat dan wakil presiden Myanmar saat ini, akan menjadi penjabat presiden untuk tahun depan.
Myanmar telah diperintah oleh rezim militer untuk sebagian besar sejarahnya sejak kemerdekaan dari bekas kekuasaan kolonial Inggris pada tahun 1948.
