Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Menjadi Ancaman terhadap Masyarakat

PERNYATAAN UMUM

Organisasi Papua Merdeka (OPM) didirikan pada Desember tahun 1963, OPM sendiri merupakan gerakan separatis bersenjata yang memiliki tujuan untuk mencapai kemerdekaan bagi wilayah Papua dari pemerintahan Indonesia. 

Gerakan OPM seringkali disebut dengan beberapa istilah yang berbeda oleh berbagai pihak. yakni,

• Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)
• Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB)
• Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP)
  
  

Faktor Terbentuknya OPM

 Pada awalnya, OPM adalah gerakan kargoisme spiritual yang menggabungkan kepercayaan kristiani dan adat. Kepala distrik Demta, Aser Demotekay, yang berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia dan menentang kekerasan, mendirikan organisasi ini. Namun, figur OPM seperti Jacob Prai melanjutkan gerakan dengan kekerasan. Selanjutnya, OPM mengirimkan dokumen ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meminta persetujuan New York ditinjau kembali; dokumen tersebut mencantumkan tuntutan kemerdekaan serta rencana kabinet Papua Barat.

Robert Kennedy merancang Perjanjian New York, yang ditandatangani oleh Belanda, Indonesia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Agustus 1962. Sesuai dengan piagam PBB dan Resolusi 1514 (XV) Majelis Umum PBB yang dikenal sebagai "Act of Free Choice" (Penentuan Pendapat Rakyat), Belanda menuntut agar rakyat Nugini Barat memiliki kebebasan untuk memilih nasib mereka sendiri. Namun, Perjanjian New York memberikan jeda tujuh tahun dan menghapuskan wewenang PBB untuk mengawasi pelaksanaan Akta tersebut. Hal ini menimbulkan kontroversi dan ketidakpuasan di kalangan beberapa kelompok di wilayah tersebut, termasuk OPM.

Sejak itu, OPM terus menjadi gerakan separatis bersenjata yang menyuarakan tuntutan kemerdekaan bagi Papua. Setiap tanggal 1 Desember, mereka mengibarkan bendera Bintang Kejora sebagai simbol kemerdekaan Papua. Namun, aktivitas OPM juga telah menimbulkan tuduhan makar dari pemerintah Indonesia.

Berdasarkan telaahan teori diungkap bahwa pemberontakan itu terjadi karena ketidakpuasan dan kekecewaan yang dialami oleh manusia dalam suatu sistem politik atau negara.

KONFLIK

Serangkaian konflik bersenjata masih berlanjut di Papua. Rangkaian peristiwa kekerasan yang melibatkan aparat keamanan dan kelompok separatis yang mendukung kemerdekaan Papua terus terjadi sejak era Orde Baru hingga Reformasi. Ada banyak warga sipil yang menjadi korban.

Berbagai upaya pemerintah, termasuk yang terakhir dari Presiden Joko Widodo, belum berhasil mengurangi konflik di Papua. Motivasi yang mendorong kekerasan semakin beragam. Bukan hanya masalah kemerdekaan, tetapi juga rasisme yang masih kuat.

beberapa konflik besar yang terjadi di Papua sejak Era Reformasi:

• Tragedi Wamena Oktober 2000
• Kasus Wasior Juni 2001
• Peristiwa Wamena April 2003  
• Tragedi Universitas Cendrawasih Maret 2006
• Tragedi Paniai Desember 2014
• Demonstrasi Besar-Besaran Tolak Rasisme 2019

SOLUSI / ARGUMENTASI

Menurut buku berjudul 'Papua Road Map yang diterbitkan pada tahun 2009 oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, akar masalah Papua termasuk peminggiran, diskriminasi, dan kurangnya pengakuan atas kontribusi dan jasa Papua bagi Indonesia. Selain itu, pembangunan infrastruktur sosial yang buruk, seperti pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kurangnya keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua dalam proses integrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Siklus kekerasan politik terus berlanjut dan pelanggaran hak asasi manusia masih belum diselesaikan, terutama di Wasior, Wamena, dan Paniai.

solusi yang bisa digunakan:

Pemerintah bisa menggunakan pendekatan mediasi humanistik sebagai salah satu cara untuk mengurangi ketegangan dan mengungkap masalah yang menyebabkan konflik di Papua.

Untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh orang Papua, Indonesia harus melakukan diskusi dua arah dan melibatkan seluruh masyarakat Papua dalam mewujudkan keinginan tersebut. Lebih penting lagi, pemerintah harus tidak hanya berkonsentrasi pada pembangunan tetapi juga memperbaiki kondisi di Papua. Pemerintah harus mempertimbangkan hal-hal seperti diskriminasi, kekerasan, dan ketimpangan lainnya.