Di saat media yang satu menampilkan kasus korupsi bus karatan sebagai headline, media lainnya seakan tak mau kalah dengan memberitakan secara berulang-ulang tentang pelanggaran HAM berat yang dilakukan di masa lalu. Kedua berita tersebut (diduga) memiliki keterkaitan erat dengan para capres yang tengah bersaing saat itu.
Di tengah ketidakmampuan penyelenggara Pemilu serta media dalam memberikan bekal yang diperlukan oleh para pemilih, ada baiknya anggota masyarakat yang tergabung dalam berbagai komunitas maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berinisiatif untuk melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik tersebut dapat dikemas dalam bentuk seminar maupun diskusi yang digelar di sekolah-sekoah, kampus maupun tempat-tempat lainnya.
Selain itu untuk memudahkan pemilih dalam mengetahui visi misi partai politik serta rekam jejak kadernya yang dicalonkan sebagai kepala daerah maupun anggota dewan, pembuatan sebuah portal khusus dapat dijadikan pilihan utama di era pesatnya perkembangan teknologi informasi seperti saat ini. Dalam portal tersebut masyarakat juga dapat mengetahui secara objektif prestasi parpol yang tercermin dari kinerja kader-kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah maupun mereka yang duduk di parlemen.
Tak hanya itu, melalui sumber informasi yang dapat dengan mudah diakses itu masyarakat juga dapat mengetahui berapa banyak koruptor yang telah “disumbangkan” oleh setiap parpol untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan pilihannya. Dengan demikian, diharapkan hanya mereka yang benar-benar memiliki kapabilitas dan integritaslah yang pada akhirnya terpilih untuk mengelola negeri yang kaya akan sumber daya alam ini.
Ramdan Hamdani
www.pancingkehidupan.com
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
