Peradilan Pidana dengan Metode Restorative Justice

Zaman sekarang ini, sangat mudah untuk melakukan sesuatu dan sangat mudah pula untuk melakukan kesalahan. Dapat diketahui, kondisi Indonesia saat ini per Juni 2020 ada sekitar 229.313 Narapidana dan Tahanan, padahal kapasitas yang tersedia 132.843, itu berarti over kapasitas sekitar 73% menurut Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS). 

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa masyarakat di Indonesia, masih memiliki sifat yang cenderung melawan aturan, karena kondisi mereka yang kebanyakan mengalami kekurangan ekonomi. Sebenarnya ini tugas besar dari negara untuk menyejahterakan masyarakat. Membuat suatu kebijakan demi kebaikan bersama, diperlukan inovasi-inovasi untuk menaikkan perekonomian masyarakat. 

Sebenarnya jika ditarik pertanyaan. Apa sebenarnya kelanjutan dari penebusan terhadap perilaku Narapidana? Apakah hanya berhenti saat dibina untuk menjadi masyarakat yang lebih baik lagi dari sebelumnya? Padahal perekonomian di Indonesia juga kurang begitu stabil, sehingga perlu integerasi dari beberapa pihak yang memang memiliki perspektif hukum yang baik. 

Jika dilihat semakin berkembang zaman, bukan penghukuman tindakan terakhir Aparat Penegak Hukum (APH). Tetapi, lebih daripada itu, Hak Asasi Manusia harus dilindungi dan ditegakkan, untuk itu perlu metode untuk menjadikan masyarakat yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

Seluruh masyarakat memang memiliki hak untuk hidup, hak untuk bebas menentukan apa yang mereka kehendaki. Tetapi jika sudah diberikan hak, mereka tetap melanggar ketentuan yang sudah diatur, maka mereka harus menanggung dan harus dibina, karena dianggap mereka meninggalkan, ditinggalkan, atau tertinggal oleh yang lain. 

Untuk itu perlu adanya pembinaan dan bimbingan secara khusus kepada yang bersangkutan agar mereka memiliki konseptual dan perspektif yang sama dengan yang lain, yaitu mengikuti konstitusi dan apa yang telah diatur, menjalankan apa yang harus diijalankan, serta menggunakan hak yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya. 

Pemberian pidana seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana. Over Kapasitas yang terjadi saat ini malah semakin tinggi di berbagai UPT Rutan dan Lapas. 

Metode yang diberikan seakan-akan selalu tidak efektif, akibatnya masyarakat yang sudah melakukan tindak pidana tidak merasa jera, meskipun Pemasyarakatan saat ini bukan memberikan efek jera, tetapi mengembalikan mereka agar bisa kembali ke masyarakat dengan baik. 

Namun, jangan disalahartikan, maksud menjadi masyarakat yang 'baik' adalah orang yang taat aturan dan tidak berbuat tindak pidana seperti yang dilakukan dahulu. 

Untuk itu sangat perlu diberikan pembinaan dan bimbingan agar mereka mengetahui dimana sisi baik dan buruk, baru setelah itu ibaratnya praktek secara langsung, di kehidupan nyata, yaitu membaur dengan masyarakat luas.

Kita pasti banyak yang memiliki perspektif bahwa harus menghukum pelaku pelanggar hukum seberat-beratnya. Padahal mereka juga memiliki hak untuk hidup bebas, meskipun mereka telah melakukan sesuatu yang melanggar hukum, dengan begitu, kita pasti banyak yang memiliki perspektif untuk memikirkan nasib korban, bagaimana kondisi orang yang menjadi  korban kejahatan, akankah diganti rugi, atau ada tindak lanjut.