#WacanaPenghapusanPendidikanAgamaDiSekolah #IdeHapusPendidikanFormalAgama #SDdarmonoMintaPendidikanAgamaDihapuskan #PenghapusanPelajaranAgamaDiSekolah
Beredar luas perdebatan seputar isu dan gagasan "Penghapusan Pelajaran Agama Di Sekolah. Tak pelak ini menguras energi publik. Apalagi bila dibahas oleh mereka yang tidak menganalisa dengan benar perihal kabar tersebut.
Adalah seorang Setyono Djuandi Darmono (SD Darmono) yang kembali mempopulerkan gagasan tak lazim ini. Pria kelahiran Yogyakarta, 26 April 1949 ini adalah pengusaha yang merupakan pendiri sekaligus Chairman Jababeka Group. Group ini sukses sebagai pengembang kawasan perkotaan dan industri baru. Darmono selain sukses dalam bisnis, diketahui memiliki pengaruh kuat dan dikenal dekat dengan tokoh politik juga orang penting di Indonesia.
Selain itu, Darmono dikenal sebagai tokoh kebudayaan Indonesia. Pada 1989 disaat gencarnya pembangunan kota terintegrasi "Jababeka", Darmono adalah tokoh kunci yang memimpin dan menggagas program-program wisata dan pelestarian. Pelestarian situs Warisan Dunia UNESCO yaitu Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Istana Ratu Boko, serta revitalisasi Kota Tua Jakarta tidak terlepas dari jasa dan sentuhan tangan dingin Darmono.
Mari kita analisa, darimana 'bola panas' ini berasal. Kapan tercetus dan mengapa jadi seksi untuk dibahas?. Cekidot..
Sebenarnya 2017 lalu, telah heboh perihal kabar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan "akan meniadakan pelajaran agama di kelas". Tribunnews mengangkat tema ini di kolomnya. (http://m.tribunnews.com/amp/nasional/2017/06/14/kemendikbud-bakal-hapus-pelajaran-agama-di-kelas-ini-pro-dan-kontranya)
Kemendikbud berencana meniadakan pelajaran agama formal didalam kelas dan akan  menggantinya dengan pendidikan (agama) di madrasah diniyah, masjid, pura, atau gereja.
Kemdikbud beralibi, rencana itu terkait pemberlakukan waktu kegiatan belajar lima hari sekolah.
"Sekolah lima hari tidak sepenuhnya berada di sekolah. Siswa hanya beberapa jam di dalam kelas dan sisanya di luar kelas," tukas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Jakarta, Selasa (13/6/2017).
Ide ini mendapat penolakan keras. Mayoritas Ormas Islam, MUI, Anggota DPR menanggapi dingin dan menyarankan agar Muhadjir mengurungkan niat tersebut.
