Dalam rangka mencanangkan praktek bebas korupsi di Kemdikbud, dijalankan program pembangunan zona integritas.Â
Hasil yang dicapai kemdikbud adalah pemangkasan anggaran pada 2016, Kemendikbud berhasil menghemat anggaran sebesar Rp 6,5 Triliun.
Secara berturut-turut pula Kemendikbud selama tiga tahun (2013, 2014, dan 2015) mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dan mendapatkan apresiasi ICW agar WTP dalam laporan keuangan pendidikan bisa juga dicapai oleh pemerintah daerah dalam laporan pendidikannya
24. Lelang Terbuka Jabatan (LTJ)
LTJ memastikan proses berjalan secara baik dengan pengangkatan eselon I melalui lelang terbuka jabatan untuk para pegawai internal Kemendikbud.Â
Pada masa sebelumnya, rata-rata eselon I Kemendikbud diambil dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu, untuk pertama kalinya Direktur Jenderal Kebudayaan adalah seorang budayawan dan bukan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
25. Penyerapan anggaran
Pada 2015 penyerapan anggaran Kemendikbud berada di 3 besar dari 10 K/L dengan anggaran terbesar, yaitu 93,4%.
26. Unit layanan terpadu
Program ini menyatukan 50 unit layanan yang terpencar di beberapa unit Kemendikbud sehingga menjadi lebih terintegrasi. Selain itu juga berhasil memecahkan 5.000 jenis laporan menjadi nol laporan dalam waktu satu bulan.
27. Neraca Pendidikan Daerah (NPD)