Salam Pak Jendral. Maaf bila saya lancang ya pak.. ini loh pak, Saya ingin penjelasan terkait berita viral dalam 1bulan terakhir:
2 #videoJokowiYesYesYes
3 #WAGPolresBima?
Ada sedikit 'ser ser' ketika menulis ini,hehe.. karena katanya si "penyebar video" ajakan oknum anggota kepolisian yang mengarahkan sekumpulan orang untuk kompak mengucapkan "Jokowi..Yes..Yes..Yes" itu yang malah diduga melanggar UU ITE ya pak?.
Tapi Saya sebagai seorang penulis tetaplah tugasnya menulis ya kan pak?
Mohon ijin kepada 'Trunojoyo 1', tidaklah ada maksud untuk sebarkan hoax, apalagi ujaran kebencian. Karena Anda, Polri, TNI, Pemerintah juga Kami adalah bagian bangsa ini. Kami sebagai anak bangsa ikut gotong royong membangun negeri tercinta ini pak. Kantor yang bapak tempati juga gaji / fasilitas yang anda dapatkan adalah dari uang negara (APBN) ,dimana Kami (rakyat) membayar pajak yang jadi sumber pendapatan APBN tersebut.
Jadi tidak mungkin kami ingin memusuhi anda, apalagi meruntuhkan wibawa Anda sebagai Kepala Institusi Negara pak.. Justru kami hormat pada anda dan ingin membanggakan anda ke orang2 diluar sana sebagai sosok pengayom kami yang jujur disiplin berintegritas.
Dengan menjunjung tinggi pepatah: "tak ada gading yang tak retak, agar kita semua tidak merasa bebas dari alpa dan khilaf sehingga berakibat 'anti kritik' lalu menjadi 'malaikat', maka saya pun wajib menjunjung tinggi azas hukum "praduga tak bersalah" agar tidak lancang men'judge Lembaga Anda juga Jajaran yang berada dibawah komando anda.
Penulis mengajak kepada teman2 yang berfikir kritis agar tetap objektif dan bijak namun yang tak kalah penting mesti tetap dalam kerangka hukum dan keadilan. Ini penting agar sahabat kita yang merasa dirugikan oleh ulah oknum xx yang diduga bertindak berat sebelah bisa terpenuhi rasa keadilan yang disuarakannya. Dilain pihak apabila dugaan tadi ternyata tidak benar maka segera diakhiri agar tidak menjadi hoax / fitnah berkepanjangan.
Dengan preambule diatas, 'clear' ya Pak tentang niat dan tujuan saya menulis ini? Saya sebagai penulis pasti jauh dari niat menyebar 'hoax dan ujaran kebencian' makanya daripada saya bertanya tentang ini semua ke teman facebook, jelas salah alamat. Mau WA ke bapak, eh kita belum tukeran nomer. Hehe
Baiklah Saya lanjut bahasan sesuai 3 hal di atas / awal tulisan:
Saya ingin konfirmasi pak, berdasar dari sumber yang saya baca (Viva.co.id jumat 8 Maret 2019): Akun @Opposite6890 mencuit: "Anggota Kepolisian dari jajaran Polres sampai Mabes Polri, membentuk 100 polisi buzzer di setiap Polres dan terhubung dengan akun x Mabes Polri". Modusnya: akun @Opposite6890 klaim telah melacak: "ditemukan jaringan buzzer saling follow di media sosial, yakni di Twitter, Instagram dan Facebook.
Akun yang mengorganisir adalah@AlumniShambar". Anehnya: Akun ini dalam penelusuran hanya follow satu akun, ya akun resmi Presiden Joko Widodo. @Opposite6890: pemilik akun klaim telah bongkar modus tim buzzer polisi yang masing2 donload aplikasi Sambhar untuk tujuan penyebaran massage yang akan disebar dan keperluan 'koordinasi'.
Yang menarik dalam investigasi akun @Opposite6890 adalah berkas dan jejak paket aplikasi Android (APK) aplikasi tersebut ternyata tertera alamat IP Mabes Polri. Ketika narasi buzzer bocor dan heboh, akun @AlumniShambar 'hilang' dari jejak digital medsos. Twitter, Isntagram tersebut berubah jadi @demolatoroid. (Ket: APK Sambar ini pada awalnya hanya dapat didonload melalui website mysambar.com)
Ijin ya pak, saya tidak mengatakan itu fakta, namun boleh kan pak kami menunggu jawaban yang yang tepat dan logic, tidak sekedar membantah.
Kami sadar Pak sebagai insan medsos yang taat hukum, kami mesti bertanggung jawab atas semua perilaku di dunia maya. Saya termasuk yang memegang prinsip 'keberimbangan informasi' maka Saya mencari konfirmasi resmi yang tentu saja tugas jajaran Bapak kan?
Dan syukurlah, menurut berita okezone.com semua tuduhan tadi menurut Polri tidak benar alias hoax. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo membantah tuduhan akun @Opposite689. "Jadi saya tegaskan lagi bahwa apa yang disebarkan itu enggak benar, apalagi menyangkut masalah salah satu pemilu: bahwa Polri dalam ini tegaskan netralitas adalah harga mati," konpers di Kantor Divisi Humas Polri, Jumat (8/3/2019).
Soal IP Address yang mengarah ke Mabes Polri: "Itu kan enggak jelas kenapa kemudian kita jadikan rujukan. Kemudian IP address wifi diarea publik jadi bisa diakses publik," juga ditambahkan: (karena diduga menyebar 'hoax'), langkah-langkah progrefsif sudah dilakukan Direktorat Siber, kita akan memprofil dan identifikasi siapa yang memiki akun opposite sebagaimana akun anonymous" (sumber: viva dan okezone.com)
OK pak, saya hormati pernyataan dari Mabes Polri bahwa cuitan dan nyanyian @Opposite tentang akun @alumniShambar itu 'hoax'. Semua klaim tersebut (lengkap dengan video 'pembongkaran jejak digital' @AlumniShambar) juga sudah dibantah.
Akun youtube #tribunmedan menayangkan dugaan oknum anggota Kepolisian mengarahkan beberapa warga dengan kata2 "kami warga"... "mengucapkan terimakasih"... "atas bantuan".. dan terakhir.."Jokowi Yes Yes Yes"
Saya pun tidak serta merta percaya pak, maka segera saya baca berita terkait dan ternyata video tersebut memang ada pak, dan juga menurut data media oknum Polisi tersebut bertugas di Polda Sumatra Utara. Ini akunnya pak: https://youtu.be/L3-_Srt86EY
Dan saya mencoba mencari konfirmasi resmi dari institusi bapak. Ternyata menurut Jajaran Bapak, video tersebut (yang menayangkan "oknum kepolisian memandu ikrar dan dukungan warga untuk Jokowi) adalah murni inisiatif warga / bukan dari anggota Kepolisian)
Ok Pak, ternyata video itu memang asli ya pak. Yang 'hoax' adalah "tuduhan aparat kepolisian mengarahkan masyarakat" untuk ber-ikrar dukung Jokowi .
Segera saya cek link berita yang terpercaya terkait itu pak, ternyata menurut jajaran bapak - AKBP Erwin Ardiansyah: "Bahwa screenshot percakapan tersebut hoax, Kami tegaskan bahwa Polri tetap bersikap netral dalam Pemilu 2019. Tugas kami hanya untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi, dan gambar yang beredar tersebut adalah ulah oknum tidak bertanggung jawab, yang hendak memperkeruh suasana pemilu"
Terkait 'screenshot' yang diklaim rangkaian chat WAG Polres Bima dimana terdapat komentar yang ditulis AKBP Erwin yang memerintahkan para kapolsek untuk membuat baliho 01 di setiap desa atau kelurahan. Disini AKBP Erwin merasa difitnah telah menulis ancaman jika kapolsek jajarannya tidak mematuhi perintahnya maka akan dimutasi ke Polda NTB.
Untuk ini pun kami mesti hormati penjelasan resmi dan bantahan Institusi bapak.
Sekedar saran pak, agar kami tidak curiga atau termakan 'hoax', Kami minta tolong Bapak buat saja team investigasi khusus, yang bisa saja diisi anggota Propam Mabes Polri. Seandainya ada gelagat oknum yang diduga cawe2 di Pilpres agar mohon segera diperiksa saja pak.
Dan apabila "3 dugaan beruntun" itu yang diduga "hoax", maka kami mohon semua akun medsos yang memproduksi konten / meng-edit agar diproses hukum agar terbuka di pengadilan titik kebenarannya.
Salam hormat saya untuk anda Bapak Kapolri Jenderal Polisi Tito karnavian. Mohon foto yang saya muat jangan dikenakan pasal UU ITE ya pak😁. Karena saya gak punya koleksi foto anda, jadi cuma bisa copas dari google.
Terimakasih saya atas telegram dari anda ke Jajaran, untuk kembali mengingatkan bahwa "Polri netral".
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
