I. Pendahuluan
Perkembangan pesat teknologi dalam beberapa dekade terakhir telah melahirkan inovasi besar di bidang keuangan, salah satunya adalah cryptocurrency. Sebagai mata uang digital yang didesentralisasi, cryptocurrency menawarkan alternatif baru di luar kendali institusi keuangan tradisional, seperti bank sentral dan bank komersial. Bitcoin, sebagai pionir cryptocurrency, telah membuka jalan bagi ratusan mata uang digital lainnya yang kini mulai diadopsi secara luas oleh masyarakat global. Cryptocurrency bukan hanya sekadar alat transaksi, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap otoritas keuangan tradisional yang sering dianggap tidak transparan dan rentan terhadap manipulasi.
Namun, kehadiran cryptocurrency juga menimbulkan tantangan besar bagi sistem keuangan tradisional, terutama dalam hal kedaulatan moneter. Dengan kemampuan untuk beroperasi lintas negara tanpa regulasi ketat, cryptocurrency dapat melemahkan kendali negara atas kebijakan moneter dan fiskal. Sebagai contoh, penggunaan cryptocurrency yang tidak terdeteksi oleh pemerintah dapat mengurangi efektivitas pengumpulan pajak dan mengancam stabilitas ekonomi nasional. Di sisi lain, pengadopsian cryptocurrency oleh masyarakat mencerminkan keinginan akan sistem keuangan yang lebih inklusif dan bebas dari intervensi negara.
Isu ini menjadi semakin relevan. Kedaulatan moneter, yang selama ini dianggap sebagai salah satu pilar utama negara modern, kini menghadapi ancaman dari desentralisasi sistem keuangan berbasis teknologi. Hal ini mengundang pertanyaan mendalam: bagaimana cryptocurrency memengaruhi kedaulatan moneter suatu negara? Apakah fenomena ini membawa dampak positif atau justru menciptakan ketimpangan baru dalam kebijakan fiskal nasional?
Berdasarkan latar belakang tersebut, esai ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh cryptocurrency terhadap kedaulatan moneter suatu negara. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik, tulisan ini juga akan menghubungkan fenomena cryptocurrency dengan teori-teori yang relevan, seperti konsep kekuasaan, regulasi, dan distribusi sumber daya. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mengenai tantangan dan peluang yang dihadirkan cryptocurrency bagi kebijakan ekonomi dan politik global.
II. Pembahasan
1. Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Politik
Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk memastikan transparansi, keamanan, dan desentralisasi dalam transaksi. Berbeda dengan mata uang tradisional yang dikendalikan oleh bank sentral, cryptocurrency beroperasi secara independen dari institusi keuangan. Desentralisasi ini memungkinkan transaksi dilakukan langsung antarindividu tanpa memerlukan perantara, sehingga mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, sifat anonimitasnya menarik perhatian banyak pihak, baik untuk tujuan positif seperti melindungi privasi, maupun negatif seperti penghindaran pajak atau pendanaan ilegal (Nakamoto, 2008).
Dari perspektif ekonomi politik, cryptocurrency dapat dianalisis melalui berbagai teori. Materialisme Historis yang diperkenalkan Karl Marx memberikan landasan untuk memahami perubahan struktur ekonomi akibat teknologi. Dalam pandangan Marx, setiap transformasi ekonomi didorong oleh perubahan alat produksi. Cryptocurrency, sebagai inovasi teknologi, dapat dilihat sebagai alat baru yang menggantikan peran tradisional lembaga keuangan. Hal ini berpotensi menciptakan dinamika kelas baru, di mana kontrol atas teknologi keuangan menjadi sumber kekuasaan. Dengan kata lain, mereka yang memiliki akses dan penguasaan terhadap teknologi cryptocurrency dapat mendominasi pasar keuangan, sementara kelompok yang tertinggal dalam akses teknologi akan semakin terpinggirkan (Harvey, 1982).
Pendekatan institusional juga relevan dalam menganalisis cryptocurrency. Institusi negara, yang selama ini memegang kendali atas kebijakan moneter, menghadapi tantangan besar dari mata uang digital ini. Negara harus menemukan cara untuk mengatur cryptocurrency tanpa menghambat inovasi. Sebagai contoh, beberapa negara seperti Amerika Serikat telah mulai mengembangkan kerangka regulasi untuk mengintegrasikan cryptocurrency ke dalam sistem ekonomi mereka. Sementara itu, negara seperti China memilih pendekatan yang lebih ketat dengan melarang transaksi cryptocurrency dan memperkenalkan mata uang digital bank sentral (CBDC) sebagai alternatif (IMF, 2023). Pendekatan ini menunjukkan bagaimana institusi negara beradaptasi terhadap disrupsi yang ditimbulkan oleh cryptocurrency.
2. Pengaruh Cryptocurrency terhadap Kedaulatan Moneter
