Mohon tunggu...
Ramadhan Dwi Prasetyo
Ramadhan Dwi Prasetyo Mohon Tunggu... Dosen - UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Karena kau menulis suaramu takkan padam ditelan angin, akan abadi, sampai jauh, jauh di kemudian hari

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Demokrasi Rasa Oligarki

16 Januari 2022   01:46 Diperbarui: 16 Januari 2022   07:45 1004
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber Foto : CNN Indonesia

Kata oligarki ini sering bertebaran dan banyak didengar oleh semua orang. Sebenernya oligarki itu apa? Definisi paling sederhananya suatu sistem kekuasaan dimana kekuasaan itu terpusat pada segelintir orang saja. Tetapi didalam pemakaian nyata adalah suatu sistem kekuasaan yang terstruktur dimana terjadi fusi antara kekuatan politik birokratis dan kekuatan ekonomis. Konseptualisasinya, oligarki adalah sistem kekuasaan dimana terjadi aliansi terstuktur antara political birocratic dan economic interest. 

Dalam sistem oligarki itu instrumen-instrumen yang mengendalikan sumber daya atau alokasi sumberdaya ekonomi dan politik itu dikuasai oleh segelintir orang yang kepentinganya bertautan. Di Indonesia, Yunus Adi Condro dalam bukunya "Oligarki Berkaki Tiga" yaitu ada keterkatan antara bisnis, militer dan partai penguasa. Apakah oligarki ada di Indonesia, sejak kapan dan situasai seperti apa yang mendukung oligarki menjadi eksis?

Oligarki bisa ada didalam setiap bentuk masyarakat. Oligarki bisa ada dalam masyarakat perbudakan, masyarakat feodal, oligarki yang ada di Indonesia sangat berkaitan erat dengan perkembangan kapitalisme. Thesisnya adalah kapitalisme di Indonesia itu mengalami perkembangan pesat terutama di masa orde baru. Oligarki sudah bersentuhan sejak jaman kolonial belanda tetapi karena sifat dari struktur ekonomi kolonial yang sangat merkantilisme dampaknya terhadap struktur masyarakat internal itu sangat terbatas dan gradual, hanya di masa orde baru terjadi perkembangan kapitalisme yang dahsyat. Karena ada situasi historis yang sangat spesifik di tahun 70 an tentang "Oil Boom" yang menyebabkan negara mempunyai peranan yang dominan sebagai motor pembangunan ekonomi. Dalam hal itu negara bisa memilih industri apa yang mau dikembangkan, lahan apa yang mau digarap dan siapa yang bisa masuk dan tidak, siapa yang dikasih kredit dan subsidi. Hal itu terjadi karena ada uang yang melimpah, sebelumnya lebih bergantung investasi asing dan bantuan luar negeri. Ini yang penting kalau kita berbicara tentang Genesus Oligarki.

Bukan hanya menyambung perekonomian domestik dengan perekonomian global tetapi sangat berpengaruh juga terhadap penataan kembali struktur domestik. Maka muncul "Big Borjuasi", borjuasi besar ini tidak mungkin berkembang tanpa hubungan dengan kuasa negara. Thesis selanjutnya muncul bahwa Borjuasi besar di Indonesia itu di inkubasi oleh kekuasan negara. Sampai sekarang pun hubungan bisnis dan politik terstruktur dengan cara yang berkaitan dengan asal usulnya, bahwa bisnis besar di inkubasi kuasa negara dengan kebijakan, proteksionisme, kredit, dan juga subsidi. Yang pada akhirnya muncul apa yang disebut bisnis cukong atau rente. 

Jika kita tinjau mundur, pada awal kemerdekaan ada kebijakan "Ekonomi Benteng" motifnya mau mengubah struktur middle man yang di isi oleh Tionghoa. Namun gagal karena karena orang yang diberi lisensi itu menjualnya lagi karena dia lahir didalam struktur kolonial. Tionghoa lahir dominan didalam bisnis Indonesia karena dalam masa kolonial itu di Jawa maupun daerah lainnya Tionghoa tidak boleh jadi petani dan pada akhirnya masuk dalam dunia dagang dan menjadi perantara ekonomi tradisional dan modern yang dikusasi oleh Belanda. 

Apakah borjuasi muncul karena fasilitas negara?

Negara yang menyediakan fasilitas untuk borjuasi berkembang. Karena bisa kita amati ada keluarga-keluarga bisnis dan birokrasi serta politik, mereka saling berfusi secara fisik dalam perusahan dan lahan bisnis tertentu. 

Apakah praktek oligarki ini merembes sampai ke tingkat lokal? Hal ini harus dicari penelitian empiris dan tidak bisa digeneralisasi. Yang pasti ada suatu fenomena umum yaitu dengan terjadinya desentralisasi muncul semangat kedaerahan dan muncul simbol kedaerahan yang kemudian mendorong identitas feodal lokal. Yang diuntungkan dari ini adalah keluarga-keluarga ningrat lokal lewat cara aliansi ekonomi dan politik itu untuk mentransformasikan dirinya menjadi bagian dari borjuasi.

Situasi apa yang membuat oligarki bisa lahir, eksis dan apakah ada kaitanya dengan tingkat perkembangan sosial masyarakat pada tahapan tertentu dia bisa ada dan tidak ada? Bagaimana kaitanya dengan demokrasi? Kenapa mereka bisa muncul dan terpilih?  

Pertama, asumsi yang keliru bahwa oligarki itu tidak bisa beradaptasi dengan demokrasi. Atau asumsi oligarki bertentangan dengan demokrasi. Sama sekali salah. Dan juga demokrasi adalah sistem yang dimana semua orang mempunyai hak yang sama sedangkan oligarki kekuasan terpusat segelintir orang sehingga harusnya bertentangan, itu juga kurang tepat. Karena di semua negara yang sistemnya demokrasi tidak ada Social Economic Equality. Jadi, demokrasi itu memberikan hak-hak politik yang sama tetapi kemampuan warga negara menggunakan hak itu tidak akan sama dibanding warga negara yang mempunyai akses kepada sumber daya ekonomi yang lebih dari yang lain. Ini mitos dari Demokrasi, katanya semua orang setara dalam kenyataannya bahwa berlainan kita bisa lihat di AS dan Eropa hari ini. Di Indonesia, oligarki tidak dibatasi dan tidak bisa dibatasi adanya kekuatan-kekuatan terstruktur dan terorganisir yang sifatnya koheren yang dapat menjadi pembatas operasi dan jangkauan kepentingan oligarki. Contoh: kalau terjadi aliansi bisnis dan kekuatan birokrasi di Swedia masih ada tantangannya. Yaitu kekuatan dari serikat buruh. Gerakan yang terpusat dari civil societinya menjadi Counter Balance walaupun hanya mampu dalam tingkat tertentu. Di Indonesia kita tidak punya itu, civil society yang dapat menjadi penyeimbang. Bahkan kekuatan oligarki telah menyusup dan membajak civil society kita, sehingga banyak civil society kita juga yang terdiri dari proksi-proksi kekuatan oligarki. Sehingga ketika terjadi pertentangan politik terutama di masa pemilu dan muncul mobilisasi masa. Belum tentu itu adalah refleksi dari suatu gerakan civil society yang dalam benak banyak orang, tetapi mungkin saja dia berkaitan dengan Intra Oligarki Kompetition. 

Yang tak kalah penting juga ada perbedaan oligarki di masa sekarang dengan masa orde baru. Di masa orde baru itu sifatnya sangat tersentralisir dan ini memuncak kepada "Genk Cendana". Kalau oligarki sekarang sifatnya sangat terdesentralisasi sehingga tidak ada yang dapat didedikasi sebagai puncaknya. Puncaknya banyak dan bisa berpindah-pindah sifatnya lebih cair, beraliansi sesuai kepentingan. Bisa dibilang sekarang semacam kompetitif oligarki dimana oligarki terdesentralisasi sehingga terjadi intra oligarki kompetition  konflik, dimana mereka saling bersaing untuk menguasai intrumen-instrumen yang mengatur alokasi sumber daya politik dan ekonomi terutama terjadi di masa-masa pemilu.

Itupun bisa kita amati di Indonesia, sekarang loyalitas terhadap identitas kepartaian praktis tidak ada. Walaupun retorikanya sedikit berbeda tapi pada dasarnya mereka adalah himpunan dari aliansi-aliansi ekonomi politik dan mengorganisirnya lalu berkompetisi di arena poltik formal. Sangat memungkinkan sesorang pindah dari satu partai ke partai lain dengan sangat singkat dan tanpa ada kontradiksi yang jelas. Itu refleksi dari process concern of interest. Itu nampak ketika di tingkat nasional partai politik bisa beraliansi, tapi bisa saja di tingkat daerah mereka bermusuhan ataupun sebaliknya. Karena konstelasi di tingkat daerah berbeda dengan di tingkat nasional. Apa yang menjadi isue menyatukan atau bercerai berai juga berbeda. Motif paling dasar adalah untuk menguasai intrumen sumberdaya politik itu. Masalah nilai-nlai politik dan ideologis dinomor sekiankan. 

Jika kita refleksikan kebelakang, ideologi partai politik di tahun 50 an sangat kuat, ada Komunis, Islam, Nasionalis. Kemudian masa orde baru terjadi depolitisasi dengan dalil jangan banyak partai karena biar harmonis. Lalu apa yang ideal secara konseptual untuk menembus oligarki yang terjadi di Indonesia sekarang?

Pertama, pasca ambruknya kolonialisasi hingga tahun 65 an, di Indonesia terjadi dimana masa-masa belum mengalami rekonsolidasi nasional sehingga muncul banyak ideologi. Berbagai kepentingan masih bisa berkompetisi untuk mencoba membentuk negara sesuai dengan kepentingannya. Masa orde baru tidak bisa lagi, karena militer, aliansi politik birokrasi dan ekonominya sudah di integralkan. Orde baru sebenernya representasi dari rekonsolidasi negara dari jaman kolonial. Dan partai-partai sehabis tahun 98 mewarisi struktur orde baru. Itu yang melandasi kenapa perilaku politik berbeda pasca 98 dengan masa orde lama 50 an. 

Kedua, krisis 98 itu sebenernya memberikan peluang untuk reorganisasi dalam ekonomi dan politik secara fundamental. Karena pada masa itu sebenernya oligarki goyah, tetapi tidak ada yang mengambil moment itu. Diantara waktu itu kekuatan oligarki kalang kabut tetapi tidak ada civil society yang koheren, yang mempunyai visi ideologis dan agenda masa depan yang bisa menyatukan dan mengisi kevakuman itu. Akhirnya bisa dikatakan seluruh hasil reformasi dibentuk sedemikian rupa sehingga sedikit banyak masih dikendalikan oleh kekuatan oligarki dan oligarki tetap bisa bertahan dan langgeng sampai sekarang. Mereka menguasai demokrasi Indonesia. Bisa dilihat saja partai-partai politik yang besar sekarang, diakui tidak diakui dikuasai oleh kepentingan oligarki. Pemilu di Indonesia itu mahal dan partai menjadi jembatan dunia politik dan dunia bisnis. Disitu ada donatur dan penyokong untuk kepentinganya. 

Sehingga kita berada disuasana dimana kita demokrasi, tapi demokrasi yang oligarkis. Omnibuslaw ini adalah cerminan baru dari mentalitas lama.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun