Pada pilpres 2019 Jokowi Widodo Terpilih kembali sebagai pejabat Presiden Indonesia selama dua priode, setelah mampu mengunguli dari capres Prabowo pada saat itu. Kekalahan Prabowo pada saat itu tidak memungkin tidak bergabung pada koalisi pada masa jabatan Jokowi yang dua priode sebagai presiden dimulai pada tahun 2014 sampai akhir jabatannya sekarang. Pada tanggal 23 Oktober 2019 Prabowo resmi dlantik oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Jokowi Widodo dalam kabinet Indonesia Maju, masa jabatan 2019 – 2024.
Hubungan Jokowi dengan Prabowo semakin erat pasca pilpres 2019, tidak seperti masa kampanye pilpres yang bisa kita saksikan ditelevisi dalam capres sebelumnya. Prabowo menjelaskan salah satu alasannya mau bergabung dengan pemerintahan Jokowi yakni karena dia tidak ingin diadu domba yang disampaikan prabowo dalam acara seminar Nasional Institut Madani Nusantara di Hotel Bidakara di Jakarta. Sampai saat ini detik akhir jabatan sebagai menteri pertahanan Indonesia Prabowo berada dilingkaran Jokowi yang dibuktikan langsung dengan menarik Gibran sebagai calon Wakil Presiden Prabowo pada Pilpres tahun ini 2024. Â Sebagian masyarakat sangat paham bahwa Jokowi sedang melakukan politik dinasti yang diwariskan kepada anaknya yaitu Gibran. Di kutip dari Bisnis. Com, JAKARTA - Survei dari saiful Mujani Research and Cosulting (SMRC) mengemukakan bahwa sebgian masyarkat mengetahui adanya isu dinasti politik yang dibangun oleh Presiden Jokowi percaya akan hal tersebut. Sebagian besar dari responden survei yang mengetahui isu tersebut percaya terhadap pandangan bahwa persiden Jokowi tengah membangun dinasti politiknya jelang pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Dari hasil Survei yang dilakukan diatas, responden menjawab pertanyaan apabila mengetahui pendapat bahwa presiden jokowi tengah membangun dinasti politik melalui anak dan menantunya sebagai walikota Medan Hasilnya sebanyak 37% menjawab tahu, sedangkan 63% menjawab tidak.
Dari yang tahu 37%, 68% menyatakan percaya pandangan bahwa Jokowi  sedang membangun politik dinasti. Dari yang tahu itu juga, 75% menyatakan tidak suka Presiden Jokowi membangun politik dinasti, terang pendiri SMRC Saiful Mujani dalam siaran Pers. Usaha politik dinasti yang dilakukan oleh Jokowi semakin tampak jelas tersusun secara sitematis dan pasif. Hal ini bisa dilihat pada peran Jokowi yang ikut mengkampanyekan secara terang – terangan memihak kepada paslon capres no urut 02, bukan hanya Jokowi di media bisa kita lihat para pejabat menteri dan pemerintah daerah yang juga ikut mengkampanyekan Prabowo – Gibran dalam acara – acara yang bersifat formal yang diadakan oleh instansi Negara, padahal sudah jelas bahwa pejabat Negara dilarang ikut mengkampanyekan sesuai aturan undang – undang Negara yang sudah ditetapkan. Hampir semua dari kalangan keluarga Jokowi yang terlibat sebagai pejabat Negara ikut terlibat mengkampanyekan Prabowo – Gibran, mulai dari anak dan menantunya Bobby Nasution sebagai kepala daerah juga ikut mendelekrasikan Gibran sebagai capres, yang pada akhirnya dipecat oleh partai asalnya yakni PDI Perjuangan, akibat dukunagannya kepada Prabowo – Gibran. Jelang pemilu putra bungsunya Kaesang Pangarep naik dan terpilih menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sedangkan putra sulung jokowi, yaitu sebagai wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang resmi menjadi calon wakil presiden, pendamping Prabowo sebegai Calon Presiden.
Penjelasan diatas semakin jelas bahwa arah perjalanan dinasti politik yang dilakukan Jokowi semakin jelas, tahkalah pentingnya saat Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar mengesahkan Gibran sebagai Calon Presiden dipemilu, mendampingi Prabowo sebagai Calon Presiden 2024.  Tak lama dari pengesahan calon wakil presiden yang disahkan oleh ketua Mahkamah Konstitusi , keluar putusan yang ketuk oleh Majlis Kehormatan Mahkamah Konsitusi (MKMK), Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon wakil presiden, ketakberpihakan, prinsip integritas, prisip kecakapan, dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Di putsukan  dalam sidang pembacaan putusan etik. Hal ini menjadi wacana topik yang sangat penting untuk pembahasan dikaji kedepannya.
Mengutip mkri.id, politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih identic dengan kerajaan. Sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak agar kekuasaan akan tetap berada dilingkaran keluarga.
Apa yang terjadi jika Negara atau daerah mengunakan politik dinasti?
Menurut Dosen ilmu politik Fisipol UGM, A.G.N. Ari Dwipayana, tren politik kekarabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional, yakni berupa sistem patrimonial, mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi.
Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik procedural. Anak atau keluarga elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu patrimonialistik akan terhubung oleh jalur procedural.
Hal – hal yang membuat dinasti politik adalah:
- Adanya keinginan dalam diri atau pun keluarga untuk memegang kekuasaan
- Adanya Kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan dalam kelompok sehigga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok
- Adanya Kolaborasi antara penguasa dan pengusaha untuk mengabungkan kekuatan modal dengan kekuatan politisi
- Pembagian tugas antara kekuasan politik dengan kekuasaan modal, sehingga mengakibatkan terjadinya kotupsi.
Dengan yang demikian harusnya dinasti politik dilarang dengan tegas, karena jika praktik ini makin marak diberbagai pilkada dan pemilu legislatif. Akibat dari politik dinasti ini, maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh, sehingga semua keluarga termasuk anak istri berbondong – bondong untuk dapat terlibat dalam sistem pemeritahan. Tidak hanya itu terhalangnya mejudkan cita – cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance). Fungsi kontrol kekuasan melemah dan tidak berjalan efektif, sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini akan bisa terjadi jika dinasti politik yang sedang dijalankan oleh Jokowi berhasil dimenangkan pilpres 2024 oleh prabowo – Gibran, masyarakat Indonesia sedang menuggu hasil pemilu pilpres 20 maret 2024 yang akan datang.
berikut ini adalah link youtube yang menjelasakan kecurangan Pemilu 2024
