Kekerasan dan konflik bersenjata terus berkepanjangan di Tanah Papua, dan itu justru diakibatkan faktor berulang kebijakan negara yang terus mengedepankan pendekatan keamanan militeristik di Tanah Papua. Bukannya mengevaluasi kebijakan yang terbukti selama ini nihil, temuan Imparsial mengungkapkan, sebanyak 3.657 personel non-organik TNI dan Polri dikirim ke Papua pada periode Januari 2022 hingga Agustus 2022 [8].sepanjang tahun 2024 ini Pemerintah setidaknya telah mengirimkan 3.187 pasukan non-organik ke tanah Papua. Hal ini belum ditambah dengan jumlah pasukan yang tidak diketahui jumlah pastinya [9].
TNI sendiri mendapatkan kenaikan dana operasional untuk operasi prajurit di Papua. Tambahan uang operasional bagi prajurit TNI dibutuhkan karena Papua adalah daerah khusus, penambahan tersebut memakai pinjaman dalam negeri (PDN) [10]. Seharusnya jika negara serius menyelesaikan konflik Papua harusnya DPR RI bukan menyetujui kenaikan dana operasional di Papua harusnya DPR RI sebagai lembaga pengawas mempertanyakan dasar hukum operasi militer di Papua saat ini. Kalo berkaca pada pasal 7 ayat 3 UU TNI operasi militer di Papua saat ini ilegal. Operasi militer yang ilegal ini memperberat keuangan negara, bikin sesak dan kebayang dana pinjaman digunakan untuk operasi keamanan di Papua, penuh bau darah, penderitaan, air mata, kehilangan hak hidup, kehilangan saudara, dan tanah.
Belum lagi, dampak lain pendekatan keamanan yang dilakukan kerap salah sasaran. Hal ini membuat masyarakat semakin kehilangan kepercayaan dan justru malah bersimpati pada kelompok bersenjata. Dengan demikian, pertumbuhan kelompok-kelompok ini terus membesar [11]. Bertumbuhnya kodap-kodap baru dari TPNPB-OPM merupakan akumulasi dari kesalahan pendekatan militer yang selama ini berlangsung. Kendati kodap-kodap ini tidak terstruktur secara hierarki, Deka meyakini kelompok-kelompok ini justru semakin berkembang[12].
Penyelesaian secara militeristik hanya akan menghasilkan kekerasan dan hanya akan menjadi lingkaran kekerasan yang tak pernah putus. Semakin banyak militer dikirimkan hanya akan memperluas eskalasi konflik di Tanah Papua dan mempersempit ruang-ruang publik dan layanan publik. Rakyat juga akan ketakutan dan merasa tidak aman juga nyaman dalam melakukan aktivitas sosial. Korban paling besar dari pendekatan militeristik adalah warga sipil, semakin banyak prajurit yang dikirim dan semakin masif operasi keamanan yang dilakukan maka jangan heran jika semakin banyak korban jiwa dan pengungsi dari warga sipil akibat konflik bersenjata tersebut.
ReferensiÂ
[1] 5 Daerah di Papua Dianggap Masih Sangat Rawan Aksi KKB Tahun 2024
[2] Kado Natal terburuk untuk orang Papua' -- Ratusan warga Pegunungan Bintang mengungsi usai pengerahan militer, bagaimana kronologinya?
https://www.bbc.com/indonesia/articles/clyx8d7k3dgo.amp
[3]Kontras Sebut 60.642 Warga Sipil Mengungsi dan 732 Tewas akibat Konflik Bersenjata di Papua", https://nasional.kompas.com/read/2023/02/22/13301631/kontras-sebut-60642-warga-sipil-mengungsi-dan-732-tewas-akibat-konflik.
