Memang tidak bisa dipungkiri, sebagaimana hal-hal atau program apapun, bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa persoalan-persoalan teknis. Di beberapa wilayah, sawah baru hasil program cetak sawah ternyata tidak termanfaatkan secara optimal karena jumlah masyarakat yang mau bertani tidak sebanding, atau sistem pengairannya kurang mendukung. Demikian juga dengan kualitas beras hasil Sergap yang didistribusikan ke pasar oleh Bulog yang dinilai rendah sebagaimana yang disampaikan oleh Alamsyah Saragih.
Namun, persoalan-persoalan tersebut tentu saja tidak seharusnya menghentikan upaya besar yang dilakukan pemerintah untuk menjamin ketahanan pangan, namun perlu terus dievaluasi dan dilakukan perbaikan secara lintas sektoral. Berikan saran solusi untuk mengatasinya agar kekurangan-kekurangan tersebut dapat diperbaiki, dan hasil yang dicapai semakin baik untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai lembaga negara, Ombudsman RI seharusnya hadir didepan bersama-sama dengan alat negara lainnya untuk melindungi petaninya untuk menuju kedaulatan pangan yang kita cita-citakan sebagai negara agraris.
Semoga, bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-citanya sebagai bangsa yang benar-benar berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
