Pemasangan Wifi di Desa Selokaton Tanpa Izin Jadi Polemik, Sekdes 'Salip' Program Desa?

KENDAL -- Pasca munculnya pemasangan wifi secara masif pada Desember 2024 di sejumlah rumah warga Desa Selokaton, Kecamatan Sukorejo, Kendal, tanpa sepengetahuan kepala desa setempat, rupanya memantik polemik internal di Pemerintahan Desa Selokaton

Pasalnya, pemasangan wifi tersebut justru dilakukan oleh Sekretaris Desa Selokaton, Dena Septiana Putra, dengan modal pribadi. Lantas, kenapa menjadi polemik?

Ternyata diketahui Pemdes Selokaton telah membuat program pemasangan wifi untuk warga dari rencana anggaran tahun 2024 dari alokasi Dana Desa sebesar Rp100 juta untuk program internet desa, tetapi kemudian mengalami perubahan pada November 2024. Anggaran internet desa tersebut dialihkan ke program lain yang dianggap lebih prioritas.

Namun, beberapa minggu setelah perubahan anggaran tersebut, pemasangan wifi di berbagai titik di Desa Selokaton justru dilakukan secara besar-besaran, tanpa ada izin dari pemilik tanah maupun Ketua RT/RW

Yang lebih mengejutkan, Kepala Desa Selokaton, Mahfudl Syaifudin, mengaku tidak mengetahui adanya pemasangan wifi tersebut. "Saya sama sekali tidak tahu kalau ada pemasangan wifi untuk warga saya. Sampai saat ini pun, jangankan dimintai izin, diberi tahu saja belum," ungkap Mahfudl, Selasa (28/1/2025)

Saat dikonfirmasi terpisah, Sekdes Selokaton, Dena Septiana Putra mengatakan bahwa pemasangan wifi di sejumlah rumah warga Selokaton merupakan usaha pribadinya. "Saya membeli bandwith di inet media yang berkantor di Batang dan ada MoU-nya," terangnya

Ia melakukan hal itu setelah memastikan bahwa program internet desa yang diprogramkan Pemdes Selokaton sudah dihapus. "Saya tahunya program tersebut sudah dihapus, makanya saya berani melangkah memasang jaringan wifi ke rumah-rumah warga," kilahnya

Disinggung terkait tidak adanya izin ke Pemdes, RT/RW hingga pemilik tanah yang dipasang tiang jaringan wifi, ia mengatakan kenapa harus meminta izin? toh selama ini banyak provider yang telah masuk ke Selokaton juga tidak meminta izin

"Jika kemudian usaha saya memasang dan memasarkan wifi ini dihentikan oleh pihak-pihak tertentu, lalu apa dasarnya?," katanya

Meski demikian, Dena membantah adanya rumor internal dengan Kades Selokaton. "Hubungan kami baik-baik saja, tidak ada masalah di pekerjaan," katanya

Kembali ke Kades Selokaton, Mahfudl, menegaskan bahwa program internet desa tetap akan berjalan dan direalisasikan tahun 2025 ini. "Tetap direalisasikan karena ini sudah diprogramkan pada tahun kemarin," bebernya

Jaringan Lemot

Sementara itu dari penelusuran di sejumlah warga yang telah memasang jaringan wifi melalui Sekdes Selokaton dengan provider inet media, mengaku jaringan internet cukup lancar .

Namun pada malam hari, sering mengalami gangguan signal. "Kalo malam sinyalnya lemot, beda kalo siang harinya," ungkap sejumlah warga RT 13 RW 02 Desa Selokaton

Dijelaskan Dena, untuk pemasangan wifi di Desa Selokaton adalah 10 Mbps dengan biaya pemasangan Rp 150 ribu dan bulanan Rp 150 ribuan.

"Ini sudah paling murah jika dibandingkan biaya pemasangan provider lainnya yang mencapai angka 800 ribuan," ujarnya.

Pemasangan Tiang Wifi

Pemasangan wifi di Desa Selokaton diduga ilegal dan melanggar aturan perundang-undangan. Pasalnya, pemasangan tiang WiFi di tanah warga harus memiliki izin, sesuai dengan peraturan daerah setempat dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi: Izin dari warga, Izin dari RT/RW, Izin dari Kelurahan/Desa, Izin dari Kecamatan.

Penyelenggara telekomunikasi dapat menggunakan tanah milik pribadi untuk pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik tanah.

Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar aturan dapat dikenakan sanksi. Pihak yang dirugikan juga dapat menuntut ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.

Di sejumlah Kabupaten/kota di Jawa Tengah sendiri, sejumlah wilayah bahkan telah mendapatkan izin resmi dari provider ataupun jasa pemasangan wifi, dimana untuk pemasangan tiang yang berdiri di tanah warga harus izin dan memberikan kompensasi kepada pemilik tanah, bahkan RT/RW setempat. (trs)