Disinilah peran penting dari MKRI dalam mengambil keputusan atas pendapat DPR, butuh kebijaksanan. Tentunya DPR dipenuhi oleh orang-orang yang berpolitik, untuk itu MKRI harus melihat perkara secara jernih.
Berdasarkan catatan MKRI, sejak 2003 sampai 2022 (19 tahun) lembaga ini telah meregister 3.463 perkara atau rata-rata sekitar 182 perkara setiap tahunnya. Dimana sebanyak 3.444 perkara selama 19 tahun telah dikeluarkan putusannya.
MKRI juga telah menerima 143 permohonan judicial review Undang-undang (UU), 3 perkara pemilihan kepala daerah (pilkada) sepanjang tahun 2022. Dari 124 perkara judicial review UU telah diputus dan 4 perkara pilkada telah dikeluarkan putusannya.
Data tersebut menunjukkan kepada masyarakat Indonesia, bahwa MKRI merupakan lembaga negara yang dapat dipercaya masyarakat untuk mendapatkan keadilan konstitusi.
Tentu, masyarakat mengharapkan kinerja Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak hanya sekedar angka, tapi dapat melindungi warga dari ketidakadilan konstitusi. Masih dapat kita saksikan di televisi bagaimana warga yang tidak bersalah dipidanakan menggunakan pasal karet, ini patut menjadi perhatian MKRI.
_
Salam hangat, Blogger Udik dari Cikeas,
Bro Agan aka Andri Mastiyanto
Threads @andrie_gan I Tiktok @andriegan I Twitter @andriegan IÂ Instagram @andrie_gan
