Arifin menambahkan, Pemerintah untuk mendukung peningkatan produksi telah membuat beberapa kebijakan, antara lain penurunan harga gas untuk mendorong tumbuhnya industri, pelonggaran perpajakan, dan fleksibilitas sistem fiskal untuk meningkatkan data tarik investasi migas serta meningkatkan keekonomian pengembangan lapangan.
Menurut Arifin, Kementerian ESDM juga telah melakukan sejumlah upaya untuk mengurangi ketidakpastian dalam investasi usaha hulu migas dengan penyederhanaan perizinan, sebagian besar perizinian migas telah dilimpahkan kepada pelayanan terpadu satu pintu di BKPN. Saat ini pemerintah juga telah membuka penyediaan dan keterbukaan data, dan integrasi hulu-hilir serta stimulus fiskal.
Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Fataryani Abdurahman menegaskan bahwa terus berupaya dalam mengejar target 1 juta barel.
Upaya tersebut seperti mempertahankan produksi eksisting, memaksimalkan produksi eksisting, dan mendorong reserve to production. Lapangan-lapangan yang sudah ditemukan yang belum diproduksikan akan dicoba diproduksikan.
Upaya lainnya dengan Enhanced Oil Recovery (EOR), baik chemical, water-flood (injeksi air), dan lainnya serta terus  mendorong  eksplorasi.
"Pemerintah sudah lebih berpihak terhadap industri hulu migas dalam negeri dan saat ini tata waktu tender bisa lebih cepat" ungkap, Maria K Wiharto (Manager Senior Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa I SKK Migas) dalam kegiatan focus group discussion pre convention SCM Forum 2020 (6/12/2020).
SKK Migas bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga terus berupaya memperbaiki sistem fiskal. Misalnya sektor yang terkait pajak, sewa aset akan dikurangi agar pendapat KKKS meningkat.
Pemerintah dan masyarakat Indonesia tentunya mengharapkan kebangkitan industri hulu migas. Ada keinginan kuat Pemerintah akan kembali menggeliat industri hulu migas dan mencetak sejarah baru target 1 juta BOPD dan 12 BSCFD pada 2030.
--
