Aksi 15 januari 2014 tersebut memang dirancang untuk menimbulkan efek bola salju yang akhir memancing 10 (sepuluh) satker BLU lain yang berpandapatan rendah yang memiliki nasib yang sama untuk berkerjasama dalam memperjuangkan hal yang sama REMUNERASI APBN, dimana sebelumnya melakukan aksi sendiri-sendiri tidak dalam satu jaringan. Awalnya adalah Rumah Sakit Kusta Palembang yang mengontak RSKO untuk mencoba meniru bentuk aksi yang sama, kemudian Rumah Sakit Penyakit Infeksius (RSPI) mengajak dialog tanggal 18 Januari 2014 yang memberikan informasi bahwa RSPI siap dibantu oleh ibu Ribka Tjiptaning (Ketua Komisi IX) yang berasal dari fraksi PDI-P untuk mempertanyakan Remunerasi APBN untuk 11 Satker kepada Kemenkes pada Rapat Dengar Pendapat  Umum tanggal 27 Januari 2014 dan beberapa hari kumudian RSPI melakukan aksi SMS 9949 dan layanan pengaduan DPR sama seperti RSKO dan Rumah Sakit Kusta Palembang.
Dengan sebuah jaringan yang berisi 11 (sebelas) Satker BLU Kemenkes akhirnya kami dapat berdialog dengan kasubdit evaluasi BLU Kementrian Keuangan yang diwakili oleh RSPI dan RSKO beberapa hari sebelum Rapat Dengar Pendapat Umum dengan anggota DPR dan Kemenkes. Pada tanggal 27 Januari 2014 dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara DPR komisi IX dengan Kemenkes dimana salahsatunya dibahas mengenai Remunerasi 11 Satker BLU yang bermasalah yang disampaikan oleh ibu Ribka Tjiptaning (Ketua Komisi IX). Â 2 (dua) jam sebelum RDPU kami 11 satker berdialog dengan anggota DPR Fraksi PKS komisi IX yaitu ibu wirianingsih + perangkatnya dan secara terpisah ada beberapa anggota yang hadir menghubungi secara personal ibu Ribka tjiptaning dan salah satu anggota DPR dari fraksi Golkar.
Selain tanggal 27 Januari 2014, pada tanggal 16 dan 17 februari 2014 Â jaringan 11 (sebelas) satker BLU juga berdialog dan tukar pikiran dengan anggota DPR komisi IX yaitu ibu Rieke Dyah Pitaloka dari Fraksi PDI-P yang diwakili oleh RSKO dan RS.Kusta Palembang dan diruangan lain ibu Wirianingsih dari Fraksi PKS berdialog dengan RSPI. RSKO,RSPI dan RS.Kusta Palembang mewakili 8 Satker lain yang lokasinya jauh dari Jakarta. Hasil dialog tersebut kemudian disampaikan oleh kedua wakil rakyat (Rieke Dyah Pitaloka dan Wirianingsih) kepada Kemenkes pada acara Rapat Dengar Pendapat tanggal 17 februari 2014.
Selain menggunakan komunikasi langsung dengan anggota DPR dan Kemenkeu, 11 Satker ini melakukan komunikasi online dengan Unit Kerja Presiden (UKP4) melalui surat-surat elektronik yang dua arah, bahkan surat elektronik ini acapkali diteruskan ke pihak terkait dan ditembuskan ke pengirim surat elektonik. Ini membuktikan bahwa Unit Kerja Presiden (UKP4) juga memfasilitasi dan merespon keluhan warga negara INDONESIA. Bahkan penulis pernah berkomunikasi verbal dengan salah satu staff UKP4 diacara Indonesia Youth Forum 2014 yang ternyata staff tersebut sudah mengetahui masalah 11 satker BLU Kemenkes dan menginformasikan pula ada beberapa satker BLU kementrian lain yang memiliki kasus yang sama dan menjadi perhatian pejabat UKP4. Staff tersebut menyampaikan akan ada pembahasaan menyangkut pembinaan satker BLU oleh Kemenkeu
Rapat Koordinasi satker BLU bisa dilihat dengan mengklik di link / tautan dibawah ini yg berwarna biru
Berujung pada bulan Januari 2015, pihak Kemenkeu melakukan Audit Kinerja RSKO Jakarta untuk menilai kinerja keuangan dan kelembagaan. Kami masih menunggu bola ini akan bergulir kemana lagi, yang terpenting bagi kami Proses sudah berhasil. Dari kisah ini bisa menjadi gambaran untuk teman-teman yang menuntut hak untuk tidak perlu berlaku anarkis dan menganggu aktivitas publik, ada cara lain untuk menyampaikan keluh kesah dan aspirasi. Inti dari kalian para pengunjuk rasa adalah supaya keluhan kalian didengar. Dengan cara yang cerdas maka keluhan itu bisa didengar dan dinegosiasikan. Memang banyak hal menyangkut birokrasi kita yang njelimet karena acapkali saling tumpang-tindih maka kita lebih baik berkomunikasi dan berdialog. Keputusan atas kebijakan publik acapkali membutuhkan waktu dan kadang kita perlu bersabar.