Di Balik Strategi Listrik Jokowi

Jonan berlatarbelakang Pasar Modal, keahlian utamanya adalah restrukturisasi unit usaha menjadi efektif dan menguntungkan. Kemampuannya membereskan kekumuhan Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (KAI) adalah legenda besar di tengah kenangan masyarakat. Saat dirinya dicopot dari Menteri Perhubungan, banjir duka dari netizen memenuhi linimasa berbagai sosial media. "Jonan dan Kereta Api" adalah kemampuan terbaik anak bangsa membereskan situasi yang tidak beres menjadi nyaman dan penuh pelayanan publik. 

Lantas bagaimana Jonan di PLN, hadirnya Jonan ini justru memperkuat strategi listrik Jokowi yang berorientasi pada langkah langkah strategis bukan pada permintaan para cukong cukong listrik di masa lalu. Jonan menolak tekanan tekanan para mafia listrik untuk tetap bermain di Jawa, alasannya infrastruktur Jawa sudah gampang dan tidak perlu biaya mahal. Jonan tetap bertahan pada "Garis Politik Jokowi", pembangunan luar Jawa diutamakan. 

Langkah pertama adalah melanjutkan gagasan bahwa Sumatera harus diutamakan dalam pembangunan transmisi ( Baca Statemen Jonan di Detik.com : "Kabel Bawah Laut Akan Kirim Listrik Dari Jawa Ke Sumatera")  

Jonan mengungkapkan, Pulau Jawa tak akan kekurangan listrik karena sudah mendapat porsi sangat besar di program 35.000 MW. Setelah 2021, ada surplus sekitar 5.000 MW yang bisa dialirkan ke Sumatera.

 HVDC bakal mulai dibangun pada 2021 dan targetnya rampung di 2024. "Sampai 2021, Jawa akan kelebihan pasokan kira-kira 5 GW. Akibatnya, pemerintah sepakat dengan PLN, HVDC akan kita kerjakan 2021, selesai 2024. Dibangun kira-kira 2021, yang bangun PLN," tutupnya. (Sumber Detik.com)

Selain mengaliri listrik seluruh Sumatera, PLN sekarang juga ngebut di pembangunan-pembangunan listrik Indonesia Timur. Pembangunan yang dilakukan oleh PLN sendiri untuk menghindari Proyek Proyek Mangkrak yang pernah dilakukan oleh swasta dimana swasta tersebut bermain dengan "petinggi negara" yang sedang berkuasa di masa Presiden Jokowi ini tidak boleh terjadi, karena Presiden sendiri menghendaki adanya aturan dan ukuran yang jelas dalam pembangunan pembangkit pembangkit listrik. Untuk itulah PLN bertindak mengambil alih sendiri proyek proyek pembangkit listrik.

PLN Dan Sumpah Politik Energi Jokowi

Lalu bagaimana PLN harus menghadapi tantangan "Sumpah Politik"Jokowi dibidang infrastruktur listrik ini ditengah anggaran negara yang mepet?, ada dua jawaban : "pertama, memperluas sektor modal dan kedua,'efisiensi di seluruh lini arus pergerakan kas di PLN".  Langkah pertama, dilakukan dengan banyak pertimbangan termasuk menarik investasi asing,melakukan pinjaman lunak jangka panjang, dan mengeluarkan obligasi "GlobalBond" yang di lempar ke pasar modal internasional. Dan langkah kedua adalah efisiensi, PLN harus melakukan efisiensi dengan ketat, dan yang jadi sasaran adalah pemasok Bahan Bakar pembangkit listrik yang selama ini sarat permainan dan amat mahal. Ketika melakukan efisiensi inilah PLN mendapatkan serangan habis-habisan, dari banyak pemain yang selama ini memasok Bahan Bakar ke Pembangkit-Pembangkit Listrik PLN.  Revitalisasi di tubuh PLN ternyata harus banyak menghadapi tantangan, di satu sisi Perbankan Nasional tidak mungkin membiayai lewat jangka pendek pinjaman, sementara Jangka Panjang hanya bisa dilakukan lembaga lembaga keuangan internasional, di satu sisi PLN harus mengejar targer 35.000 MW listrik karena "Rakyat Tidak Boleh Menunggu" aliran listrik karena "kemalasan negara". Semua langkah dilakukan, dibalik banyak serangan ke PLN, namun serangan terhebat adalah dari para pemain-pemain pemasok yang selama ini menikmati keuntungan dari inefisiensi PLN. Bahkan opini mulai dibentuk untuk menyerang Jokowi dengan alasan alasan yang tak masuk akal. 

Apa yang terjadi bila Sumpah Politik Jokowi Soal Listrik Bisa Berhasil ? 

1. Wilayah Sumatera dan Kalimantan akan terang benderang seperti Jawa, sehingga pembangunan baik kota dan wilayah industri cepat terjadi. 
2. Wilayah-Wilayah baru di Indonesia Timur mulai bermunculan
3. Terjadinya katalisator pertumbuhan kota-kota baru yang memancing migrasi penduduk dari wilayah padat Jawa ke luar Jawa. 
4. Smart City bisa dibangun di kota-kota terkecil sekalipun. 
5. Pembangunan wilayah wilayah perdagangan bisa dipercepat 
6. Tidak ada ketimpangan wilayah yang kita lihat. 
7. Keadilan soal energi merata ke seluruh wilayah Republik. 

Kerja Presiden Soal Listrik Mulai Diganggu

Jokowi kerja siang malam untuk membangkitkan seluruh lini infrastruktur, bila dimasa lalu negara seperti "Auto Pilot" sekarang negara bisa runtun dan cepat membangun, namun persoalan persoalan politik terus mengganggu Presiden Jokowi. Listrik-listrik mulai dialiri ke berbagai wilayah, kerja cepat harus dibangun "Rakyat Harus Menikmati Listrik" itu sumpah Jokowi dalam pembangunan infrastruktur, "Jangan di bagian lain menikmati subsidi listrik, sementara di bagian lainnya bahkan aliran listrik saja tidak ada". Bagaimana bisa membangun bila tidak ada listrik?.  Janganlah kita egois pada wilayah wilayah sentral saja, sementara wilayah lain masih gelap. Ini yang harus dikejar. Dalam mengejar tentu ada biaya yang harus dikeluarkan, kebijakan harga listrik ditentukan oleh Menteri Keuangan juga lewat persetujuan Parlemen, Menteri Keuangan menghitung seluruh aspek biaya yang muncul di tengah-tengah publik.