Di Balik Strategi Listrik Jokowi

Suatu saat Presiden Jokowi pernah ditanya "Apa Bapak punya konsep tentang Pembangunan", dengan nada serius dan dahi berkerut Presiden Jokowi membalas pertanyaan itu "Kita ini sudah punya semua konsep, yang nggak ada di kita ini mau nggak melaksanakan konsep yang sudah ada itu dalam situasi paling riil", salah satu ciri khas Jokowi yang membuat banyak terpikat rakyat, adalah kemampuannya dengan cepat menjadikan sesuatu yang masing di awang-awang menjadi sesuatu yang riil. Persoalan listrik mangkrak ini juga menjadi sebuah batu penanda berhasil atau tidaknya Presiden Jokowi mempercepat elektrifikasi ke seluruh wilayah wilayah terpencil "Konsepsi paling filosofis dalam pembangunan adalah rasa keadilan". Dan rasa keadilan itu oleh Jokowi dibarengi dengan meningkatkan perluasan wilayah wilayah ekonomi baru yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh kebijakan pembangunan di masa rezim yang lampau. 

"Proyek Proyek Mangkrak PLN disebabkan di masa rezim sebelumnya, PLN hanya dijadikan sumber beslit untuk mencari uang cepat, bukan sebuah "kerja jangka panjang" yang penuh ketekunan membangun pembangkit pembangkit listrik baru". 

Persoalan ini harus dibereskan Presiden Jokowi dengan cepat,  membereskan persoalan proyek mangkrak tersebut. Tujuan untuk membereskan proyek proyek mangkrak ini adalah agar pembangunan ekonomi di wilayah sekitaran pembangkit bisa tumbuh cepat, bagi Jokowi ada tiga kata kunci soft infrastruktur : "Listrik, Telpon dan Internet" tiga hal ini akan mempercepat ribuan kali lipat pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat.  Pembangunan di masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran, jadi titik fokus Presiden dalam mengembangkan gagasan "Pembangunan bisa dilakukan lewat wilayah yang selama ini dianggap kurang ekonomis". 

Namun dalam gerakannya banyak sekali kendala-kendala yang menghadang, baik itu mengatasi permainan banyak mafia yang menguasai jaringan pasokan ke PLN, tekanan tekanan atas proyek seperti mengaliri listrik ke Sumatera atau ke Jawa dari banyak petinggi negara, dan kendala anggaran yang harus segera dipecahkan dengan cepat untuk menuntaskan agenda listrik 35.000 MW. 

Untuk mengurai bagaimana strategi politik Jokowi ini kemudian menjadi penting dalam "Politik Listrik di Indonesia" kita bisa menoleh lagi ke belakang. Saat pertarungan Sofyan Basir dengan para petinggi Republik soal listrik ke Sumatera, saat itu Sofyan Basir, Dirut PLN dengan keras agar "Listrik dialirkan ke Sumatera", pertarungan itu sebenarnya sebuah gambaran "perang proyek" di banyak lingkaran, termasuk lingkaran istana dan lingkaran pemain-pemain PLN. Namun Presiden Jokowi sendiri memerintahkan Sofyan Basir untuk kuat menghadapi segala gempuran. Sepanjang tahun 2016, "Perang Proyek" itu berlangsung sengit, Sofyan digencet disegala lini agar meneruskan "Proyek Mahal"  HVDC (High Voltage Direct Current) Bawah Laut Dua Arah, dengan "Agenda Tersembunyi" malah meneruskan aliran listrik dari pembangkit di Sumatera ke Jawa yang sudah maksimum, sementara jaringan listrik di Sumatera tidak dialirkan. 

Dengan cerdik Dirut PLN mengambil banyak langkah dan menyodorkan banyak fakta dalam ratas (rapat terbatas) tersebut, bahwa memang yang harus didahulukan adalah "Sumatera".  Di dalam ratas istana soal PLN, perdebatan ini makin keras antara Sofyan Basir dan Sudirman Said yang meminta HVDC sesuai RUPTL dan aliran listrik ke Jawa, sementara Dirut PLN Sofyan meminta bahwa aliran itu ke Sumatera, termasuk juga agar Pembangkit-Pembangkit Listrik dibangun sendiri oleh PLN, tujuannya untuk memperkuat PLN sebagai perusahaan listrik Republik terbaik se Asia.  

Pertarungan antara Sofyan Basir dan Sudirman Said ini dibaca dengan cermat oleh Presiden Jokowi, bagaimana melanjutkan proyek proyek listrik yang strategis dan tidak menumpuk di Jawa. Saat itu Presiden juga sudah membaca bahwa Sumatera tidak memiliki jaringan yang terintegrasi, jaringan transmisi yang melingkar ke seluruh wilayah Sumatera, karena bila mengandalkan pembangkit listrik di satu wilayah akan sangat mahal, selama ini Sumatera bergantung pada pembangkit-pembangkit, "resources based" seperti Sumatera Selatan itu banyak batubaranya, sementara wilayah Sumatera Utara 'miskin' potensi batubara, jadi akan sangat mahal bila mengangkut batubara dari Sumatera Selatan ke Sumatera Utara, langkah terbaik adalah membangun transmisi antara Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. (Baca : Sumatera Butuh Jaringan Transmisi Listrik 19.000 KM). 

Aliran Listrik Ke Sumatera, Langkah Kemenangan Politik Energi Jokowi 

Salah satu impian besar Jokowi, adalah membangun Sumatera sebagai "Kota-Kota Pelabuhan di Wilayah Barat", namun faktanya listrik sangat "empot-empotan" disana, tiap hari byar pet, tiap hari ada pemadaman listrik. "Kita ini sibuk bermain politik di Jawa, tanpa sadar rakyat luar Jawa kekurangan pasokan listrik"

Satu-satunya pembangunan listrik di Sumatera adalah dengan membangun jaringan transmisi yang melingkari Sumatera. Langkah ini diambil Presiden Jokowi dengan memerintahkan Dirut PLN untuk segera membereskan pembangunan melingkar listrik di Sumatera jaringan 19.000 km. Pembangunan melingkar ini akan menjadikan Sumatera sebagai Pusat Perekonomian baru di wilayah barat, yang lingkaran pantainya amat panjang, ini berarti jaringan pelabuhan dan munculnya wilayah wilayah ekonomi baru akan meningkat. 

Diangkatnya Jonan yang 100% Memback Up Strategi Listrik Jokowi

Masuknya Ignatius Jonan sebagai Menteri ESDM sendiri melewat banyak gejolak hebat.  Awalnya adalah dicopotnya Sudirman Said yang dianggap banyak membawa kepentingan-kepentingan proyek Jusuf Kalla, lalu diangkat Archandra dimana kemudian meledak "kasus kewarganegaraan". Jonan sendiri diberhentikan dari Menteri Perhubungan. Ia kemudian diangkat kembali oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri ESDM dan Presiden Jokowi memulihkan status Archandra menjadi Wakil Menteri BUMN.