Alex‎ mengatakan, fakta-fakta di lapangan itu menjadi salah satu fokus KPK dalam membantu membenahi sistem importasi di kepabeanan. Karena itu, KPK juga mengundang sejumlah stakeholder terkait untuk pembenahan itu dalam pemaparan hasil kajiannya ini.
"Yang jadi persoalan bagaimana kita benahi itu. Kami tadi juga panggil pihak terkait importasi. Dari kebapebanan, pertanian, perhubungan, juga TNI-Polri. Tujuannya, supaya ke depan mampu benahi yang selama ini salah," tutur Alex.Â
(Pungli di Bea Cukai Jadi Sorotan KPK, Sumber JPNN Â )Â
Sasaran utama Presiden Jokowi adalah bagaimana menciptakan pelabuhan yang efektif, dan untuk itu ia menyatakan perang besar dengan pungli, namun perang ini menjadi semakin luas ketika Presiden juga mengumpulkan kepala daerah se-Indonesia untuk berperang terhadap pungli, dan ia sudah melakukan di Bea Cukai.Â
Pelabuhan Yang Bebas Pungli Bea CukaiÂ
Pelabuhan-pelabuhan yang bebas pungli bea cukai menjadi tujuan utama perang pungli tahap I. Presiden sendiri sudah melihat bahwa kerja pelabuhan tidak bisa dilihat hanya satu sektoral tapi sudah terintegrasi, kadang-kadang di pelabuhan sendiri banyak kepentingan bermain, seperti Bea Cukai, Karantina bahkan Kementerian Kementerian yang terkait dalam impor barang. Belum lagi permainan antara importir nakal dengan petugas bea cukai yang korup, hal inilah yang harus diberantas Presiden Jokowi.Â
Mulai sekarang harus ada laporan resmi dan pengawasan yang menyeluruh supaya pegawai pegawai Bea Cukai tidak bermain di lapangan, di samping sistem prosedur online juga tugas Menteri Sri Mulyani mengubah kultur Bea Cukai secara radikal, menjadi petugas bersih bukan petugas main suap.Â
