Adopsi Kebijakan: Kebijakan Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah Kota Bekasi

Sinyal positif kolaborasi antar pemangku kepentingan juga terlihat dalam bentuk penyaluran CSR untuk berbagai kegiatan korporasi. Sumber daya finansial yang diperoleh melalui CSR ini perlu dikelola dengan baik. Pemerintah daerah harus menunjukkan independensinya dalam mengelola CSR tersebut. Selain itu, CSR perlu diarahkan pada pengadaan sarana dan prasarana persampahan, tidak hanya sebagai sponsor untuk kegiatan sosialisasi. Hingga kini, pemerintah daerah masih kekurangan sarana dan prasarana persampahan, seperti truk sampah dan tempat sampah. 

Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pengelolaan sampah plastik masih belum optimal, karena pemerintah, baik pusat maupun daerah, cenderung mengintegrasikan kebijakan sampah plastik ke dalam pengelolaan arus persampahan secara umum. Meskipun tidak salah, pelaksanaannya masih belum memenuhi harapan. Sistem pengelolaan sampah yang sebelumnya menggunakan metode kumpul-angkut-buang telah beralih ke reduce, reuse, recycle (3R), ditambah dengan larangan open dumping dalam pengelolaan sampah. Namun, praktik kumpul-angkut-buang dan open dumping masih terjadi di beberapa daerah. Pemerintah pusat dan daerah sebenarnya telah berusaha menerapkan kebijakan khusus untuk mengelola sampah plastik, tetapi kebijakan ini sangat terbatas. Kebijakan yang sedang dikembangkan lebih berfokus pada pengurangan sampah plastik daripada penanganannya.

Pemerintah juga terus berupaya mendorong penggunaan teknologi dalam pengelolaan sampah plastik. Di beberapa daerah, teknologi digunakan dalam skala kecil hingga besar, dari yang terkoordinasi secara sistematis hingga inisiatif komunitas. Namun, upaya ini masih belum optimal karena terbatasnya kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Referensi: 

Emilia Fitri, S., Ferza, R., Penelitian dan Pengembangan -Kementerian Dalam Negeri Jl Kramat Raya No, B., & Pusat, K.-J. (n.d.). DINAMIKA, PROBLEMATIKA, DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK (STUDI KASUS KOTA BOGOR DAN KOTA BEKASI) DYNAMICS, PROBLEMS, AND IMPLICATIONS OF WASTE MANAGEMENT POLICY (CASE STUDY ON CITIES OF BOGOR AND BEKASI). JURNAL Kebijakan Pembangunan, 15, 11--24.