Pagi-pagi membaca berita, saya terhenyak membaca sebuah berita di Tribun Timur Makassar berjudul "Aziz: Jangan Biarkan Pemerintahan Dipegang Orang Sekular." Saya langsung membayangkan banyak hal tentang Ustadz Azis ini (begitulah biasa orang memangilnya). (http://makassar.tribunnews.com/2012/08/07/aziz-jangan-biarkan-pemerintahan-dipegang-orang-sekular) Pernyataan ini sebenarnya biasa-biasa saja, namun kemudian menjadi luar biasa karena diucapkan oleh sosok Ustadz Azis Qahar Muzakkar, salah seorang bakal calon Gubernur Sulsel pada Pilgub Januari 2013 mendatang, yang kini lagi hangat-hangatnya diberitakan terkait ceramah politiknya di masjid-masjid. Pertama, ini koq sepertinya menunjukkan niat atau alasannya untuk bertarung dalam pilgub mendatang adalah salah satu bagian dari visi dan misi KPSSI (Komite Penegakan Syariah Islam) Sulsel yang hendak menjadikan Sulsel sebagai daerah penerapan syariah Islam. Itu pula yang menjadi alasan kenapa kemudian KPSSI begitu getol memperjuangkan agar Azis bertarung dalam Pilgub Sulsel mendatang, meskipun 'hanya' sebagai wakil saja (mungkin ini dianggap sebagai pilihan paling realistis saat ini). Saking getolnya KPSSI hingga-hingga mereka melakukan survey khusus tentang hal ini, meskipun sebenarnya tanpa survey pun hasilnya dah terbaca akan kemana. Kedua, jika ada himbauan untuk menolak pemimpin sekuler maka Ustadz Azis harus menjelaskan kepada masyarakat tentang bagaimana sikapnya yang sebenarnya terkait NKRI dan Pancasila ini. Apalagi dalam posisinya sebagai anggota DPD, pejabat negara yang terhormat. Kalau ustadz Azis menolak pemerintahan sekuler, maka itu sama saja kalau ia menolak semua sistem pemerintahan yang ada saat ini, berbeda dengan yang ia katakan bahwa pemerintahan sekuler justru mengacaukan pemerintahan. Teori apa yang ia gunakan atas pandangannya tersebut? Ketiga, Ustadz azis dengan pernyataannya tersebut sebenarnya telah berlaku 'makar' terhadap NKRI yang berazaskan pada kebhinekaan yang mewujud dalam Pancasila. Bukankah telah tuntas selama ini bahwa Indonesia bukanlah negara yang bersimbolkan agama manapun. Dalam konteks Indoensia, agama memang penting, namun keberadaannya lebih pada spirit dibanding sebagai sistem pemerintahan yang baku. Keempat, jika Ustadz azis memang tengah mempertanyakan sistem pemerintahan yang berlaku saat ini, maka ranah perjuangannya adalah di DPD di tingkat nasional, bukan di lokal. Kelima, jika penerapan syariah Islam dalam sistem pemerintahan adalah hal yang positif, maka kenapa dampaknya tidak terasa di Aceh. Aceh adalah daerah khusus, dengan sistem hukum menggunakan qanun, namun apakah Aceh kemudian menjadi sejahtera dan damai? Bagaiaman kita membenarkan banyaknya cerita pembunuhan di Aceh selama ini hanya karena perebutan kekuasaan? Itukah sistem syariah yang kita anggap mulia, yang lebih mengutamakan pakaian daripada isi? Pertanyaan-pertanyaan ini tiba-tiba muncul di kepala saya secara liar. Tolong maafkan kekuarangajaran saya mempertanyakan semua ini, karena letupan-letupan di kepala saya yang menginginkan kebenaran hakiki terungkap. Salam damai, salam kompasiana Sumber foto: http://www.seputarsulawesi.com/news-11224-deklarasi-iasaqm-untuk-maju-di-pilgub-2013.html
