MPR "seharusnya" non Partisan Partai !
Kalau saja "sistem" perwakilan baik di dpr atau mpr tidak lagi ditentukan oleh partai, tetapi oleh "perorangan" yang "total" menjadi wakil rakyat atau wakil daerah, maka legitimasi wakil rakyat di legislatif jadi kuat dan tidak akan ada kegaduhan untuk "menang2-an". Lihat dpd yang bukan lagi mewakili partai politik, tapi mewakili rakyat. jadi seharusnya dpr diwakili oleh orang2 yang mewakili rakyat "pemilih"-nya. Meskipun diusung partai awalnya, tetapi setelah terpilih menjadi anggota dpr seharusnya "mewakili partai-nya" hilang berganti menjadi mewakili "pemilih"nya di dapil masing2. Itu baru dewan yang mewakili rakyat dan pantas menjadi dewan perwakilan rakyat.
Malu2-in sistem di dpr atau mpr masih mewakili partai dan ribut lagi. Mana keberpihakan pada rakyatnya. Dan jadinya hanya perebutan kekuasaan yang menjadikan partai pengusung menjadi "hebat" kelihatannya. Semu kehebatannya dimata rakyat, wong tidak ada hubungan yang langsung dengan rakyat ? Jadi sistem harus di rubah baik di dpr ataupun di mpr. Mudah2-an mpr yang terbentuk akan melihat dan menyadari hal ini, lalu merubah semua "sistem" yang berhubungan dengan hal di atas.
Apakah bisa berubah ?
Kemungkinan berubah bisa terjadi jika ketua MPR-nya berasal dari DPD dan wakil2nya dari partai politik seperti yang diusul koalisi pro jokowi. Tetapi makin jauh apabila yang menjadi pimpinan MPR "jadi" dari demokrat dan wakilnya satu dari dpd dan tiga dari koalisi prabowo.
Saya bisa "meramalkan" apapun yang dilobikan hasilnya tetap voting. Dan voting pada dua pilihan, yaitu paket 1 yang diusulkan koalisi pro jokowi dan paket 2 yang diusulkan koalisi pro prabowo. Bisa saja ada paket 3 yang diusulkan dpd. Apa paket 1,2 dan 3 itu ?
Paket 1, ketua MPR dari dpd dan wakilnya 2 dari koalisi pro jokowi dan 2 dari koalisi pro prabowo.
Paket 2, ketua dari demokrat, wakilnya 1 dari dpd dan 3 dari koalisi pro prabowo.
Paket 3, ketua dan wakil2-nya dipilih oleh anggota mpr yang dipilih dari nama yang diberikan oleh dpd 1 nama dan masing2 koalisi jokowi dan prabowo memberi 2 nama (*).
*tentu ada voting lanjutan pada paket2 nama yang dipilih.
Apapun hasil akhirnya saya "memprediksikan" sangat tergantung dari demokrat dan ppp, jika ada nama ppp disalah satu paket dan bersamaan ada nama demokrat juga, maka paket itu akan menjadi pemenangnya.
Jadi bisa jadi pemenangnya adalah paket 1, jika dipaket itu ada nama (yang ditentukan oleh koalisi pro jokowi) adalah 2 nama dari koalisi pro prabowo dari demokrat dan ppp....?
Kenapa paket 1 menjadi pemenang voting ?....karena ppp akan memilih paket itu. Dan demokrat tidak bisa memaksakan lagi menjadi ketua sesuai paket 2, kenapa ? ... Karena demokrat akan terbelah, tapi jika demokrat bulat "misalnya"... Paket 1 tetap akan menang, kenapa ? ... Karena golkar yang akan terbelah. Sedang dpd akan bulat, karena di paket 1 ketua mpr dari dpd.
Jadi paket 1 akan menang apabila nama demokrat dan ppp ada di paket itu, jika tidak ada, maka koalisi pro prabowo akan menang dan pimpinan mpr dijabat oleh demokrat, artinya Syarif Hassan jadi ketua MPR yang baru, sesuai "dagang sapi" (walk-out) pada waktu pemilihan pimpinan dpr yang "gaduh" itu.
Mudah2-an sistem mpr dan dpr diubah dikemudian hari dengan menghilangkan keterwakilan setiap anggota dpr di mpr yang mewakili partai politik-nya  dan diganti dengan "mewakili rakyat" Indonesia. Baru itu namanya "merah putih yang jadi hebat".
RB.
6/10/2014
