Jika sesuai dengan rencana, seharusnya pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia tahun depan, maka Ibu Kota Nusantara (IKN) telah resmi dan fungsional menjadi ibu kota baru Indonesia menggantikan DKI Jakarta. Tentu ini merupakan sebuah kemajuan yang positif, secara teori, karena akhirnya Jakarta bisa sedikit dikurangi bebannya dan IKN sebagai penggantinya hanya memerlukan waktu pembangunan yang relatif cepat, sejak dimulai pada 2022 lalu. Jakarta sendiri saat ini mengalami berbagai permasalahan, seperti banjir, polusi dan over-penduduk, dan jangan lupakan potensi tenggelamnya Jakarta beberapa tahun mendatang. Termasuk juga masalah-masalah turunan dari permasalahan utama tersebut.
Namun, ada yang menarik dari statement dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan calon presiden nomor urut 1, yaitu Anies Baswedan. Baik PKS dan Anies yang memang merupakan oposisi dari pemerintah ini menyatakan bahwa mereka menolak ibu kota pindah ke IKN. PKS bahkan menyatakan bahwa jika partai tersebut menang, maka ibu kota akan tetap di Jakarta. Sementara itu, Anies justru menilai bahwa pembangunan IKN malah menciptakan ketimpangan ekonomi yang lebih dalam. Menurutnya, pengembangan kota kecil dan menengah akan lebih efektif dalam pemerataan ekonomi Indonesia ketimbang membangun kota baru di tengah hutan. Pernyataan kubu oposisi ini tentu memicu pertanyaan kembali, apakah pemindahan ibu kota ke IKN ini menjadi pilihan yang tepat bagi Indonesia?
Tantangan Dalam Operasional IKN
IKN adalah sebuah kota baru yang dibangun dari awal, bukan pengembangan sebuah kota kecil atau menengah menjadi ibu kota. Disatu sisi, hal ini bikin IKN jadi lebih mudah untuk ditata dan diatur oleh pemerintah, karena semuanya dipersiapkan dari awal. Ibaratnya seperti kamu beli rumah baru, tentu lebih enak buat dekorasi dan penataannya ketimbang beli rumah dari orang lain. Namun, kekurangannya adalah anggaran untuk pembangunan IKN ini jadi sangat besar. Tercatat, untuk periode 2022-2024 saja mencapai RP. 75,5 triliun. Sementara untuk pembangunan IKN sendiri ditargetkan hingga tahun 2045, sehingga tentu akan lebih banyak anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN kedepannya.
Karena ini kota yang benar-benar dibangun dari awal, tentu harapannya infrastruktur dasar dan lanjutan di IKN benar-benar telah teratur. Dari masalah drainase, pembagian lahan untuk perkantoran, pemukiman harus disiapkan dengan baik. Masalah transportasi umum juga menjadi persoalan yang perlu diperhatikan, setelah menghabiskan triliunan anggaran jangan sampai IKN masih harus berkutat sama masalah angkot mangkal dan lalu lintas yang semrawut.
Masalah lain yang tidak kalah penting adalah soal pertahanan. Militer Indonesia bisa dibilang masih jauh dari kata cukup untuk saat ini. Bahkan, Indonesia saat ini masih berusaha untuk mengejar standar Minimum Essential Force (MEF). Sehingga dengan adanya IKN sebagai ibu kota baru, fokus TNI dan unsur-unsur pertahanan negara lainnya bertambah, karena tentu peran Jakarta sebagai pusat ekonomi tidak bisa tergantikan. Maka keduanya harus bisa dijaga dan dipertahankan dari ancaman asing. Ini bukan hanya tentang kuantitas dan kualitas prajurit saja, karena saya sendiri yakin bahwa jumlah dan kapasitas tentara kita masih sangat baik, apalagi jumlah rakyat kita yang sangat banyak memungkinkan untuk perang semesta. Namun, maksud dari poin ini adalah soal kuantitas dan kualitas alat utama sistem senjata (Alutsista) kita. Selain jumlah yang harus terus ditambah, alutsista yang telah lawas juga harus segera digantikan.Â
IKN yang terletak di Kalimantan juga berarti bahwa ibu kota akan berada di pulau yang berbatasan darat secara langsung dengan Malaysia, berbeda dengan Jakarta. Sehingga untuk persiapan di masa depan, dengan situasi politik yang tidak menentu dan sangat dinamis, pertahanan soal IKN harus benar-benar dipersiapkan. Bukan berarti kita menuduh Malaysia adalah negara agresor, namun potensi itu selalu ada, apalagi jika kita mengenang sejarah konflik "Ganyang Malaysia" di zaman orde lama. Kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan tentu menjadi tantangan untuk mempertahankan IKN dan Jakarta sekaligus.Â
Telat Untuk Dibatalkan
Meski begitu, ada satu hal yang perlu digaris bawahi jika kita berpikir bahwa lebih baik proyek IKN dibatalkan, yaitu proyek ini sudah terlanjur berjalan. Sudah ada anggaran yang digunakan, yang jumlahnya sendiri sangat fantastis. Selain itu, lahan yang luasnya ratusan ribu hektare sudah terlanjur dibebaskan dan dialihfungsikan. Jika akhirnya proyek IKN dibatalkan, tentu ini akan menjadi kerugian materil yang sangat besar bagi Indonesia. Apalagi sebenarnya dari beberapa sisi, IKN ini punya manfaat dan dampak yang positif, terutama sebagai tonggak awal pemerataan ekonomi ke seluruh Indonesia, khususnya Kalimantan dan Indonesia timur.Â
Ketimpangan antara Kalimantan dan Jawa masih tinggi, terutama perbandingan harga berbagai komoditas dan barang, meskipun provinsi-provinsi di pulau ini menyumbangkan banyak devisa dan pendapatan untuk negara. Apalagi jika dibandingkan dengan wilayah Malaysia yang berbatasan langsung, maka kondisi Kalimantan yang masih under-developed akan terlihat jelas. Ini baru tentang Kalimantan, belum membicarakan pulau lain yang jaraknya lebih jauh dari pusat ekonomi dan pemerintahan di Jawa.
Opsi terbaik jika presiden baru yang terpilih nanti ingin agar ibu kota tetap di Jakarta, adalah dengan tetap melanjutkan pembangunan IKN. Namun, IKN bisa diproyeksikan menjadi pusat ekonomi Kalimantan saja, atau hingga Indonesia timur membantu Makassar. IKN juga bisa dijadikan pusat pertumbuhan khususnya ke daerah perbatasan dengan Malaysia, sehingga meningkatkan kesejahteraan warga perbatasan. Jika sampai memilih opsi ini, maka pemerintah baru harus menyiapkan dana tambahan untuk memperbaiki Jakarta. Mulai dari memperbaiki drainase, transportasi umum hingga pemukiman liar. Sebenarnya pembenahan Jakarta bukan hal yang sulit, asalkan pemerintah bisa menjamin tempat tinggal baru untuk mereka yang direlokasi, dan menyempurnakan sistem transportasi umum yang terintegrasi di Jakarta. Namun, apakah mereka mau mengorbankan elektabilitas mereka di kawasan tersebut? Itu yang sepertinya sulit.
Selain berbagai kepentingan yang bermain dan mempengaruhi keputusan soal pemindahan ibu kota nantinya, faktor idiosinkratik setiap pasangan Capres-Cawapres yang berbeda-beda tentu akan menentukan nasib IKN kedepannya. Faktor idiosinkratik sendiri adalah faktor psikologis pribadi dari seorang pemimpin dan pengambil keputusan yang akan berpengaruh pada setiap keputusan dan kebijakan yang diambilnya. Faktor-faktor tersebut dapat berupa gaya kepemimpinan, gaya personal, sistem kepercayaannya dan faktor-faktor lainnya.
