IKN atau Ibu Kota Negara adalah proyek pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke wilayah baru di Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi tepatnya berada di Penajam Paser Utara dan sebagian di Kutai Kartanegara. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta, yang saat ini mengalami berbagai masalah seperti kepadatan penduduk, polusi udara, banjir, dan infrastruktur yang semakin tidak memadai.
Secara keseluruhan, IKN adalah proyek ambisius yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk masalah yang dihadapi oleh Jakarta, sekaligus membuka potensi pembangunan di luar Jawa.
Tetapi masih banyak masyarakat yang kontra atau tidak setuju dengan proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Indonesia, ada beberapa alasan yang umum diutarakan oleh orang-orang yang memiliki pandangan serupa. Berikut beberapa alasan mengapa ada yang mungkin tidak setuju dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur:
1. Biaya
Proyek IKN memerlukan dana yang sangat besar, diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Banyak yang khawatir bahwa biaya ini bisa membebani anggaran negara, terutama di saat ada kebutuhan mendesak lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di daerah lain. Beberapa orang merasa bahwa dana tersebut lebih baik dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
Pembangunan besar-besaran di Kalimantan berpotensi merusak ekosistem alam yang ada, termasuk hutan hujan tropis yang merupakan habitat bagi spesies langka dan memiliki peran penting dalam mengurangi emisi karbon. Banyak yang khawatir bahwa proyek ini bisa memicu deforestasi, mengganggu keanekaragaman hayati, dan merusak lingkungan.
3. Risiko terhadap Masyarakat Lokal
Pemindahan ibu kota ini bisa membawa dampak sosial dan ekonomi pada masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat. Beberapa khawatir bahwa proyek IKN akan menggusur masyarakat lokal, mengancam keberlangsungan budaya mereka, serta mengubah struktur ekonomi dan sosial di wilayah tersebut tanpa memperhatikan kepentingan mereka.
4. Potensi Tidak Terselesaikan
Proyek besar seperti IKN sering kali memerlukan waktu yang sangat panjang untuk selesai, dan bisa terhenti karena pergantian pemerintahan atau perubahan prioritas. Ada yang meragukan kelanjutan proyek ini karena dianggap terlalu ambisius dan berpotensi mangkrak di tengah jalan.
