Sistem Siber Diretas, Aksi Bjorka Jadi Ancaman Hilangnya Public Trust

Mencuatnya sosok Bjorka yang dalam sepekan ini telah membeberkan sejumlah data pribadi masyarakat dan pemerintah menjadi bukti kegagalan pemerintah dalam menegakan keamanan sistem siber. 

Hal tersebut dikarenakan data yang tersebarluas merupakan data milik Presiden, Badan Usaha Pertamina, Pegiat Media sosial Denny Siregar, dan deretan figur publik lainnya. Bahkan sosok Bjorka juga mengungkap data pribadi para menteri melalui aksi doxing yang ia kuak di media sosial Twitternya.

Tidak bisa disangkal, aksi retas yang dilakukan oleh Bjorka menciderai kepercayaan publik terhadap para birokrat dan pemerintah yang seharusnya mampu menjamin kerahasiaan sebuah data yang sifatnya pribadi. Masyarakat diterpa ketakutan karena adanya ancaman retas terhadap data pribadi yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. 

Selain itu, aksi pembobolan data ini juga menjadi pertanyaan publik terkait integritas dan loyalitas pemerintah dalam menciptakan sistem keamanan siber negara. 

Dampak negatif  yang ditimbulkan  akibat kebocoran data berupa serangan warganet kepada para pejabat yang ternyata diketahui belum sepenuhnya mematuhi aturan jumlah vaksin yang berlaku, yakni sebanyak tiga kali. 

Padahal, sebagai seorang pejabat publik, seharusnya mereka dapat lebih cakap dalam menegakan aturan sehingga dapat diteladani oleh masyarakat luas.

Memilih konsentrasi Public Relations dalam peminatan minor, tentunya memiliki persepsi dan rekomendasi langkah untuk menanggulangi peristiwa peretasan data rahasia publik. 

Dalam hal ini, mungkin tindakan yang bisa direkomendasikan jika saya adalah praktisi PR adalah Juru bicara Kemkominfo harus menyiagakan diri dalam rangka memberikan informasi yang jelas, terstruktur, dan logis secara berkala kepada masyarakat.

Perumusan strategi komunikasi reaktif amat menjadi penentu keberhasilan transmisi pesan yang ditujukan untuk meredam kehebohan publik di jagad media. Berusaha hiraukan cuitan-cuitan Bjorka dan tunjukan komitmen kuat dalam pembenahan aksk retas dan kebocoran data. 

Tunjukkan dengan elegan, bahwa pemerintah akan segera bertindak dengan membentuk tim khusus yang siap mengawal kasus hingga akhir. Selain itu, jangan menghindari pertanyaan media, sampaikan pesan bahwa pemerintah pun sedang berupaya membenahi segala kekacauan yang disebabkan oleh aksi retas tersebut. Selain itu, akuilah kesalahan dan sampaikanmeminta maaf kepada publik.

Dalam kondisi seperti ini, crisis plan yang bisa ditempuh adalah  merekomendasikan pemerintah untuk menunjukkan keberpihakannya pada publik dengan secara adil memberi sanksi kepada pejabat negara yang memang sekiranya terbukti melanggar aturan.