Pandemi Covid-19 Meningkat, Kemana Peran Budaya Sadar Risiko dalam Masyarakat?

Budaya sadar risiko atau biasa kita sebut dengan istilah risk culture merupakan bentuk nilai dari pengetahuan dan pemahaman mengenai risiko yang dianut oleh beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama. Sadar risiko dapat disebut sebagai budaya jika semua pihak yang terlibat, memahami serta melaksanakan pengetahuan tentang risiko. 

Seperti dalam kasus pandemi Covid-19 saat ini, budaya sadar risiko dirasa perlu untuk ditumbuhkembangkan mengingat kondisi saat ini di Indonesia masih terjadi pertambahan kasus yang terus meningkat. Peningkatan kasus Covid-19 ini mungkin disebabkan oleh banyak hal, namun salah satu atau faktor terbesarnya yaitu tidak patuhnya masyarakat akan peraturan protokol kesehatan yang ada. 

Pandemi saat ini dirasa bukan hal sepele yang dapat diremehkan, namun membutuhkan perhatian lebih khususnya dari berbagai pihak. Pihak yang dimaksud harus berupaya agar pandemi ini tanggap dan cepat dalam diatasi dan inilah yang saya rasa alasan mengapa budaya sadar risiko sangat diperlukan. Covid-19 merupakan sebuah kejadian yang terjadi secara tidak terduga namun membawa efek yang cukup terasa dan mengganggu kestabilan dalam masyarakat entah dari sector apapun seperti terjadinya kerugian besar dalam sector usaha, kondisi ekonomi yang menjadi tidak stabil, bahkan terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang membutuhkan alat kesehatan hingga kematian secara signifikan. Masyarakat harus lebih terbuka dan peka mengenai budaya sadar risiko agar peraturan pemerintah mengenai penerapan protokol kesehatan dijalankan secara sukarela karena sudah paham benar segala risiko di balik tindakannya. 

Seorang yang memahami pentingnya budaya sadar risiko, cenderung akan lebih siap dalam menghadapi berbagai risiko yang suatu saat bisa muncul, termasuk jika kejadian itu terjadi berangsur dalam waktu yang lama dan berulang. Hal ini akan membuat masyarakat dengan mudah cepat beradaptasi dengan keadaan karena telah memiliki pemahaman mengenai risiko yang mungkin terjadi sebelumnya sehingga tahu tindak pencegahan atau mitigasi yang harus dilakukan untuk mengatasinya. 

Untuk dapat berhasil menanamkan budaya sadar risiko di dalam masyarakat, diperlukan adanya dukungan dan kerjasama seluruh pihak terkait agar budaya sadar risiko khsusunya bagi individu, setidaknya masyarakat memiliki dan memahami pemahaman mengenai manfaat serta dampak yang terjadi walau mereka tidak terbiasa menghadapi sesuatu khususnya dalam implementasi budaya sadar risiko. Setelahnya masyarakat menyadari akan pentingnya budaya sadar risiko yang memang perlu untuk dibangun, yang akan bermanfaat dalam mendorong keberhasilan tahap penerapan budaya sadar risiko agar sukses terlaksana. 

Ketika budaya sadar risiko sudah dapat diimplementasikan dengan baik, masyarakat dirasa dapat lebih siap menghadapi segala kejadian dan risiko yang dibawa yang nantinya akan terjadi melalui terencananya mitigasi di awal yang dilakukan agar dampak yang timbul dapat dikendalikan. 

Penularan Virus COVID-19 dapat terjadi secara langsung seperti jika melakukan kontak yang erat dengan penderita melalui persebaran droplet saat penderita mengalami batuk, bersin ataupun saat berbicara dan dalam jarak yang cukup dekat antar individu. Namun, penularan juga dapat terjadi secara tidak langsung contohnya ketika berada di satu ruangan tertutup yang ventilasinya yang kurang baik sehingga siklus udara hanya berputar di dalam ruangan itu saja dan menyebabkan droplet yang menempel di permukaan benda mencemari udara. 

Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah guna bentuk nyata dalam menangai masalah pandemi yang tidak kunjung usai. Salah satunya dengan mengatasi kegiatan dan atau kerumunan melalui agenda PSBB Transisi yang menyebabkan beberapa pekerja sudah tidak lagi melakukan pekerjaan secara langsung di gedung perkantoran, namun dengan menjalankan Work from Home atau bekerja dari rumah. Hal ini guna mengatasi kegiatan dan kerumunan berlebih ketika pekerja melakukan Work from Office (WFO). 

Kondisi lingkungan perkantoran khususnya perkantoran di daerah Jakarta, dirasa cukup rentan terjadi penularan karena banyaknya ruangan kantor yang tertutup dalam gedung-gedung tinggi sehingga sirkulasi udara menjadi terhambat dan tertutup padahal ketika bekerja akan terjadi banyak pertemuan dengan orang asing yang bahkan tidak kita kenal. Sehingga agar lingkungan kerja tercipta dengan aman dan memiliki risiko penularan yang rendah, pemerintah merasa harus melakukan pembatasan sosial guna wujud bentuk dari pengendalian risiko dalam mencegah penularan. 

Tindakan lain yang dapat dilakukan untuk mencegah karyawan atau masyarakat khususnya para pekerja terpapar penyakit, baik didapat dari lingkungan pekerjaan maupun ketika pekerja melakukan perjalanan untuk menuju maupun telah kembali dari lingkungan kerjanya. 

Langkah berikutnya dapat dilakukan substitusi atau penggantian metode dalam kerja seperti diberlakukannya WFH dibanding WFO sehingga risiko penularan dapat ditekan dan diminimalisir agar lebih rendah. Banyak teknologi yang mendukung salah satunya dengan dapat dilakukannya percakapan jarak jauh atau berupa virtual melalui media informasi seperti Zoom, Google Meet, dsb. 

Pengendalian risiko dapat dilakukan secara efektif seperti menambah atau memperbaiki ventilasi udara agar sirkulasi tetap lancar dan virus tidak terjebak di dalam untuk wkatu yang lama. Dapat juga dengan menambahkan filter penyaring udara di tempat yang cenderung sulit digapai atau cenderung tertutup. Perusahaan atau pihak gedung juga dapat melakukan pengaturan jarak posisi meja dan bangku duduk antar karyawan dengan memberikan pembatas atau sekat di antara meja yang berguna sebagai pembatas antar karyawan agar tidak terlalu dekat jaraknya satu dengan yang lain. Pihak gedung juga perlu menyediakan alat pengecek suhu otomatis atau digital dan tempat untuk mencuci tangan agar tetap bersih dan steril atau apabila tidak memungkinkan dapat menyediakan portable hand sanitizer di setiap jalur akses masuk maupun keluar. 

Bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani masalah pandemi ini ditunjukkan melalui tindakan tegas yang dilontarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menutup gerai Holywings Resto and Bar, Kemang, Jakarta Selatan selama pandemi Covid-19 masih berlangsung. Pemerintah Provinsi DKI mengambil tindakan dengan menutup sementara tempat ini karena dianggap melanggar ketentuan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dimana mulai dijalankan semua pelaku bisnis khususnya selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) beberapa bulan terakhir. 

Anies berujar bahwa pihak pengelola Holywings menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab, karena dinggap lalai dengan memperbolehkan atau menyebabkan sebuah kerumunan padahal sedang ada pembatasan sosial yang dimana harusnya mereka patuhi. Holywings bukan merupakan contoh yang baik, disaat banyak pelaku usaha lain sudah bersedian mengikuti aturan pemerintah dalam melakukan pembatasan kapasitas agar tidak terjadi kerumunan. Sanksi ini diberikan kepada pihak pengelola Holywings atas kesalahan yang mereka buat dan agar menjadi pembelajaran bahwa kondisi saat ini benar-benar genting dan agar mereka sadar untuk tidak lagi mengulangi pelanggaran protokol kesehatan.