E-Book: Wujud Pelayanan Publik Berbasis Teknologi

Globalisasi yang ditunjang oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau information and communication technology (ICT) telah menciptakan tuntutan untuk menerapkan sistem demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Globalisasi telah menghilangkan batasan-batasan geografis antar wilayah atau negara (borderless) sehingga keadaan yang terjadi di suatu wilayah atau negara dapat berpengaruh terhadap wilayah atau negara lainnya.

Perkembangan globalisasi berdampak pula pada sistem dan metode pelayanan publik. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah membentuk Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Informatika) dan Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, yang bertujuan  mempercepat proses reformasi birokrasi pelayanan publik.

 E-government merupakan suatu mekanisme baru yang melibatkan penggunaan teklonogi informasi (internet) antara pemerintah dan masyarakat yang bertujuan mempermudah proses pelayanan publik dan menerima layanan yang berbasis internet (online). Selain itu, e-government adalah wujud dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efiesiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik.

Salah satu pengembangan e-government dalam lingkup pendidikan adalah e-book atau buku elektonik. E-book dinilai memberikan manfaat dan mampu menyelesaikan permasalahan pendidikan. Selain itu, e-book memiliki keefektifan dalam segi waktu, akses, serta mengurangi biaya dibandingkan buku cetak. Karena berbentuk elektronik, e-book dapat diakses dimanapun dan kapanpun tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Selain itu, penggunaan gawai pun sudah sangat umum di kalangan masyarakat khususnya para pelajar, sehingga untuk mengakses e-book pun lebih mudah dan terjangkau.

Namun, dalam penerapan e-government berbasis teknologi, pemerintah masih mengalami kendala pada keterbatasan anggaran untuk pengadaan perangkat dan peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan publik.