KKN Tanpa Kolaborasi, Apakah Bisa Terealisasi?

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu mata kuliah wajib bagi perguruan tinggi di Indonesia yang telah lama dilaksanakan. Dilansir dari https://dikti.kemdikbud.go.id/ Kuliah Kerja Nyata merupakan kegiatan kurikuler perguruan tinggi yang memadukan dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sekaligus dalam satu kegiatan. Di beberapa perguruan tinggi.  KKN bukan hanya sekedar untuk menunaikan kewajiban ataupun menuntaskan SKS pada kegiatan perkuliahan saja, Namun program ini dibuat untuk memungkinkan mahasiswa mengaplikasikan pengetahuan akademis yang telah diperoleh dan mengintegrasikannya dalam tri dharma perguruan tinggi ketiga yaitu pengabdian masyarakat.

Secara umum KKN selalu melibatkan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Namun, dengan maraknya studi kasus yang terjadi dilapangan, muncul pertanyaan menarik yaitu bagaimana senandainya KKN dilaksanakan tanpa kolaborasi multipihak ini?. Konsep KKN pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan kepekaan sosial/social awarness mahasiswa dan memberikan pengalaman langsung dalam memecahkan masalah masyarakat. Kolaborasi dengan berbagai pihak selama ini dianggap sebagai kunci keberhasilan program ini. Melalui kerjasama, mahasiswa dapat mengakses sumber daya, mendapatkan dukungan logistik, dan memahami konteks lokal dengan lebih baik.

Lantas apakah mungkin bisa terlaksana? ide tentang KKN tanpa kolaborasi bukanlah tanpa dasar. Beberapa alasan dapat mewujudkan kemungkinan ini. Pertama, era digital memungkinkan akses informasi yang lebih luas, sehingga mahasiswa bisa melakukan riset mandiri tentang daerah tujuan KKN mereka. Kedua, fokus pada inisiatif individual dapat mendorong kreativitas dan inovasi yang lebih besar dalam menyelesaikan masalah.

Di sisi lain, tantangan utama KKN tanpa kolaborasi adalah keterbatasan akses terhadap sumber daya dan dukungan institusional. Tanpa kerjasama dengan pemerintah daerah, misalnya, mahasiswa mungkin menghadapi hambatan birokrasi atau kesulitan dalam mengimplementasikan program-program tertentu. KKN tanpa support dan dukungan dari berbagai pihak memang dapat terealisasi, namun dengan berbagai keterbatasan dan risiko yang signifikan. Meskipun ada nilai positif dalam kemandirian dan inisiatif yang ditunjukkan oleh mahasiswa, namun absennya dukungan dari pihak-pihak terkait dapat mengurangi efektivitas dan dampak program KKN secara keseluruhan.

Dalam hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pengabdian masyarakat di setiap kampus, mahasiswa, sponsorship dan media partner serta masyarakat umum dalam pelaksanaan program KKN. Saya teringat sebuah quotes saat lokakarya di kecamatan yang dilontarkan oleh bapak camat itu sendiri, bunyinya kurang lebih seperti ini: "KKN yang baik adalah dimana dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, programnya dapat berkelanjutan atau diteruskan oleh masyarakat dan meninggalkan bekas yang sangat mendalam dihati masyarakat sehingga kepergian kita setelah purna tugas dari KKN ditangisi oleh masyarakat".

Do