"Meninjau Kebebasan Akademik: Mimbar Kampus Terancam?"

Mimbar kebebasan akademik terancam?"

Tekanan rezim di tengah pandemi covid 19 kian memuncak. Mulai kebijakan perihal corona yang membuat bingung masyarakat, juga ketidakjelasan bantuan aggaran PSSB pada masyarakat yang membutuhkan, sekarang hadir new normal menjadi alternatif  masa pandemi ini.

Entahlah, rezim hari ini menjadi sorotan tajam mata rakyat sehingga perlu kehati-hatian jokowi dalam memberikan kebijakan publik.

Pun, terhadap komunikasi internal kabinet jokowi yang kian miss-oriented, baik vertikal maupun horizontal.

Gubernur anies baswedan mengatakan. "Perlu adanya kebijakan yang tertulis sebelum dilontarkan kepada masyarakat sehingga menjadi kekuatan hukum tetap sebagai pedoman publik dalam aktivitas masyarakat di tengah pandemi ini." Ujarnya.

Artinya perlu adanya konsoludasi kebijakan pusat dan daerah yang lebih masif sehingga upaya penanggulan pandemi ini segera berlalu. Nyatanya tidak, indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Kemudian timbul masalah baru? Kajian tentang " Pemakzulan presiden di tengah pandemi" ada apa?

Sebagian menilai bahwa diskusi ini tidak tepat di tengah arus pandemi yang kian melonjak. Yang seharusnya kampus turut hadir untuk membantu kerja pemerintah dalam penanganan covid 19 hari ini.

Namun hal ini berlawanan dengan semangat UU No 12/2012, yakni setiap topik yang diangkat merupakan bagian dari strategi pengembangan ilmu pengetahuan. Tentunya ini diluar dari kepentingan apapun.

Yang menjadi persoalannya apa? Teror.

Ya inilah yang menjadi trending topik hari ini. Bahwa kalimat ancaman yang mengatasnamakan "ormas muhammadiyah klaten" benar adanya.

Namun, setelah di konfirmasi bahwa pimpinan muhammadiyah klaten mengecam tindakan tersebut dan tidak bertanggung jawab.

Pimpinan muhammadiyah juga melaporkan kejadian ini kepada kepolisian republik indonesia untuk mengusut tuntas tindak pidana yang mencatutkan nama, teror, fitnah dll.

Nah inilah yang persoalannya. Siapa yang bertanggung jawab, kembali pada topik pembahasan bahwa kajian akademik tentunya dilindungi pada undang-undang. Juga diskusi ini didukung juga oleh pihak fakultas hukum UGM. Artinya ini murni kajian yang tentunya mencerahkan masyarakat dan mahasiswa.

Menurut rektor UII. Bahwa kegiatan yang berjudul “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” adalah murni aktivitas ilmiah yang jauh dari tuduhan makar sebagaimana disampaikan oleh oknum melalui media massa atau media sosial.

Ia menyampaikan tindakan kepada panitia dan narasumber sungguh tidak dibenarkan baik secara hukum maupun akal sehat. Bagaimana mungkin diskusi belum dilaksanakan, materi belum pula dipaparkan, tetapi penghakiman bahwa kegiatan diskusi akan berujung makar sudah disampaikan.

Sama halnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai, ada salah persepsi sebagian kalangan tentang diskusi webiner bertajuk pemberhentian presdien yang diselenggarakan Universitas Gadjah Mada (UGM), terkait pemberhentian Presiden.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan, diskusi tersebut sebenarnya bukan untuk makar. Karena justru memberikan persepsi bahwa menjatuhkan presiden hanya karena pandemi saat ini tidak bisa dilakukan. Masalahnya, banyak orang yang lebih dahulu salah paham tanpa memahami duduk perkaranya hingga menjadi kisruh. Belakangan diketahui bahwa kegiatan itu bukan dibatalkan oleh UGM atau polisi.

Oleh sebab itu demi demokrasi dan hukum perlu adanya penegasan dan tindak lanjut pihak kepolisian mencari tahu pelaku teror untuk menjadi pelajaran buat masyarakat dan lingkup akademik bahwa tidak boleh mempolitisir setiap kajian yang belum dilaksanakan, sampai itu selesai.

 Kekawatiran yang berlebihan yang membuat diskusi ini menjadi sebuah ancaman rezim. Sangat kita sesali.