Karena bukan berasal dari sosio-kultural 'hijau', Jokowi juga selalu dituding para lawan politik, berjarak bahkan anti Islam. Isu itu telah dihembuskan sejak pra pilpres 2014, dan terus menggelinding dan membesar bak bola salju hingga sekarang ia menjadi presiden. Apalagi, di era kepemimpinannya, ada beberapa peristiwa, baik kebijakan yang diambilnya maupun perilaku 'kolega' politiknya yang dinilai anti bahkan menghina Islam.
Kasus Ahok mejelang Pilgub DKI, menjadi 'titik didih' paling dahsyat mengguncang kekuasaan Jokowi. Kemudian langkah beraninya membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) beberapa saat setelah itu, juga menjadi sandungan tajam kemimpinannya, di mana kekuatan lawan politiknya makin mengkristal. Demikian halnya dengan pengusutan soal kasus hukum Rizieq Shihab, seolah makin menjadi pembenar bahwa Jokowi anti ulama.
Menyadari kelemahannya, Jokowi pun langsung melakukan beberapa langkah politik, dan seolah mengikuti persepsi publik tentang figur militer. Sadar lawan politiknya di pilpres nanti adalah kekuatan para jenderal, Prabowo, (bisa) SBY, serta terakhir Gatot Nurmantyo, ia pun makin memperkuat barisannya dengan jenderal pula. Pengangkatan Jenderal (Purn) Moeldoko, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, tak lepas dari kerangka makin mengokohkan'pengamanan' kekuatannya, menggenapi Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, yang selama ini dikenal menjadi 'penggebuk' Jokowi atas lawan-lawan politiknya. Â Â
 Ia pun kemudian, makin getol berkomunikasi dan menjadlin hubungan baik dengan kelompok islam (moderat). Sebetulnya, selama ini tidak ada masalah komunikasi dan hubungan Jokowi dengan kelompok Islam. Tetapi, politik identitas, cukup membuat repot Jokowi, karena cukup 'sukses' mencitrakannya sebagai presiden yang berjarak dan anti Islam.
