Polemik Dunia Pendidikan di Tengah Covid-19

Selama Pandemi Covid-19 sejak di umumkannya 2 orang yang positif oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020 di Istana Negara sampa hari ini telah menimbulkan berbagai macam masalah di berbagai lini kehidupan terutama dalam bidang pendidikan.

Dengan adanya Work From Home (WFH) atau dalam intruksi pemerintah pusat dianjurkan untuk bekerja, belajar dan beribadah di rumah yang di mana segala sesuatunya yang sebelum adanya Covid-19 dilakukan secara luring atau offline, maka dengan adanya Pandemi ini mengharuskan untuk serba daring atau online.

Begitupun dalam dunia pendidikan, baik sekolah dasar maupun menengah dan perguruan tinggi diharuskan untuk melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama adanya pandemi Covid-19.

Landasan hukum yang digunakan untuk PJJ pada perguruan tinggi adalah Permendikbud Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh.

Sedangkan untuk sekolah dasar dan menengah adalah Permendikbud Nomor 119 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Selama diberlakukannya PJJ ini, banyak masalah-masalah baru yang muncul. Banyak ketimpangan pendidikan yang terjadi, di mana setiap murid mau tidak mau minimal mereka harus memiliki gadget untuk akses pembelajaran. Sedangkan,  tidak semua anak-anak memilikinya. Dan yang terjadi di lapangan, seringkali dalam satu keluarga cuman memiliki satu gadget untuk mereka pakai bersama alias ganti-gantian.

Begitupun dengan pelajar yang sudah memiliki gadget pribadi, mereka diharuskan untuk membeli kuota internet. Tapi banyak yang terjadi adalah ketidakmampuan orang tuanya untuk membelikan kuota tersebut, karena dampak dari pandemi ini juga dari segi ekonomi.

Dan ketika sudah memiliki gadget beserta kuota internetnya, malahan proses belajarnya yang sangat tidak efektif yang hasilnya memperburuk pendidikan itu sendiri. 

Misalnya, tidak kreatifnya pendidik dalam mengajar secara daring yang akhirnya guru cuman memberikan tugas kepada siswanya untuk dikerjakan, itu hanya satu guru, bagaimana dengan guru yang lain yang metode mengajarnya sama, tugas dan tugas.

Sehingga orang tua juga harus dituntut untuk mengajarkan anaknya di rumah selama era Pandemi Covid-19. Mereka juga harus memiliki rasa sabar dan ikhlas selama menjadi guru bagi anaknya di rumah.

Tetapi ada juga kejadian dimana ibu membunuh anaknya sendiri yang masih kelas satu sekolah dasar di kota Tangerang akibat anaknya yang susah untuk diajar saat belajar online.

Ini adalah beberapa masalah yang sering terjadi di bidang pendidikan selama penerapan PJJ dilakukan. Belum lagi sebanyak 213 laporan atau pengaduan yang diterima oleh KPAI sampai pada april lalu. Entah berapa banyak lagi sampai sekarang.

Karena hal inilah yang menyebabkan pemerintah dituntut bisa menawarkan solusi yang ampuh untuk meredakan kekhawatiran dalam dunia pendidikan.

Kemudian, Pemerintah dalam hal ini, yaitu Kemendikbud telah memberikan beberapa kebijakan untuk menghadapi Pandemi Covid-19:

Pertama, "Fleksibilitas Penggunaan Dana BOS" untuk menekan dampak covid-19, di mana sekolah bisa menggunakan dana tersebut sesuai kebutuhan, bisa digunakan untuk pembelian kuota bagi guru dan siswa, pemberian insentif bagi guru honorer, pembelian alat kesehatan untuk mematuhi protokol kesehatan, dan lain-lain. Kebijakan ini tertuang pada Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler.

Kedua, "Kurikulum Darurat" yang dimana kebijakan ini menawarkan 3 opsi yaitu : a. Tetap mengacu pada kurikulum Nasional. b. Menggunakan Kurikulum darurat. c. melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Kebijakan ini tertuang pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus.

Ketiga, "Sekolah Tatap Muka Zona Kuning dan Hijau" diperbolehkan dengan mematuhi protokol kesehatan dan tidak dipaksakan, untuk sekolah yang sangat susah untuk menerapkan PJJ, apalagi daerah yang jaringan internetnya masih terkendala. Kebijakan ini adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran baru di masa pandemi.

Ketiga kebijakan tersebut adalah sekian dari beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah selama pandemi.
Kebijakan lain seperti Penghapusan UN, pemberian subsidi kuota bagi guru, dosen, pelajar dan mahasiswa yang anggarannya mencapai 7,1 Trilyun Rupiah,  Insentif bagi guru honorer, pengadaan gadget, kebijakan Belajar Dari Rumah(BDR) seperti edukasi di TVRI, penurunan UKT bagi mahasiswa, dan sebagainya.

Kebijakan-kebijakan ini tentunya mendapat respon dari berbagai kalangan, ada yang pro dan tentunya ada yang kontra.
Dari pihak yang kontra pun berdalih masih tidak meratanya kebijakan tersebut untuk semua pihak, apalagi dari perguruan tinggi, yang dimana mahasiswa tetap melakukan demonstrasi untuk menuntut haknya berupa penurunan UKT.

Begitupun dari pihak yang pro kebijakan pemerintah berdalih setidaknya sudah ada solusi yang ditawarkan untuk menekan dampak pandemi ini terutama di bidang pendidikan, walaupun tidak bisa memuaskan semua pihak.

Dengan adanya bencana wabah seperti ini, sepatutnya rasa peduli terhadap sesama sebagai makhluk sosial harus diterapkan pada diri masing-masing. Karena apabila ego kita yang di nomor satukan, pasti segalanya tidak akan beres.

Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang solutif kepada rakyatnya, dan rakyat juga harus mematuhi kebijakan tersebut dengan tertib. Jadi semua pihak saling membantu satu sama lain.

Mari satukan pikiran dan jiwa kita sebagai bangsa yang damai, jangan mudah terhasut oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah. 

Persatuan Nasional sangatlah diutamakan untuk melawan wabah ini, kalau kita sendiri yang saling baku tuduh, saling menyalahkan, kita tidak akan pernah menang, dan akan selalu kalah jika ketamakan dan keegoisan kita lebih tinggi dari sikap semangat dan pantang menyerah yang ditularkan oleh para pahlawan pendahulu kita.