Pokok Perubahan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia, dimana Peraturan LKPP ini mencabut Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Peraturan ini merupakan penjelasan tentang Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Latar Belakang

• Tindak lanjut diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
• Memperluas kesempatan berusaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Meningkatkan partisipasi usaha mikro dan usaha kecil

Isi Peraturan

• Mengakomodir perubahan dalam Perpres 12 Tahun 2021
• Mengakomodir PermenPUPR No 14 Tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia dan aturan pelaksanaannya 
• Mengakomodir PermenPUPR No. 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia beserta perubahannya.

Pokok Perubahan

• Struktur Peraturan
• Pengadaan mendahului RKA K/L/PD
• Jadwal Pemilihan
• Metode Evaluasi Penawaran
• Persyaratan Kualifikasi
• Pembuktian Kualifikasi
• Uang Muka
• E-Reverse Auction 
• Repeat Order
• Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia
• Penilaian Kinerja Penyedia

Struktur Peraturan

• Lampiran I Non Kontruksi
• Lampiran II Konstruksi
• Lampiran III Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun
• Lampiran IV, V, VI Model Dokumen Pemilihan

Pengadaan Mendahului RKA K/L/PD 

Dalam hal dibutuhkan persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA-K/L oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah oleh DPRD, pemilihan penyedia dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan PA dan kontrak bersifat tidak mengikat.

Tindaklanjut:

1. Pagu Anggaran disetujui, dilanjutkan dengan tanda tangan Kontrak setelah DIPA/DPA disahkan,
2. Pagu Anggaran disetujui namun nilai lebih kecil dari penawaran harga terkoreksi pemenang, dilanjutkan dengan melakukan negosiasi teknis dan harga
3. Apabila kegiatan tidak tersedia dalam DIPA/DPA maka hasil pemilihan/proses pemilihan harus dibatalkan

Jadwal Pemilihan

• Perubahan hari kerja menjadi hari kalender
• Jadwal pada beberapa tahapan diakhiri pada hari kerja dan jam kerja antara lain: Masa penyampaian dokumen penawaran dan Masa Sanggah dan menjawab sanggah
• Perubahan waktu proses : pendaftaran dan pengunduhan dokumen pemilihan dapat dilakukan sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran