Namun pertanyaannya, sampai kapan ini hal ini mau diteruskan? Sampai kapan Pemerintah membiarkan kanal-kanal macam seword menyebarkan racun pada demokrasi kita? Tidakkah pemerintah menyadari bahwa kanal-kanal macam seword berkontribusi besar atas anjloknya indeks kebebasan sipil semasa pemerintahan Jokowi?Â
Bukankah riset Fredom House menyatakan bahwa kebebasan sipil pada era Jokowi jauh lebih buruh daripada  era SBY? Kenapa pemerintahan tidak belajar?
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!